Demo Agustus 2025 kini telah berlalu setahun. Tekanan untuk menghilangkan tunjangan bagi anggota DPR kini berubah menjadi tuntutan yang lebih luas dan mencakup berbagai isu. Bagaimana pelaksanaannya?
Seorang mahasiswa asal Makassar, Sulawesi Selatan, menyampaikan kepada kami bahwa keadaan belum menunjukkan perbaikan. Bahkan, menurutnya, "pemerintah semakin mengabaikan" berbagai tantangan yang dialami masyarakat.
Pedagang dan pengemudi daring—ojek online (ojol)—merasa hari-hari mereka masih dihiasi ketidakpastian. Pengeluaran sehari-hari, menurut mereka, sulit untuk dikelola.
Pemerintah, menurut para pedagang dan ojol, tampaknya tidak serius dalam mencari solusi dan justru giat mengucurkan dana besar untuk program yang manfaatnya diragukan.
Demonstrasi Agustus 2025 berlangsung bersamaan dan melibatkan berbagai kalangan: pekerja, mahasiswa, hingga tokoh pengaruh (influencer). Penyebabnya adalah kebijakan pemberian bantuan perumahan kepada anggota DPR yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi saat ini.
Isu yang diangkat dalam gelombang demonstrasi tersebut kemudian berkembang menjadi masalah struktural lainnya—kesejahteraan pekerja, militarisme, atau kekerasan dari aparat.
Aksi protes menyebar ke berbagai titik di seluruh Indonesia setelah seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan meninggal dunia akibat terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.
Tindakan kepolisian terhadap aksi demonstrasi dianggap "sangat represif". Penangkapan ribuan peserta demo menjadikan langkah kepolisian tersebut sebagai "perburuan besar-besaran setelah tahun 1998," menurut konsorsium organisasi masyarakat sipil.
Pemerintah, melalui Badan Komunikasi (Bakom), menyebut aksi demonstrasi Agustus 2025 sebagai bagian dari "fungsi koreksi dan pengawasan publik." Aspirasi rakyat, menurut pemerintah, tidak berhenti pada tahap "didengar dan dicatat."
"Tetapi, menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penyusunan keputusan dan kebijakan pemerintah," kata Bakom.
Aksi jalan-jalan pada Agustus 2025 dianggap memiliki cakupan yang luas, mirip dengan demonstrasi dengan tema 'Reformasi Dikorupsi' (2019) dan 'Tolak UU Cipta Kerja'(2020). Meskipun demikian, kekuatan demonstrasi tidak selalu sejalan dengan hasil yang dicapai.
"Kondisinya adalah hingga saat ini tidak ada koneksi. Itu menjadi masalah dalam banyak gerakan di Indonesia," ujar profesor ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada, Amalinda Savirani.
"Ketika sudah enggakterhubung, akhirnya cenderung terpecah," katanya.
Dalam konteks demonstrasi Agustus 2025, kritik sering kali ditujukan kepada inisiatif yang dipimpininfluencer. Merespons gelombang protes yang muncul dari masyarakat, parainfluencermeluncurkan kampanye yang berisi sejumlah tuntutan yang dikemas dalam judul '17+8.'
Satu analisis menjelaskan gerakan influenceryang menonjol dalam demo Agustus 2025 menyimpan isu penting: bersifat pragmatis, eksklusif, dan tidak memiliki ketahanan politik untuk menekan rezim secara konsisten.
Mungkin seseorang akan mempertimbangkan berulang kali sebelum melakukan demonstrasi
Berita kematian Affan Kurniawan langsung membuat Rudi sangat marah. Saat itu, Rudi terdaftar sebagai mahasiswa di sebuah universitas swasta di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurutnya, kematian Affan menunjukkan betapa kekuasaan negara tidak ragu-ragu melindungi mereka yang lemah.
Sebelum berita kematian Affan menyebar di media sosial maupun grup-grup pesan di aplikasi komunikasi, Rudi lebih dahulu merasa tidak nyaman dengan kebijakan tunjangan perumahan bagi anggota DPR.
Rudi tidak ikut dalam organisasi mahasiswa apa pun. Namun, ia tidak ingin duduk diam.
