Ringkasan Berita:Dinas Sosial DIY belum menyampaikan sikap mengenai rencana Kementerian Sosial yang akan melibatkan taruna Akademi Militer dalam membina karakter di Sekolah Rakyat. Sebelumnya, pembinaan disiplin dinilai berhasil dilakukan melalui kerja sama dengan TNI dan Polri. Kementerian Sosial menegaskan bahwa perekrutan taruna hanya bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian dan ketertiban.
, YOGYA— Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum mampu mengambil keputusan resmi mengenai wacana kebijakan terbaru Kementerian Sosial yang akan melibatkan taruna Akademi Militer (Akmil dalam memberikan pelatihan karakter di Sekolah Rakyat.
Sampai saat ini, pola pengembangan disiplin siswa Sekolah Rakyat di DIY dinilai berjalan dengan sangat baik melalui kolaborasi yang sudah ada dengan komponen TNI dan Polri setempat.
Kepala Dinas Sosial DIY, Suyarno, S.Sos., MA., menyampaikan bahwa program pembinaan karakter dan kedisiplinan semi-militer untuk siswa asrama telah dijalankan secara teratur.
Mereka bekerja sama dengan jajaran Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Rayon Militer (Koramil), dan Kepolisian Resor (Polres/Polsek) di wilayah masing-masing.
"Ya, mengenai pelatihan yang bersifat disiplin semi-militer, yang selama ini kita lakukan bekerja sama dengan Kodim, Koramil setempat, kepolisian, dan Polsek setempat, Pak. Mengenai wacana Taruna ini, kami belum bisa menentukan sikap karena memang hal ini masih baru. Jadi, apa yang bisa saya sampaikan adalah bahwa selama ini kita sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian maupun TNI," kata Suyarno, Senin (6/7/2026).
Berdasarkan pendapat Suyarno, keberadaan anggota TNI dan Polri di lapangan telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan sikap para siswa.
Ulasan positif ini terlihat di asrama Sekolah Rakyat yang berada di kawasan Sonosewu serta Purwomartani.
"Sudah ada, dan hal tersebut juga berkaitan dengan disiplin, alhamdulillah peran-perannya sudah sangat mantap saat ini, baik kondisi yang ada di Sonosewu maupun Purwomartani," tambahnya.
Suyarno menjelaskan bahwa kebanyakan siswa yang mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat di daerahnya berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah, yaitu berada dalam kategori desil 1 dan desil 2 (keluarga miskin).
Lingkungan rumah yang sering kali tidak memiliki aturan formal menyebabkan pengenalan nilai-nilai kedisiplinan dasar menjadi tantangan utama ketika anak memasuki masa awal sekolah.
"Ketika membicarakan siswa sekolah dasar yang berasal dari keluarga miskin, yaitu keluarga dengan penghasilan di bawah rata-rata. Artinya mereka berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang memadai. Jadi, ketika berasal dari keluarga seperti itu, hal-hal terkait disiplin, kehadiran tepat waktu, antri, dan sebagainya, biasanya tidak begitu dikuasai atau justru sering dilanggar. Karena tidak ada aturan yang jelas dalam lingkungan keluarga tersebut. Dengan adanya pelatihan disiplin, maka mereka bisa terbentuk, seperti bagaimana mengetahui waktu yang tepat, saat jam makan semua sudah siap di depan tempat makan, saat jam pelajaran tiba. Bahkan sampai pada jam istirahat, jam istirahatnya dimulai pukul 10 malam, tidak ada aktivitas lagi, kita bisa melihat bahwa mereka mampu menjalankannya dengan lebih baik," jelas Suyarno secara rinci.
Untuk membangun dasar karakter tersebut, Dinas Sosial DIY menerapkan strategi pelatihan yang ketat dengan fokus pada masa pengenalan siswa baru.
Pola ini dianggap paling efisien dalam memicu perubahan perilaku secara cepat, sebelum akhirnya beralih ke tahap pemeliharaan kebiasaan.
"Justru pelaksanaannya lebih intens di awal. Ketika siswa baru masuk, ya. Karena mengubah karakter itu justru dilakukan di awal, yang menjadi bagian yang harus kita lakukan. Sehingga ketika sudah di awal, beberapa hari memang ada pembelajaran terkait kedisiplinan, lalu nanti selanjutnya hanya menjaga kedisiplinan tersebut. Mungkin tidak perlu setiap minggu. Namun bagaimana di awal menjadi dasar bagi anak-anak agar lebih disiplin," katanya.
Mengenai materi pembinaan sehari-hari, disiplin yang diajarkan oleh aparat TNI dan Polri menekankan pada kegiatan pokok, mulai dari baris-berbaris hingga cara beribadah serta makan bersama di asrama.
"Ya, mulai dari hal-hal dasar, ada baris-baris. Ada bagaimana ketika akan makan, salat berjamaah dan sebagainya. Itu mengenai tepat waktu, tidak menunda dan lainnya. Hal-hal ini mungkin biasa di rumah, seperti menunda salat. Makan juga bisa saja tidak dilakukan, karena hanya sedikit orang, jadi bebas sesuka hati. Tapi ketika di ruang makan nanti disiapkan oleh koordinator, bagaimana duduk dengan sikap sempurna, berdoa sebelum makan, dan diakhiri dengan berdoa kembali. Semua hal itu selalu dilakukan," kata Suyarno.
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan penjelasan menyeluruh untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat terkait isu "militerisasi" di lembaga pendidikan sipil. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa keterlibatan taruna Akmil hanya mengadopsi konsep pendidikan berbasis asrama agar dapat menanamkan pola hidup mandiri dan disiplin.
"Harapan kami, para taruna Akmil dapat menjadi teladan bagi siswa-siswa Sekolah Rakyat yang juga berstatus sebagai peserta didik asrama. Bagaimana cara mereka bangun pagi, merapikan tempat tidur, serta membersihkan peralatan atau perlengkapan yang mereka miliki. Bagaimana pula mereka menggunakan sepatu dan seragam, bukan hal-hal lain," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat diwawancarai di Aula Kampus Universitas Nasional, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Program ini merupakan inisiatif murni dari pihak Kemensos yang secara resmi mengajukan permintaan bantuan personel kepada institusi TNI.
Berdasarkan rencana kerja nasional, sebanyak 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II direncanakan akan ditempatkan langsung untuk menjaga siswa di 178 titik asrama Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada tanggal 3 hingga 8 Agustus 2026.
Merespons kekhawatiran masyarakat yang muncul setelah insiden dalam pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih beberapa waktu lalu, Menteri Sosial memastikan bahwa program Sekolah Rakyat ini tidak mengandung materi latihan fisik militer yang intensif.
"Tidak, di sana (Sekolah Rakyat) tidak ada. Tenu bukan khusus untuk itu," tegas Saifullah. (*)
