.CO-Upaya pemerintah dalam meningkatkan keterhubungan di wilayah perbatasan NKRI terus menghadapi tantangan geografis yang berat. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara menyampaikan bahwa proyek pembangunan jalan Malinau-Krayan sepanjang 202 kilometer membutuhkan dana besar, yaitu minimal Rp 5 triliun. Anggaran besar ini mutlak dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan fisik agar jalur logistik strategis yang menghubungkan daerah pedalaman Kalimantan Utara dengan batas negara Indonesia-Malaysia dapat terhubung secara sempurna.
Jalur ini memiliki peran penting sebagai bagian dari koridor perbatasan I yang bertujuan untuk mengatasi keterisoliran masyarakat transmigrasi dan pedalaman. Kepala BPJN Kaltara, Tribakti Mulianto, menyampaikan bahwa pendanaan dalam jumlah besar menjadi hal yang mutlak diperlukan mengingat kondisi medan yang terdiri dari bukit curam dan hutan lebat. “Untuk menyelesaikan ruas Malinau–Krayan sepanjang 202 kilometer dibutuhkan anggaran sekitar Rp 5 triliun. Ini adalah proyek besar karena kondisi medan dan tantangan geografis yang cukup berat,” ujar Tribakti saat melakukan pemetaan kendala di lapangan.
Dari total panjang jalan sepanjang 202 kilometer, kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa hanya sekitar 37 kilometer yang telah dikeraskan dengan aspal halus. Untuk mengatasi keterlambatan, BPJN bertindak strategis dengan mengadakan dua paket pekerjaan baru pada akhir tahun lalu, yaitu Paket Malinau-Semamu I dan II senilai Rp 220 miliar yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. “Melalui proyek ini akan ada penambahan sekitar 14 kilometer jalan yang dikeraskan, termasuk pembangunan saluran drainase, perkerasan badan jalan, serta beberapa jembatan,” tambah Tribakti.
Namun, kecepatan alat berat di lapangan tidak selalu berjalan lancar karena terkendala dengan proyek strategis nasional lainnya. Salah satu bagian jalan harus ditunda pengerjaannya karena masuk dalam rencana kawasan genangan megaproyek PLTA Mentarang Induk. "Ada bagian yang berada di area rencana genangan bendungan. Untuk ruas tersebut, pengembangannya sementara dihentikan sambil menunggu kepastian pembangunan PLTA," jelas Tribakti. Selain itu, beberapa titik penting seperti ruas Binuang menuju Krayan sama sekali belum memiliki badan jalan yang layak.
Sementara menunggu ketersediaan anggaran besar dari pemerintah pusat untuk perbaikan jalan secara menyeluruh, BPJN Kaltara mengalokasikan dana pemeliharaan rutin senilai miliaran rupiah agar jalur transportasi warga tidak sepenuhnya terganggu akibat longsoran. Di sisi lain, fokus utama saat ini berada pada proses lelang dua jembatan penting, yaitu Jembatan Semamu dan Jembatan Binuang dengan nilai sebesar Rp 55 miliar. "Jika kedua jembatan ini selesai dibangun, secara fungsional jalan sudah bisa terhubung. Saat ini prosesnya masih dalam tahap lelang," ujar Tribakti.
Tantangan logistik dalam mengangkut besi konstruksi melalui jalur yang berlumpur memang menyebabkan biaya mobilisasi meningkat secara signifikan. Meskipun begitu, BPJN tetap percaya diri bahwa usaha keras ini akan memberikan hasil yang baik bagi perekonomian Kalimantan Utara, khususnya dalam meningkatkan potensi komoditas lokal seperti beras organik dan pariwisata melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN). "Pembangunan ini memang dilakukan secara bertahap dan memerlukan waktu. Ketika akses Malinau-Krayan benar-benar terhubung, manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan Kalimantan Utara," tutupnya.(*)