Pada tanggal 25 Agustus 2025, Rudi memutuskan untuk ikut serta dalam barisan mahasiswa di Makassar yang memilih melakukan aksi jalan kaki. Di pusat kota, Rudi berteriak keras meminta pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi. Ia melihat ekspresi kekecewaan yang terpancar dari wajah para mahasiswa.
Rudi berpikir situasi akan kembali normal: pemerintah mendengarkan keluhan rakyat dan kehidupan kembali seperti dulu. Nyatanya, Rudi salah.
Empat hari kemudian, pada 29 Agustus 2025, ketegangan memuncak setelah kabar kematian Affan sampai ke Makassar. Massa marah. Demonstrasi kembali meletus dan berakhir dengan pembakaran gedung perwakilan rakyat.
Kejadian pada malam itu memicu respons keamanan yang besar. Ribuan anggota polisi dikerahkan untuk menangkap para demonstran.
Tanpa menyadari, Rudi tiba-tiba berada di tengah kekacauan yang sangat hebat.
"Saat saya berusaha mencari lokasi yang aman, tidak terlalu jauh, empat polisi dengan dua kendaraan bermotor mengejar saya dan dua teman saya," ujar Rudi, Senin (10/08).
Petugas sudah berteriak dan mengangkat alat pemukul. Kami langsung lari dengan sekuat tenaga.
Rudi berhasil melarikan diri. Sayangnya, seorang teman hilang dari perhatiannya. Rudi menjadi cemas dan berusaha mencari bangunan serta jalan di sekitarnya. Mereka akhirnya bertemu satu jam kemudian di dekat kafe favorit.
Wajah temannya pucat. Tubuhnya goyah. Kejadian serupa juga menimpa Rudi.
"Perasaannya pikiran tidak mampu lagi berpikir dengan jelas," katanya.
Itu malam yang paling menakutkan dalam seluruh hidup saya.
Jika tidak segera melarikan diri, Rudi tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Mungkin dia akan dipukul atau dibawa ke kantor polisi, katanya.
Setahun setelah demonstrasi Agustus 2025, Rudi mengatakan bahwa ia tidak pernah lagi ikut dalam aksi. Selain ingin menyisihkan waktu untuk urusan skripsinya, ia menilai "pemerintah telah memberi sinyal kuat" kepada mereka yang kritis melalui penahanan besar-besaran terhadap peserta protes.
Peristiwa pada Agustus 2025, menurutnya, tidak hanya gagal mencapai hasil yang berarti dalam memenuhi tuntutan, tetapi juga 'menghentikan' benih-benih protes yang serupa di masa depan.
"Orang, mungkin, sekarang mempertimbangkan beberapa kali untuk ikut aksi demonstrasi setelah kemarin aparat menangkap ribuan orang," katanya.
Kata lainnya, demonstrasi dapat berakhir dengan dipenjara.
Kenyataan saat ini, khususnya setelah demo Agustus 2025, "sangat menyedihkan," kata Rudi mengakhiri.
Di Surabaya, Jawa Timur, pernyataan serupa disampaikan oleh Sukma, seorang mahasiswa di sebuah universitas negeri. Pada bulan Agustus 2025, Sukma yang saat itu masih berada di semester awal perkuliahan, aktif mengikuti perkembangan isu-isu terkait demonstrasi.
Saat demonstrasi meletus, Sukma langsung bergabung tanpa berpikir panjang.
Sukma menyimpan keyakinan bahwa kondisi secara bertahap akan membaik karena pada tahun yang sama, rangkaian demonstrasi besar muncul ke permukaan.
Ada protes yang menggunakan bendera "Indonesia Gelapdan penolakan revisi UU TNI. Keduanya dilakukan dalam waktu yang relatif dekat—awal tahun 2025.
"Maka ketika tahu bulan Agustus akan ada demo lagi, aku berpikir dalam hati bahwa ini mungkin menjadi kesempatan yang tepat bagi pemerintah untuk memperbaiki diri," katanya, Senin (10/08).
Ternyata, setahun setelah 2025, Sukma segera memperbaiki optimisme yang dulu ia yakini.
