Ringkasan Berita:PDIP Kritik Sikap Pemerintah
- PDIP mengkritik sikap tidak bersuara pemerintah terkait tuntutan aksi mahasiswa pada 12 Juni.
- Ketua Umum PDIP menyatakan BGN terbukti menjadi tempat berkembangnya tindak korupsi setelah penahanan mantan pimpinan.
- Partai Banteng meminta pemerintah segera menghentikan sementara seluruh program MBG.
- Moratorium dianggap penting agar program kesehatan Presiden Prabowo tidak disalahgunakan.
- Tuntutan para mahasiswa meliputi pengurangan harga BBM serta permintaan untuk menghentikan pemborosan anggaran APBN.
– Sikap tidak bersuara yang ditunjukkan oleh pihak Istana setelah ledakan kerusuhan besar pada Jumat (12/6/2026) kemarin mulai menimbulkan respons keras dari luar parlemen.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara terang-terangan memberikan kritik tajam dan meragukan ketiadaan respons serta sikap resmi pemerintah dalam menanggapi lima permintaan penting yang diucapkan oleh aliansi mahasiswa.
Kepala Bicara PDI Perjuangan, M. Guntur Romli, mengecam sikap tidak peduli tersebut.
Meskipun demikian, peningkatan jumlah massa di lapangan sempat memanas hingga malam hari di kawasan Jalan MH Thamrin dan berakhir dengan penangkapan seseorang yang membawa bom molotov oleh Satgas Gakkum Polda Metro Jaya.
"PDI Perjuangan juga mempertanyakan sikap resmi pemerintah Indonesia yang hingga kini belum memberikan respons terhadap tuntutan kegiatan saudara-saudara mahasiswa tersebut," ujar Guntur sebagaimana dilaporkan oleh Jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani, Sabtu (13/6/2026).
Fokus pada Korupsi BGN, Minta Penghentian Operasional
Dalam pernyataannya, Guntur menekankan bahwa tuntutan mahasiswa untuk menghentikan program populer Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dasar yang sangat mendesak.
PDIP menganggap, program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut memiliki kelemahan secara moral dan struktural karena adanya campur tangan para pihak yang mencari keuntungan.
"Salah satu hal yang penting adalah menghentikan MBG, menghentikan BGN yang telah terbukti menjadi tempat terjadinya korupsi setelah pimpinan BGN diangkat," ujar Guntur secara langsung.
Seperti yang telah diketahui dari rangkaian kasus sebelumnya, Kejaksaan Agung secara resmi menahan tiga mantan tokoh BGN, yaitu Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya terkait dugaan korupsi mark-up dalam pengadaan barang.
Konflik ini juga menjadi pemicu gelombang mosi tidak percaya dari konsorsium sipil MBG Watch hingga memicu aksi demonstrasi besar-besaran yang diikuti ribuan mahasiswa dari berbagai kampus.
Pengusulan Moratorium untuk Menjaga Visi Presiden
Meskipun ada tekanan dari mahasiswa radikal yang menginginkan program tersebut dihapus secara permanen, PDI Perjuangan menempatkan diri sebagai pihak yang mendukung tindakan penyelamatan sementara berupa penghentian sementara atau moratorium operasional dari hulu hingga hilir dapur umum.
"PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk menerapkan tata kelola yang baik, serta memberlakukan moratorium terhadap MBG agar cita-cita Presiden Prabowo dalam menyediakan gizi yang sehat tidak disalahgunakan atau dikorupsi," tegas Guntur.
Proses evaluasi menyeluruh ini dianggap sangat penting agar keuangan negara tidak terus-menerus mengalami kerugian dalam situasi ekonomi makro yang sedang memburuk, di mana nilai tukar rupiah sempat turun ke angka Rp17.989 per dolar AS dan harga Pertamax meningkat drastis hingga mencapai kisaran Rp16.250–Rp17.000 per liter.
Flashback: Hubungan dengan Lima Tuntutan Utama Mahasiswa
Sikap kritis yang ditunjukkan oleh PDIP ini memperkuat gerakan moral "Aksi Menuju Indonesia Bangkrut" yang diumandangkan oleh ribuan mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia (UI), IPB, Gunadarma, UIN Jakarta, serta kelompok ojek online pada 12 Juni lalu.
Dalam aksi yang berlangsung di Bundaran HI dan sekitar Monas, para peserta mengajukan lima tuntutan utama kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka:
1. Menghentikan pemborosan APBN.
2. Mengurangi harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak.
3. Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
4. Menghentikan kebiasaan militerisme dalam lingkungan non-militer.
5. Mengharapkan Presiden Prabowo mengakui kesalahan dalam pengelolaan negara dan berhenti menghindar dari masalah ekonomi yang sedang terjadi.
Sampai berita ini dirilis, masyarakat dan komponen gerakan mahasiswa masih menantikan keputusan strategis apa yang akan diambil oleh Presiden Prabowo untuk mengatasi gejolak sosial-ekonomi yang semakin meluas di berbagai wilayah.
Simak berita terbaru diGoogle News
