, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons munculnya fenomena perusahaan sepatu dan pakaian yang banyak melakukanrelokasi pabrikke wilayah Jawa Tengah (Jateng).
Ia menjelaskan bahwa keputusan perusahaan dalam melakukan pemindahan pabrik melibatkan berbagai faktor, termasuk yang berkaitan denganupah minimum.
"Banyak faktor, ya. Bisa jadi pertimbangan yang disampaikan [upah minimum] itu salah satunya," ujar Yassierli kepada wartawan di Kantor Kemnaker, dilaporkan pada Kamis (27/11/2025).
Menurutnya, kelangsungan hidup pabrik industri yang mengandalkan tenaga kerja tergantung pada berbagai komponen biaya, mulai dari pengeluaran untuk upah hingga biaya operasional lainnya.
"Ketersediaan bahan baku, kemudian terkait ongkos pengiriman, lalu di mana gudangnya. Itu banyak sekali faktornya," tutup Yassierli.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menyampaikan bahwa perpindahan pabrik sering terjadi di wilayah Jawa Barat, khususnya di koridor industri seperti Bekasi menuju daerah lain seperti Batang, Jawa Tengah.
"Jadi ini juga dipengaruhi oleh faktor lain selain masalah besarnya upah dan khususnya berkaitan dengan produktivitas manusianya," ujar Sanny dalam pertemuan media di kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).
Selain itu, ia menyatakan bahwa wilayah Jawa Tengah, khususnya tenaga kerja setempat, cenderung lebih menjamin kestabilan sosial dan politik. Jika loyalitas karyawan tinggi, Sanny menganggap produktivitas perusahaan bisa meningkat.
Ia kemudian menekankan faktor dukungan dari pemerintah setempat. Menurutnya, proses perizinan dan kebutuhan industri di Jawa Tengah yang lebih mudah turut menjadi nilai tambah dalam relokasi pabrik.
Dari sudut pandang pekerja, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) memandang bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang memproduksi barang merek internasional dan berfokus pada ekspor.
Presiden KSPN Ristadi menjelaskan bahwa wilayah Jawa Tengah dipilih oleh perusahaan tersebut karena upah minimum yang cukup rendah sekitar Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.
"Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau biaya tenaga kerja yang lebih kompetitif, lebih murah. Sejak dulu memang demikian," ujar Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).