Hari ini, Sukma menekankan, pemerintah justru mengarahkan perjalanan mereka ke arah yang mundur—bukan menuju kemajuan seperti yang diharapkan masyarakat.
Banyaknya tuntutan yang diajukan dalam aksi demonstrasi Agustus 2025, pemerintah hanya mengambil tindakan nyata terkait tunjangan rumah anggota DPR, tambahnya. Kebijakan ini segera dihentikan oleh DPR setelah memicu protes yang semakin luas.
Sementara tuntutan lain yang bersifat struktural seperti gejala militerisme sama sekali tidak disentuh, ujar Sukma.
Sekarang tentara dapat ditemukan di berbagai tempat, daringurusMakanan Bergizi Gratis [MBG] hingga Koperasi Desa Merah Putih [KDMP], tegas Sukma.
"Padahal kerjaan mereka itu seharusnya pertahanan."
Sukma juga menyadari bahwa kekerasan dari aparat keamanan masih sering terjadi. Kematian Affan Kurniawan, ternyata, tidak mampu memutus siklus ini.
Pemerintah, menurut Sukma, selalu berjanji untuk mendengarkan masukan masyarakat agar kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat. Namun, dalam kenyataannya, bagi Sukma, berbagai aksi protes yang dilakukan tidak menjamin adanya perbaikan.
"Sekarang aku sendiri karena chaos-nya keadaan sering menduga-duga apa berita buruk yang akan datang selanjutnya?" pungkasnya.
'Cuma kata-kata saja'
Jumhar masih mengingat saat aksi demo berlangsung, ia berangkat dari kamar kontrakannya yang terletak dekat Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan naik bus yang disewa bersama. Bus tersebut membawa sekitar 20 orang, sebagian besar merupakan pekerja pabrik.
Saat tiba di Jakarta, khususnya di depan Gedung DPR-MPR yang berada di kawasan Gatot Subroto, rombongan Jumhar menyatu dengan kelompok buruh lainnya.
Pada kesempatan tersebut, para pekerja menuntut beberapa hal seperti penghapusanoutsourcing, peningkatan kesejahteraan, hingga penolakan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selesai menyampaikan tuntutan, rombongan Jumhar berbalik arah untuk berlomba dengan waktu denganshift kerja malam hari.
Hari berlalu, bulan berubah, tahun berlaluh. Jumhar menantikan pencapaian dari tuntutan kelompok buruh, namun belum juga tercapai.
Ternyata saat demo bulan Agustus itu saya dan para pekerja lainnyakayakhembuskan napas saja," katanya, Selasa (11/08).
"Permohonan kami selalu diabaikan, bahkan tidak pernah terealisasi," ujarnya.
Sayangnya, di awal tahun ini, Jumhar mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Belasan pekerja tiba-tiba masuk dalam daftar yang dipangkas dari struktur tenaga kerja. Perusahaan, menurut Jumhar, tidak pernah sekali pun mengundang para pekerja untuk duduk bersama.
Kemudian perusahaan yang bergerak di bidang plastik ini menyampaikan bahwa mereka tidak bersedia memberikan kompensasi karena kondisi keuangan yang sedang sulit.
Jumhar terus-menerus meminta perusahaan tempat ia bekerja untuk bersikap transparan, selain menuntut mereka memenuhi kewajiban mereka. Perusahaan tidak merespons. Akhirnya, Jumhar memutuskan untuk melaporkan perusahaan tersebut kepada pihak berwajib dengan harapan belasan pekerja bisa mendapatkan keadilan.
Hingga saat ini, Jumhar belum mendapatkan kejelasan.
Jumhar tidak memiliki kelimpahan untuk terus menunggu. Akibatnya, dengan bantuan seorang teman, dia mendaftar ke layanan penyedia ojek.onlinePendapatan yang ia bawa pulang memang tidak selalu stabil dibandingkan dulu saat bekerja di pabrik.
Namun, Jumhar mengatakan hal itu bukan masalah selama bisa membantu dapur keluarganya tetap beroperasi meskipun dalam kondisi sangat terbatas.
Pemerintah hanya mampu berjanji akan membantu hal ini dan itu, akan membantunyediainpekerjaan, tetapi suami saya justru dipecat," kata Aminah, istri Jumhar, saat ditemui di kafe miliknya di Jakarta.
