SAMARINDA,- Sanksi internal yang diberikan oleh manajemen rumah sakit ternyata tidak cukup untuk mengurangi kemarahan masyarakat. Kasus dugaan komentar sindiran dari seorang dokter di RSUD I.A. Moeis Samarinda kini berdampak panjang dan semakin memburuk, terutama setelah pasien terkait dilaporkan meninggal dunia.
Menanggapi isu tersebut, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengambil langkah tegas dalam penanganan. Ia tidak ingin menyerahkan kasus ini hanya pada sanksi yang dijatuhkan rumah sakit secara mandiri, dan memerintahkan Inspektorat Kota Samarinda untuk turun langsung menyelidiki pelanggaran disiplin pegawai dokter hingga ke akar permasalahan.
"Saya telah menerima laporan bahwa pihak rumah sakit telah memberikan sanksi. Namun, saya meminta Inspektorat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Perlu dipastikan apakah ada pelanggaran disiplin pegawai yang juga harus ditindaklanjuti secara hukum kepegawaian," tegas Andi Harun. Tindakan ini diambil khususnya untuk menghilangkan spekulasi adanya upaya "mengalihkan tanggung jawab" dari dalam rumah sakit. Jika Inspektorat menemukan indikasi kuat pelanggaran etika dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), rekomendasi sanksi berat pasti akan segera diberikan.
Kasus kurangnya empati ini memberikan pukulan berat bagi Pemkot Samarinda. Andi Harun mengingatkan seluruh pegawai—baik tenaga kesehatan maupun ASN di instansi lain—bahwa status sebagai abdi negara berlaku 24 jam penuh. Menurutnya, klaim "akun pribadi" di media sosial tidak lagi bisa digunakan sebagai perlindungan saat melanggar etika publik.
"Ruang pribadi di media sosial tetap memiliki konsekuensi hukum dan etika meskipun kita berstatus sebagai pegawai pemerintah. Setiap karyawan harus memahami batasan serta menjaga etika dalam berkomunikasi," katanya secara peringatan.
Ia menyesali tindakan ceroboh seorang individu di dunia maya yang telah mengancam dan meruntuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap seluruh institusi Pemkot Samarinda. "Ini merupakan peringatan keras, bukan hanya untuk tenaga kesehatan, tetapi juga seluruh pegawai Pemkot Samarinda. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, karena perilaku pribadi Anda langsung berdampak pada nama baik institusi," ujarnya.
Tidak hanya terbatas pada tindakan oknum dokter, Andi Harun merasa ada aroma tidak sedap terkait masalah sistemik di internal manajemen rumah sakit milik pemerintah kota tersebut. Tanpa keraguan, ia memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam pengelolaan RSUD I.A. Moeis.
Penilaian menyeluruh ini akan fokus pada Standar Operasional Prosedur (SOP), perbaikan sistem manajemen, serta penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap direksi maupun seluruh tenaga medis.
"Jangan hanya menyalahkan seseorang. Saya meminta pengelolaan rumah sakit diubah dan dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari manajemen, prosedur operasional standar, hingga fungsi pengawasan terhadap karyawan," tutup Andi Harun.
Saat ini, Pemerintah Kota Samarinda masih menunggu laporan investigasi resmi dari Inspektorat. Jika terbukti melanggar Peraturan Pemerintah mengenai disiplin pegawai, sanksi tegas pasti akan diberikan tanpa ada toleransi. (*)
