- Pada hari Minggu, 14 Desember 2025, Thailand mengumumkan keadaan darurat militer dan menerapkan jam malam di beberapa wilayah karena meningkatnya ketegangan dengan Kamboja.
Surat kabar lokal Khaosod melaporkan seorang anggota Angkatan Darat Thailand meninggal dunia saat menjalankan tugas di dekat perbatasan akibat serangan roket BM-21 pada hari yang sama.
Juru bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Thailand Surasant Kongsiri menyebutkan bahwa jam malam diberlakukan di empat distrik di Provinsi Trat dan pertempuran masih berlangsung sepanjang perbatasan, menurut laporan Bangkok Post.
Darurat militer memberi wewenang kepada aparat untuk menahan seseorang atau melakukan pemeriksaan terhadap orang, kendaraan, atau bangunan yang dianggap berpotensi membahayakan keamanan.
Pasukan marinir Thailand berhasil memperoleh kembali sebagian besar wilayah Ban Sam Lang dan Ban Nong Ree di Cham Rak, Muang setelah mengalami pertempuran sengit melawan pasukan Kamboja, menurut laporan Thai PBS.
Kepada para media, seperti yang dilaporkan Antara dari Anadolu, Panglima Tertinggi Angkatan Darat Thailand Jenderal Chaiyapruek Duangprapat menyatakan bahwa tujuan utama mereka adalah memastikan "Kamboja tidak akan menjadi ancaman militer bagi Thailand dalam jangka panjang."
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Kamboja mengklaim militer Thailand melakukan serangan terhadap beberapa desa dengan menggunakan tembakan artileri, pengeboman dari pesawat tempur F-16, serta pergerakan pasukan infanteri, menurut laporan Khmer Times.
Sementara itu, usaha untuk menenangkan dua negara tetangga terus dilakukan oleh berbagai pihak.
Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan melalui platform X bahwa ia telah berdiskusi terpisah dengan PM Kamboja Hun Manet dan PM Thailand Anutin Charnvirakul, serta meminta kedua belah pihak yang berselisih untuk menghentikan persaingan mereka.
"Saya telah mengajukan permintaan kepada Tim Pengamat ASEAN (AOT) yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia untuk mengawasi situasi di lapangan," ujar Anwar.
Ia menegaskan bahwa misi tersebut akan "dilengkapi" dengan kemampuan pengawasan satelit Amerika Serikat.
Namun, menurut Anwar, Perdana Menteri Anutin membantah bahwa gencatan senjata akan dilaksanakan sesuai jadwal karena pembicaraan mengenai gencatan senjata dengan Kamboja belum waktunya, demikian laporan Thai Enquirer.
Di sisi lain, Perdana Menteri Hun Manet menyampaikan pada hari Sabtu melalui Facebook bahwa Kamboja "menerima dan mendukung inisiatif" gencatan senjata yang diajukan oleh Anwar.
Pertikaian di perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah mengakibatkan sekitar 700.000 orang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya di kedua sisi perbatasan. Jumlah korban jiwa kini mencapai 34 orang sejak hari Senin, berdasarkan laporan dari pejabat dan media setempat.
Sebelas penduduk sipil meninggal di Kamboja, sementara 16 prajurit dan tujuh warga sipil kehilangan nyawa di Thailand. Lebih dari 290 tentara dan petugas polisi juga mengalami luka-luka.
Kedua negara mengakhiri perselisihan dengan menandatangani kesepakatan damai pada bulan Oktober di Kuala Lumpur, Malaysia. Namun, kesepakatan tersebut ditunda setelah beberapa prajurit Thailand mengalami cedera serius akibat ledakan ranjau di wilayah perbatasan.
Selain itu, sekitar 18 prajurit Kamboja masih ditahan di Thailand karena kejadian dalam lima bulan terakhir.
Thailand dan Kamboja mengalami sengketa perbatasan yang berlangsung lama dan sering menimbulkan bentrokan, termasuk pada bulan Juli lalu, di mana setidaknya 48 orang dilaporkan meninggal dunia. ***