Di depan kios tersebut, Jumhar sedang menyiapkan peralatan.ojol-nya. Ia menghabiskan kopi hitam yang tersisa setengah gelas, lalu menghidupkan motornya yang bermesin empat tak dengan warnabody-nya mulai mengelupas.
"Demo Agustus lalu hanyangehasilin hanya kata-kata. Masyarakat, akhirnya, dibiarkan sendirian," katanya.
Bergesernya lampu sorot
Tuntutan aksi demonstrasi Agustus 2025 dimulai dengan penolakan terhadap tunjangan perumahan bagi anggota DPR yang besarnya mencapai Rp50 juta setiap bulan. Tunjangan ini dianggap tidak sesuai karena masyarakat sedang menghadapi kondisi yang penuh keterbatasan.
Sejak Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden, pemerintah melakukan kebijakan penghematan anggaran secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemberian tunjangan rumah kepada anggota DPR dianggap bertentangan.
Perkembangan terkini di lapangan menunjukkan bahwa isu yang sedang dibahas tidak hanya terbatas pada fasilitas bagi anggota DPR.
Dari kelompok buruh, misalnya, tuntutanyang menjadi fokus antara lain mengenai perlindungan hak-hak pekerja, termasuk di dalamnya mengenai penolakan pemutusan hubungan kerja.
Sementara dari segi mahasiswa, merekamemintapemerintah menghentikan kebiasaan menjabat beberapa posisi sekaligus.
Tanggapan dari aparat keamanan dalam menghadapi aksi unjuk rasa menimbulkan isu khusus, yang mencapai puncaknya ketika pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tertabrak oleh kendaraan Brimob. Sebelumnya, aparat dianggap menggunakan metode represif untuk menghalangi para peserta demonstrasi.
Dari sini, tuntutan berkembang hinggareformasi totallembaga kepolisian. Masyarakat menuntut Polri bertanggung jawab atas kematian Affan, selain tindakan kekerasan lain—seperti penahanan yang tidak berdasar—yang dialami para peserta unjuk rasa.
Di tengah-tengahnya, muncul gerakan yang diinisiasi oleh parainfluencer, dikemas dengan judul 17+8. Angka tersebut merujuk pada tanggal kemerdekaan Indonesia.
Sinar lampu sorot berpindah pada mereka; membawa julukan perwakilan 'masyarakat' dalam demonstrasi Agustus 2025.
Dalam keterangan yang tercantum di situs resminya, gerakan '17+8' membagi tuntutan menjadi dua kategori: jangka pendek dan jangka panjang.
Untuk tuntutan jangka pendek, disebutkan bahwa gerakan '17+8' menargetkan isu-isu yang paling mendesak pada masa itu: tunjangan rumah bagi anggota DPR, pengkriminalan para peserta demonstrasi, hingga kekerasan dari aparat. Gerakan '17+8' memberikan tenggat waktu seminggu kepada pihak-pihak yang dituju—presiden, polisi, militer, hingga partai politik—untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Sedangkan tuntutan jangka panjang, jangka waktunya lebih panjang, yaitu satu tahun. Di ruang ini, gerakan '17+8' mencatat beberapa topik seperti pengesahan RUU Pengambilalihan Aset, penguatan lembaga eksekutif, penghentian 'dwifungsi' TNI, hingga perbaikan sistem perpajakan yang adil.
Namun, keberadaan gerakan '17+8' tidak terhindar dari kritik. Peneliti dari Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Deda Rainditya, dalamanalisisnyamengatakan inisiatif '17+8' tidak berhasil menciptakan dampak yang mampu memicu perubahan.
Deda mengungkapkan dua masalah penting yang menjadi dasar dari premis tersebut.
Pertamagerakan '17+8' memiliki pola yang praktis dan terbatas. Disebut praktis karena cenderung berjuang untuk kepentingan 'lapisan menengah' tanpa menyentuh isu pokok seperti ketidaksetaraan, kemiskinan, atau masalah sosial yang muncul dari bawah.
