Ringkasan Berita:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami hambatan karena terhentinya pendanaan.
- Ratusan Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghentikan kegiatannya di berbagai wilayah.
- Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menyatakan bahwa BGN sedang melakukan penyusunan ulang struktur organisasi dan program.
Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa wilayah mulai menghadapi kendala.
Penyediaan dana yang terhambat menyebabkan puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghentikan kegiatannya.
Selain itu, ketidakpastian ini juga memengaruhi para pengusaha lokal yang telah menanamkan dana pendanaan dalam proyek dapur perintis.
Merupakan tanggapan terhadap situasi yang sedang terjadi di lapangan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman memberikan pernyataan.
Dudung menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipimpin oleh Nanik S. Deyang saat ini sedang berupaya melakukan perbaikan menyeluruh terkait pengelolaan organisasi dan pelaksanaan program makan gratis yang bermutu.
"Banyak, bukan beberapa lagi SPPG, nanti akan disusun kembali. Ini memang Bu Nanik sedang fokus bagaimana penyusunan organisasi serta sebagainya," kata Dudung saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Destinasi Dana Bantuan Investor Masih Tidak Jelas
Selain masalah operasional dapur yang terganggu, Dudung juga mengungkap keluhan dari para pengusaha yang telah menanamkan modal atau memberikan dana pendukung dalam proyek dapur MBG.
Karena hingga kini, para investor mengeluhkan tidak adanya informasi terbaru dari pihak yang berwenang.
Menurut Dudung, Kepala BGN akan mengatur kembali isu kemitraan dan investasi ini.
Meskipun demikian, Dudung belum mampu menjamin apakah dana yang telah dihabiskan oleh para pengusaha akan dikembalikan atau tidak oleh pemerintah.
"Sekarang karena adanya masalah ini, itulah mengapa Bu Nanik tadi menyampaikan akan dilakukan penataan kembali," kata Dudung.
"Belum pasti. Ya saya tidak menyatakan uangnya akan dikembalikan. Karena ini akan disusun kembali, tentu saja akan ada langkah-langkah nyata dari BGN, benar begitu," tambahnya.
Berdasarkan data yang dikumpulkan, gejolak akibat terhentinya dana dari BGN mulai mengganggu pelaksanaan program di beberapa daerah di Jawa Barat, antara lain:
1. Investasi Senilai 62 Miliar Rupiah yang Tidak Jelas di Sukabumi
Di Sukabumi, seorang pengusaha bernama Mujazin mengakui telah melakukan investasi besar sebagai dana pendukung untuk proyek dapur MBG yang pertama.
Namun, setelah dana ditransfer, pihak investor mengatakan sama sekali tidak ada proses penyerahan dapur MBG kepada mereka.
Dalam konferensi pers bersama Yayasan Kharisma Cendekia Indonesia pada hari Minggu (7/6/2026), tim kuasa hukum Mujazin mengungkapkan bukti berupa Nota Kesepahaman (MoU) dengan nomor 02/MoU.02/IX/2025 yang ditandatangani pada tanggal 2 September 2025.
"Maka, jumlah uang yang tercantum, sebagai kontrak sebesar Rp 218 miliar 250 juta. Selanjutnya, dibayarkan secara bertahap sebesar Rp 62 miliar 250 juta rupiah. Pembayaran dilakukan dalam bentuk tunai, transfer, dan lainnya. Uang tersebut diserahkan kepada Badan Gizi Nasional," kata Kuasa Hukum Investor, Ahmad Yazdi.
2. 40 SPPG di Kabupaten Bandung Barat Tunda Operasional Sementara
Di sisi lain, keadaan yang tidak kalah mengkhawatirkan terjadi di Kabupaten Bandung Barat.
Akibat tidak lancarnya aliran dana dari pusat BGN, puluhan dapur penyedia makanan gratis terpaksa menghentikan operasionalnya.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG) Wilayah Bandung, Ramzi, mengakui bahwa masalah anggaran ini telah memengaruhi langsung kegiatan di lapangan.
"Sampai kemarin, terdapat sekitar 40 SPPG yang menghentikan sementara operasinya di kawasan Bandung Barat," ujar Ramzi saat dimintai konfirmasi, Selasa (9/6/2026).
Sebagai informasi, total 40 SPPG yang menghentikan aktivitasnya di kawasan Bandung Barat ini tidak termasuk dalam daftar data dapur program MBG lain yang sebelumnya sudah mengalami kendala.
