- Presiden Prabowo Subianto meminta kepada bawahannya untuk menghilangkan kebiasaan pengawalan yang tidak sah ataubackingtindakan yang diambil oleh aparat terhadap para pengusaha tidak jujur yang berharap usahanya tidak diatur.
Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam pidatinya pada Rapat Paripurna ke-19 DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).
Tetapi umumnya mereka (para pengusaha) adabacking-nya. Backing-nya biasanya seragamnya itu kalau tidak 'hijau' maka 'coklat', kata Prabowo.
Masyarakat diharapkan turut mengawasi kinerja birokrat dan petugas. Jika terdapat petugas yang tidak beres, masyarakat dapat melaporkannya dan tidak perlu merasa takut.
"Saya meminta warga (merekam) video. Jangan kau melawan, jangan ditentang, cukup rekam videonya saja, laporkan langsung ke saya," katanya.
Prabowo juga memperingatkan para menteri untuk mengatur para birokrat di bawahnya. Pengalaman bertahun-tahun bekerja di pemerintahan menyebabkan sejumlah oknum birokrat menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam melakukan tindakan korupsi.
Prabowo mengakui tahu cara para birokrat dalam mengelak. Ketika presiden memberikan perintah, terkadang perintah tersebut masih bisa dihindari. Bisa melalui peraturan menteri, aturan teknis, atau hanya sekadar rekomendasi.
"Caranya itu. Saya ingatkan, seluruh menteri, atur birokrasimu di bawah," kata Prabowo.
Kepala negara juga mengingatkan para menteri bahwa birokrat sudah memiliki banyak pengalaman karena lama berada di lingkungan pemerintahan. Sementara masa jabatan seorang menteri paling lama lima tahun, asalkan tidak terkena perubahan kabinet di tengah jalan.
Contoh lain dari tindakan tidak wajar yang sering dilakukan pejabat tidak bertanggung jawab adalah meminta tanda tangan atasan pada saat sore hari, ketika menteri sudah lelah.
"Jadi ciri khas birokrat, dia akan meminta tanda tangan pada pukul 17:30 WIB. Kamu sudah lelah, dia datang meminta tanda tangan," kata Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam menyediakan layanan publik. Tidak ada negara yang dikatakan maju jika pemerintah atau birokrasinya lemah.
"Kita perlu memiliki tekad untuk terus membangun pemerintahan yang tangguh, pemerintahan yang kompeten, dan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Kita harus bekerja sama dalam menjaga semuanya," tegas Prabowo.
Oleh karena itu, Prabowo mengingatkan kepada jajarannya, termasuk pemerintah daerah, agar segera mengambil langkah-langkah untuk membersihkan birokrasi masing-masing. Jangan takut-takut dalam menindak jika terjadi pelanggaran.
"Jangan mengira bahwa sekarang kamu menjadi bupati, kamu menjadi gubernur, kami tidak mampu memantau dari sini. Sekarang teknologi sudah sangat canggih, kita akan segera mengetahui jika terjadi penyimpangan," ujar Prabowo.