Kemudian untuk penilaian 'eksklusif' didasarkan pada fakta bahwa gerakan '17+8' lebih menonjolkan figur personal parainfluencerdaripada membentuk aliansi lintas kelas.
Kedua, gerakan '17+8' tidak memiliki kekuatan politik untuk "mendorong pemerintah" secara konsisten yang menyebabkan penyelesaian masalah bergantung pada upaya lobi politik. Akibatnya, gerakan masyarakat sipil justru menjadi tidak efektif.
BBC News Indonesia telah berupaya menghubungi perwakilan dari gerakan '17+8.' Hingga artikel ini diterbitkan, mereka belum merespons.
Pemerintah: Kami mengambil langkah lanjutan terhadap masukan dari masyarakat
Dalam respons yang dikirimkan kepada BBC News Indonesia mengenai pencapaian tuntutan massa dalam aksi demonstrasi Agustus 2025, pemerintah pada Senin (10/08) melihat peristiwa besar tahun lalu sebagai bagian dari fungsi koreksi dan pengawasan untuk tata kelola yang bertanggung jawab.
Karena itu, menurut Kurnia Ramadhana, staf ahli utama Badan Komunikasi (Bakom), aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tahap "didengar dan dicatat," tetapi menjadi salah satu masukan dalam "proses penyusunan keputusan maupun kebijakan."
Pemerintah, menurut Kurnia, telah mengambil tindakan terhadap beberapa tuntutan dari para peserta demonstrasi bulan Agustus 2025.
Mengenai perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, Kurnia mengatakan pemerintah terus memperkuat kebijakan yang mendukung. Dalam penerapannya, pemerintah melakukan perbaikan regulasi terkait upah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.
Kebijakan ini, lanjut Kurnia, mengubah aturan terkait penggajian serta penentuan upah minimum.
Bergerak ke agenda reformasi kepolisian, pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri. Lembaga ini, menurut Kurnia, menerima masukan dari ratusan kelompok masyarakat. Hasil pengumpulan masukan tersebut selanjutnya disampaikan kepada presiden.
Terakhir, mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, presiden, Kurnia menyatakan, "secara konsisten mendorong agar peraturan tersebut segera ditetapkan." Proses pengesahan RUU ini, tambah Kurnia, masih berlangsung di DPR.
Kurnia mengakui bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan dengan memberikan kesempatan partisipasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat.
Pemerintah, Kurnia menekankan, menyadari penyelenggaraan "pemerintahan yang baik tidak bisa dibangun sendirian."
"Kritik, saran, dan pengawasan dari masyarakat menjadi bagian yang penting dalam proses perbaikan kebijakan serta penyelenggaraan pemerintahan," ujar Kurnia.
Oleh karena itu, pemerintah terus menyediakan ruang diskusi dan memastikan setiap aspirasi yang sesuai dapat menjadi bagian dari proses penilaian dan perbaikan kebijakan.
Mengapa aksi protes di Indonesia sering kali tidak membuahkan hasil?
Kendala yang terjadi pada 'gerakan sipil' selama demonstrasi Agustus 2025 mengungkapkan berbagai isu yang ada dalam 'gerakan sipil' di Indonesia.
Mengutip argumentasiAhli peneliti yang sering mengkaji topik demokrasi dan gerakan sosial, Eduard Lazarus, menyatakan bahwa gelombang demonstrasi dalam beberapa tahun terakhir kerap memberikan harapan karena sifatnya yang luas sekaligus merata.
Namun, Eduard menambahkan, sangat sulit memprediksi bagaimana perkembangan gerakan protes ini. Demonstrasi di Indonesia sering kali hanya berlangsung sebentar dan pada saat yang sama, gagal mendorong perubahan.
Pada periode 2019 hingga 2020, misalnya, terjadi demonstrasi besar-besaran yang menuntut pembatalan revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja, dua produk hukum yang dikritik karena berbagai masalah, namun tidak mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang tetap mengesahkan kedua aturan tersebut meskipun ada banyak massa yang turun ke jalan.
Bagi Eduard, akar permasalahan mengapa 'gerakan protes' di Indonesia tidak mampu berkembang pesat menjadi proyek politik yang lebih luas adalah karena pembunuhan terhadap kelompok kiri pada tahun 1965.
