- Tindakan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang membawa sejumlah mahasiswa dalam kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua dianggap sebagai contoh yang positif. Pendekatan ini dapat membantu memaksimalkan penyerapan aspirasi masyarakat.
Ahli politik dari Universitas Tanjungpura (Untan) Kalimantan Barat, Erdi menyatakan, mahasiswa biasanya berada di pihak yang netral. Oleh karena itu, mereka dapat memberikan kritik yang lebih objektif terhadap masyarakat.
"Perbuatan Pak Wapres ini sangat tepat. Karena pihak yang benar-benar netral dalam bersikap, berbicara, dan menilai kinerja adalah mahasiswa. Mereka merupakan kelompok yang terpelajar dan seharusnya ikut serta atau dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan," ujar Erdi saat dihubungi, Sabtu (20/6).
Keterbukaan yang ditunjukkan oleh pejabat negara memudahkan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Sebagai kelompok intelektual, mahasiswa perlu diberdayakan oleh pemerintah agar dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa.
Saat Mas Wapres bersedia menerima mahasiswa, ini adalah tindakan berani yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di negara ini. Mahasiswa sedang dalam situasi penuh keributan demonstrasi, lalu Mas Wapres berhasil menerima orang-orang yang memiliki semangat tersebut untuk berbicara, berdialog, dan menyampaikan aspirasinya. Saya rasa ini menjadi contoh yang baik dan bisa menjadi hal positif di masa depan," tambahnya.
Terpisah, ahli kebijakan publik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono menyatakan, partisipasi mahasiswa dalam kunjungan kerja dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi yang selama ini terjadi di masyarakat.
"Untuk mengatasi ketidakseimbangan informasi, metode semacam ini dapat menjadi jalan keluar agar mahasiswa juga memperoleh informasi dari sisi upaya pemerintah dalam kebijakan pengelolaan lahan di Papua," ujar Kristian.
Dengan mahasiswa mengamati langsung kondisi di lapangan, informasi yang diperoleh akan lebih menyeluruh. Akibatnya, penilaian yang diberikan lebih adil.
"Saya pikir ini merupakan upaya pemerintah agar mahasiswa mampu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dengan informasi yang disajikan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah berusaha menciptakan proses transparansi di sini," tambahnya.
