- Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai Indonesia telah mencapai kemandirian pangan sejak 2025 mendapat perhatian masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pernyataan Prabowo bahwa Indonesia tidak lagi membeli beras dan jagung dari luar negeri sejak tahun lalu.
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menilai pernyataan Prabowo mengenai swasembada pangan bukan sekadar klaim. Ia menyebutkan bahwa cadangan beras nasional di Perum Bulog saat ini telah mencapai lebih dari 5 juta ton.
"Bukan hanya angka yang besar, tetapi menunjukkan kemampuan negara dalam menjaga ketahanan pangan pada tingkat yang belum pernah tercapai sebelumnya," ujar Azis kepada wartawan, Minggu (10/5).
Anggota Fraksi Partai Gerindra menjelaskan, pasokan beras nasional tersebut tidak terjadi tanpa alasan. Ia menyampaikan, hingga April 2026, penyerapan gabah dan beras petani dikatakan telah mencapai sekitar 2,3 juta ton setara beras. Sementara produksi nasional pada tahun 2025 meningkat menjadi sekitar 34,69 juta ton atau naik lebih dari 13 persen dibanding tahun sebelumnya.
Menurutnya, kenaikan persediaan bisa dilihat langsung di berbagai wilayah melalui inspeksi Fraksi Partai Gerindra ke sejumlah gudang Bulog di Indonesia.
"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa stok tersebut memang tersedia. Gudang-gudang Bulog di berbagai wilayah penuh, distribusi berlangsung lancar, dan penyerapan terus berlangsung," katanya.
Ia mengatakan, hasil pengawasan di beberapa wilayah menunjukkan pola yang hampir sama. Menurutnya, persediaan beras di berbagai daerah cukup aman untuk periode enam hingga sepuluh bulan di sebagian besar wilayah.
"Beberapa gudang sudah penuh dan membutuhkan tambahan area penyimpanan," kata Azis.
Azis menekankan bahwa hal yang paling penting bukan hanya jumlah persediaan, tetapi asal beras tersebut. Ia menganggap dominasi penyerapan dari hasil produksi dalam negeri sebagai tanda kuat bahwa Indonesia sedang bergerak menuju kemandirian pangan yang nyata.
"Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa persediaan beras saat ini aman, stabil, dan sebagian besar berasal dari hasil panen petani lokal. Ini bukan sekadar pernyataan, melainkan fakta yang mulai terlihat di lapangan," tegasnya.
Menurut Azis, selama ini Indonesia sering mengalami ironi sebagai negara yang berbasis pertanian namun masih tergantung pada impor ketika harga mulai naik. Kini, menurutnya, arah kebijakan mulai berubah dengan penguatan pembelian pemerintah terhadap hasil panen petani.
"Harga pembelian beras kering sekitar Rp 6.500 per kilogram bukan hanya angka yang bersifat administratif. Itu merupakan tanda bahwa negara hadir untuk menjaga kelangsungan produksi petani," kata Azis.
Ia menambahkan, sistem kebijakan pangan saat ini mulai terjalin dengan lebih baik. "Saat negara membeli, petani berani menanam. Bila petani menanam, produksi akan meningkat. Apabila produksi meningkat, Bulog akan menyerap. Ketika Bulog menyerap, stok nasional akan menjadi lebih kuat," katanya.
Namun, Azis menegaskan bahwa swasembada pangan tidak hanya terletak pada jumlah cadangan beras nasional. Ia menganggap tantangan utama masih berada pada kestabilan harga di tingkat masyarakat.
"Masyarakat tidak merasakan angka 5 juta ton. Masyarakat merasakan harga di warung. Oleh karena itu, distribusi dan rantai pasok harus berjalan cepat serta efisien," katanya.
Selanjutnya, Azis juga menegaskan bahwa pencapaian tersebut perlu tetap dipertahankan meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta regenerasi petani. Namun, ia melihat bahwa dasar swasembada pangan saat ini mulai terlihat nyata.
"Pertama kalinya dalam waktu yang lama, swasembada beras tidak hanya menjadi slogan. Dasarnya mulai terlihat, dengan angka yang nyata, gudang yang penuh, serta petani yang perlahan kembali percaya," ujarnya.
