, JAKARTA- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali mencatatkan prestasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan setelah mendapatkan penghargaan Provinsi dengan Kinerja Penuh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan ini diterima oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dalam rangka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Tahun 2026 yang berlangsung di Plaza Gedung LKPP, Jakarta, pada hari Selasa (11/8/2026).
Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja Pemprov Kepri dalam mewujudkan sistem pengadaan barang/jasa yang responsif, termasuk peran dalam mendukung dan memberikan arahan kepada UKPBJ kabupaten/kota di wilayah Kepulauan Riau.
Bagi Kepri, pencapaian ini memiliki makna penting secara strategis. Sebagai provinsi kepulauan yang juga menjadi wilayah perbatasan yang langsung berhadapan dengan jalur perdagangan internasional, penguatan sistem pengadaan menjadi bagian krusial dalam memastikan pengeluaran pemerintah berjalan secara efektif, efisien, transparan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Rapat Koordinasi UKPBJ 2026 mengusung tema "Pengadaan Tanpa Batas" yang menunjukkan perubahan pola pikir dalam pengadaan pemerintah. Kepala LKPP Sarah Sadiqa dalam pidatonya menyatakan, tantangan pengadaan saat ini tidak hanya tentang memastikan proses berjalan sesuai aturan, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menciptakan belanja yang berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Perubahan tersebut, harus didorong melalui kerja sama, kreativitas, dan pemanfaatan teknologi digital dengan tetap memegang prinsip integritas, kejelasan, pertanggungjawaban serta kepatuhan terhadap peraturan," katanya.
Salah satu bentuk penerapan pengadaan strategis dilakukan dengan menggabungkan paket-paket pengadaan yang mampu memberikan penghematan anggaran yang signifikan. Pada tingkat daerah, penggabungan paket pengadaan ini juga telah menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan efisiensi serta memperkuat keefektifan pengeluaran pemerintah.
Kepri menjadi salah satu dari lima pemerintah provinsi yang mendapatkan penghargaan karena kontribusinya dalam mendukung dan membimbing UKPBJ kabupaten/kota di wilayahnya agar mampu mencapai tingkat kematangan Proaktif.
Peran pembimbingan tersebut sangat penting karena Kepri memiliki tujuh kabupaten/kota dengan ciri wilayah yang berbeda-beda, mulai dari daerah perbatasan seperti Natuna dan Kepulauan Anambas hingga pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti Batam, Bintan, dan Tanjungpinang.
Wakil Gubernur Haris Pratamura menyampaikan rasa terima kasih kepada LKPP atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, pencapaian ini menjadi semangat bagi Pemprov Kepri untuk terus meningkatkan kinerja serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
"Terima kasih kepada LKPP atas penghargaan yang diberikan kepada Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menjadi semangat bagi kami untuk terus memperbaiki kinerja serta pengelolaan pembelian barang dan jasa di wilayah," kata Nyanyang.
Ia berharap prestasi yang dicapai di tingkat provinsi dapat diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.
“Kami berharap prestasi ini tidak hanya terbatas pada tingkat provinsi, tetapi juga dapat menyebar ke tujuh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Mulai dari Natuna di utara yang menjadi pintu masuk perbatasan Indonesia hingga Batam, Bintan, Tanjungpinang, serta wilayah lainnya,” ujarnya.
Lagu tersebut menekankan, penguatan tata kelola pengadaan harus terus dilakukan agar setiap dana pemerintah memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
Di masa depan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mendorong UKPBJ tidak hanya bertindak sebagai pelaksana proses pengadaan, tetapi berkembang menjadi mitra strategis pimpinan sejak tahap perencanaan, sehingga kebutuhan pemerintah dapat dirancang secara tepat, efisien, dan berfokus pada hasil.(ron)
