Sutradara film yang memicu kontroversi, Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita (2026), Dandhy Dwi Laksono, mengakui bahwa ia tidak menerima upah sedikit pun selama proses pembuatan film tersebut.
Dandhy menjelaskan bahwa keterlibatannya merupakan wujud kontribusi atau bantuan keahlian sebagai seorang sutradara.
Namun, ia menekankan bahwa jika profesionalisme dalam proyek tersebut diukur dengan uang, jumlah yang harus dibayarkan sebenarnya bisa mencapai ratusan juta rupiah.
Saat ditanya tentang total anggaran yang digunakan untuk menghasilkan Pesta Babi, Dandhy menyampaikan bahwa biaya tersebut tidak bisa dihitung secara pasti.
Hal ini terjadi karena seluruh anggota tim profesional yang terlibat memutuskan untuk memberi waktu, peralatan, hingga kemampuan mereka.
Dandhy juga menyampaikan bahwa bagi seorang sutradara atau fotografer yang hanya bersedia bekerja jika ada uang, konsep pembuatan film ini mungkin terdengar tidak logis.
Film Pesta Babi secara khusus menyoroti dampak dari Proyek Strategis Nasional terhadap kehidupan masyarakat adat di Papua.
Meskipun berbagai acara nonton bersama film ini pernah dihentikan oleh pihak berwajib, kini masyarakat dapat menontonnya secara sah melalui berbagai saluran YouTube seperti Watchdoc Documentary, Greenpeace Indonesia, Indonesia Baru, Jubi TV, dan Bentala Rakyat.
Sebelum secara resmi dirilis dalam bentuk digital, film dokumenter tersebut hanya dapat dilihat oleh masyarakat melalui kegiatan tonton bersama.
Sumber pendanaan film ini pernah dikritik oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dalam rapat yang diadakan di Kompleks Parlemen beberapa waktu lalu.
Maruli meragukan asal usul dana yang digunakan oleh tim film untuk melakukan perjalanan udara dan produksi video di Papua.
Merespons sindiran tersebut, Dandhy menekankan bahwa masyarakat dapat melihat secara langsung pihak-pihak yang mendanai film dengan transparan melalui logo yang tercantum di poster resmi maupun di bagian akhir film.
Dandhy secara tegas menyangkal tuduhan dari beberapa pihak yang menggambarkan film Pesta Babi sebagai karya yang memicu perpecahan.
Ia merasa kaget terhadap tuduhan tersebut karena judul film diambil dari nama upacara adat yang benar-benar ada di Papua.
Dandhy menyarankan kepada pihak-pihak yang ragu untuk menyaksikan karya tersebut secara keseluruhan agar dapat membuktikannya sendiri, sekaligus menegaskan bahwa menganggap film ini provokatif berarti menghina kemampuan pemahaman penonton.
Mengenai risiko yang terkait dengan pekerjaan jurnalistik, Dandhy menyampaikan bahwa terdapat dua hal utama yang selalu melindunginya hingga kini.
Pertama, perlindungan datang dari kredibilitas dan keakuratan informasi yang disampaikan, sementara yang kedua adalah kemandirian terhadap campuran pihak luar.
Dandhy mengakui bahwa timnya menerapkan proses pemeriksaan yang sangat ketat karena bahkan karya yang akurat tetap bisa terancam oleh kekuasaan, dan pada akhirnya mereka selalu yakin bahwa masyarakatlah yang akan menjadi benteng utama untuk melindungi.
