Ringkasan Berita:
- Pemerintah Provinsi Papua Tengah berhasil mengurangi jumlah anak tidak sekolah (ATS) dari 205.764 anak pada tahun 2024 menjadi 131.118 anak hingga April 2026.
- Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya Papua Tengah, Nurhaidah, mengatakan keberhasilan penerapan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 ini didukung oleh 7 strategi yang terintegrasi.
- Programnya mencakup sekolah yang gratis, asrama, Sekolah Sepanjang Hari, guru dari daerah 3T, sertifikasi, hingga penyusunan peta jalan ATS.
Liputan Jurnalis, Melky Dogopia
TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE - Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengurangi jumlah anak tidak sekolah (ATS) secara signifikan dalam dua tahun terakhir.
Berdasarkan data Dasbor Kemendikdasmen pada bulan April 2026, jumlah anak yang terdaftar sebagai ATS di Provinsi Papua Tengah berkurang menjadi 131.118 anak, setelah sebelumnya mencapai 205.764 anak pada tahun 2024.
Kemenangan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Papua Tengah, Nurhaidah, dalam Rapat Koordinasi Penanganian ATS di Kota Jayapura, Papua, pada (28/5/2026).
Nurhaidah menyatakan bahwa pemangkasan ini sekaligus menerapkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 mengenai Pencegahan dan Penanganan ATS.
"Di Papua Tengah, kami menghadapi tantangan geografis yang berat, akses infrastruktur yang tidak merata, serta berbagai faktor sosial budaya. Namun, tantangan ini mendorong kami untuk mencari solusi yang paling tepat dan efektif," kata Nurhaidah.
Nurhaida menambahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah menerapkan tujuh strategi terpadu guna menangani masalah pendidikan.
1. Kerja sama antar sektor dan yayasan
Pemerintah daerah bekerja sama dengan dinas pendidikan dari delapan kabupaten serta lima organisasi pionir pendidikan di wilayah Papua.
Tindakan ini diambil karena sebagian besar sekolah di daerah pedalaman dijalankan oleh YPPGI dan YPPK, sedangkan wilayah pesisir lebih banyak dikelola oleh YPK.
"Kantor Pemerintah Provinsi Papua Tengah turut serta mengintervensi pendanaan satuan pendidikan agar mengurangi beban pemerintah kabupaten sesuai aturan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021," ujar Nurhaidah.
2. Program Sekolah Gratis serta Bantuan Pendidikan Tinggi
Selama tahun 2025, Nurhaidah menyebutkan bahwa Pemprov Papua Tengah memberikan pendidikan gratis kepada 26.951 siswa yang terdapat di 132 sekolah (SMA, SMK, dan SLB).
Pada tahun 2026, program tersebut diperluas hingga jenjang SMP dengan menjangkau 148 sekolah dan 26.511 siswa.
Secara keseluruhan, jumlah siswa yang menerima dana dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) berjumlah 53.951 siswa yang terdapat di 187 sekolah.
Selain itu, pemerintah provinsi menanggung biaya pendidikan 5.216 mahasiswa di 25 universitas.
"Kebijakan sekolah gratis serta bantuan pendidikan tinggi berdampak signifikan dalam mengurangi jumlah siswa yang berhenti sekolah (drop out). Jika seluruh anak tidak putus sekolah dan terus melanjutkan ke jenjang berikutnya, maka penanganan ATS akan secara otomatis berhasil," ujar Nurhaidah.
3. Fasilitas Sekolah dengan Sistem Asrama
Untuk memastikan kelangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah provinsi menyediakan dana untuk 13 asrama yang dijalankan oleh lembaga keagamaan di enam kabupaten dengan jumlah total siswa sebanyak 1.009 orang.
"Program ini juga membantu anak-anak berprestasi melalui kolaborasi dengan Sekolah Genius Tangerang, Meepa Boarding School Nabire, dan SMA Meepago Nabire," kata Nurhaidah.
4. Peluncuran Sekolah Sepanjang Hari (SSH)
Nurhaidah menekankan bahwa Program SSH menjadi proyek demonstrasi di 10 Sekolah Dasar yang berada di delapan kabupaten dengan jumlah total siswa sebanyak 2.021 orang.
"Strategi ini dijalankan guna mengatasi kurangnya waktu belajar yang efektif, tingginya angka siswa yang putus sekolah, serta meningkatkan kualitas gizi dan literasi peserta didik," ujarnya.
5. Pemilihan Guru Mapega di Wilayah 3T
Kurangnya tenaga pengajar di daerah terpencil, paling depan, dan paling luar (3T) ditangani dengan mengangkat Guru Mapega.
Pada tahun 2025, sebanyak 274 guru telah diangkat, dan jumlahnya ditingkatkan menjadi 500 guru pada tahun 2026.
"Maka selain mengajar, guru-guru ini juga bertanggung jawab melakukan pemeriksaan data nyata anak yang tidak sekolah di lapangan," kata Nurhaidah.
6. Sertifikasi dan Peningkatan Kualitas Guru
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mendukung program Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna memastikan kesejahteraan para pendidik sehingga mereka tetap bertugas di lokasi masing-masing.
Sebanyak 801 guru telah lulus sertifikasi pada tahun 2025, sedangkan 1.000 guru lainnya sedang dalam proses pendampingan pada tahun 2026.
Pemerintah Provinsi menetapkan target agar sisa 2.175 guru bersertifikasi selesai sebelum tahun 2029.
"Untuk meningkatkan kualifikasi, 100 guru mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang diadakan bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong," kata Nurhaidah.
7. Penyusunan Peta Jalan Pengelolaan ATS
Pada tahun 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah menyusun rancangan strategis untuk mengelola ATS.
Laporan ini bertindak sebagai panduan strategis untuk memastikan kerja sama antar mitra berjalan lebih terarah.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah selanjutnya berkomitmen untuk menerapkan praktik terbaik dari provinsi lain dalam upaya menerima anak jalanan dan remaja yang menghadapi tantangan sosial.
Program penyelesaian ATS ini sejalan dengan prioritas program Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley, serta mendukung visi "Pendidikan Berkualitas bagi Semua" yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (*)
