, BANDUNG -Pengembangan infrastruktur di Jawa Barat kini mengalami perubahan yang cukup besar dalam kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.
Kepala daerah Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam mengubah urutan prioritas pembangunan dengan menjadikan wilayah pedesaan (lumbung) sebagai fokus utama.
Dedi Mulyadi mengungkapkan ketidakseimbangan yang selama ini terjadi, di mana kondisi jalan desa sering kali tidak mendapatkan perhatian dibandingkan dengan jalan provinsi maupun perkotaan.
Mereka mengakui bahwa saat ini akan meluncurkan kebijakan yang sepenuhnya berfokus pada perbaikan daerah pedesaan.
Janji tersebut diungkapkan langsung oleh Dedi Mulyadi setelah melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Al Hikmah, Desa Mekarharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, pada Rabu (27/5/2026) lalu.
Menurut Dedi, penduduk yang tinggal di daerah pedesaan menunjukkan kesetiaan yang luar biasa terhadap negara.
Namun, sayangnya, dalam pelaksanaan anggaran dan pembagian alokasi pembangunan, daerah desa sering kali mendapat posisi paling bawah.
"Seharusnya lembur dikelola, kota disusun," kata Dedi Mulyadi, menegaskan slogan yang kini menjadi arah kebijakan terbarunya.
Dua Skenario Sulap Jalanan Desa
Untuk mewujudkan tujuan jalan desa di Jawa Barat yang mulus dan penerangan yang merata, Dedi Mulyadi mengungkapkan telah menyiapkan dua skenario besar yang dapat dipilih guna mempercepat pelaksanaan di lapangan:
- Skenario Pertama:Pembangunan dan perbaikan jalan desa akan dilakukan langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Skenario KeduaPembangunan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah desa setempat, tetapi pendanaannya langsung melalui instrumen Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa dari provinsi yang diberikan secara bertahap.
Dedi menekankan bahwa pemerintah provinsi akan lebih dahulu memberikan prioritas pada intervensi anggaran untuk akses jalan desa yang dalam kondisi rusak parah, termasuk dengan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU).
Rehabilitasi Rumah Warga Miskin Perlu Menggunakan Konsep 'Rumah Buhun'
Tidak hanya terkait akses jalan, kepedulian Dedi Mulyadi terhadap warga miskin di daerah pedesaan juga mencakup program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Namun, terdapat perbedaan dalam konsep Rutilahu kali ini.
Dedi menginginkan desain rumah bantuan pemerintah tidak sama dengan gaya arsitektur kota yang modern, tetapi sebaiknya kembali pada konsep rumah tradisional Sunda atau rumah adat.
"Namun konsepnya perlu kembali ke rumah adat, rumah tradisional. Rumah panggung harus tetap berupa panggung, rumah bilik harus tetap bilik," katanya.
Menurutnya, arsitektur tradisional seperti rumah panggung dan rumah bilik memiliki nilai estetika, martabat, serta kehormatan budaya yang tinggi yang perlu tetap dijaga di daerah pedesaan.
Pembangunan Sektor Pendidikan: Sekolah Swasta Didanai Oleh Pemerintah
Sesuai dengan pengaturan infrastruktur fisik di kantor, sektor Sumber Daya Manusia (SDM) juga turut ditingkatkan.
Dedi Mulyadi berharap tidak ada lagi anak-anak di Jawa Barat yang meninggalkan sekolah.
Setiap anak harus memperoleh pendidikan paling sedikit sampai tingkat SMA/SMK atau yang sederajat.
Untuk mendukung tujuan wajib belajar tersebut, ia memastikan bahwa seluruh sekolah negeri di Jawa Barat tidak diperbolehkan memungut biaya sedikit pun dari para siswa.
Di sisi lain, guna menghadapi keterbatasan kapasitas sekolah negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun kebijakan afirmatif bagi masyarakat kurang mampu yang harus mengenyam pendidikan di sekolah swasta.
"Untuk siswa kurang mampu yang belajar di sekolah swasta, biayanya ditanggung oleh pemerintah," ujar Dedi Mulyadi. (*)
Sumber: Kompas