Hancurnya gerakan politik kiri berkaitan erat dengan penutupan pembentukan "kelas baru" yang memiliki potensi untuk mengubah sistem pemerintahan secara mendasar.
Sebaliknya, dalam upaya melawan pemerintahan yang keras, gagasan yang diajukan adalah "masyarakat sipil," sebuah konsep yang menggabungkan harapan-harapan tersebut.good governancedengan "rasa saling memahami antara pemerintah dan rakyat," demikian tulis Eduard.
Dosen senior di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Profesor Amalinda Savirani, menjelaskan bahwa gerakan masyarakat sipil di Indonesia saat ini memiliki potensi yang "sangat besar" dalam memberikan kontribusi terhadap perubahan.
Tantangan yang dihadapi, menurut Amalinda, adalah bagaimana menghubungkan satu titik masalah dengan titik masalah lainnya.
Dari sudut pandang Amalinda, komponen masyarakat sipil di Indonesia masih terpecah berdasarkan berbagai isu tertentu, seperti lingkungan, tenaga kerja, atau isu perempuan.
Selain itu, tidak semua orang memiliki pemahaman yang seimbang terhadap setiap isu.
"Keadaannya saat ini adalah belum ada koneksi, dan akhirnya cenderung terpecah belah," katanya kepada BBC News Indonesia.
Tujuan membangun platform bersama itu sejeniscommon groundyang paling merah atau penting.
Sementara protes tidak segera terhubung, akibatnya adalah rezim yang berkuasa dapat dengan mudah menghancurkan satu per satu jaringan yang telah terbentuk.
"Karena akhirnya rezim tersebut mengetahui dengan pasti. Gerakan protes hanya kuat di media sosial, sementara di tingkat bawah tetap lemah," ujar Amalinda.
Penganiayaan terhadap aktivis, ratusan pemuda, merupakan bagian dari upaya untuk menghentikan titik-titik penting [dalam gerakan protes].
Di luar situasi terkini, Amalinda menganggap aksi protes masyarakat tidak hilang. Kemarahan rakyat, katanya, akan mencapai titik puncaknya untuk meledak.
Lebih dari 600 orang ditahan akibat demonstrasi Agustus, tetapi yang marahenggak cuma itu," tegasnya.
Jika kebijakan ekonomi tetap tidak berubah, masyarakat akan menumpuk rasa marah dan pada akhirnyaenggak bisa dibendung lagi."
- Saat negara menahan pemuda-pemudi setelah demonstrasi Agustus 2025 – 'Pengejaran terbesar sejak Reformasi 1998'
- Mengapa konten demo mahasiswa yang lama kembali viral di media sosial? – 'Ada pola yang terstruktur dan mustahil dilakukan secara manual'
- Luka yang tersisa akibat kematian Farhan dan Reno dalam demonstrasi Agustus 2025
- Prabowo mengklaim aksi demonstrasi dibayar – 'Upaya agar gerakan mahasiswa tidak dianggap percaya', ujar seorang analis
- Komcad diduga digunakan saat aksi demonstrasi mahasiswa, mengapa hal itu berisiko?
- Temuan Komisi Pencari Fakta terkait kerusuhan Agustus 2025: 'Kumpulan kemarahan masyarakat dan pola tindakan serupa dengan Malari 1974'
- Penelitian kinerja Prabowo – Apakah aksi protes dianggap dan seberapa besar bias dalam pernyataan kepuasan masyarakat?
- Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran – 'Arah kembali demokrasi' dan apa saja tantangan yang mungkin akan dihadapi di masa depan?
- Apa yang dimaksud dengan tuntutan 17+8? – Mahasiswa akan terus melakukan demonstrasi hingga tuntutan mereka terpenuhi, DPR memberikan respons
- Trauma kerusuhan 1998 setelah rangkaian aksi perusakan – 'Rumah yang dijaga TNI bisa dirusak, bagaimana dengan rumah warga biasa?'
- Sepuluh orang tewas dalam gelombang protes – 'Negara perlu merespons keinginan rakyat'
- Pencurian di rumah pejabat dan korban jiwa semakin meningkat – Apakah akan berakhir seperti krisis tahun 1998?
