Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SI Kerakyatan Sumatera Utara mengadakan demonstrasi menentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Gedung DPRD Sumut, Senin (4/5/2026). Para peserta aksi datang dengan membawa spanduk dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan tersebut.
Koordinator aksi, Ilham Syah Putra, mengkritik program MBG dan meminta Prabowo Subianto untuk mengganti Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Ia menilai program tersebut tidak tepat sasaran dan pengelolaan anggarannya dinilai tidak efisien, serta dana yang digunakan berasal dari sektor pendidikan.
Kegiatan demonstrasi berjalan dengan tertib dan lancar di bawah pengawasan belasan anggota polisi. Para peserta secara bergilir menyampaikan pidato di depan gedung dewan.
Wakil dari massa kemudian diundang oleh Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus. Pada pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain menolak program MBG dan meminta penerapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Tindakan mereka disambut oleh Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, yang berjanji akan menanggapi aspirasi para peserta aksi.
Dalam orasinya, para peserta aksi juga menyampaikan penolakan terhadap kelanjutan program MBG yang dianggap belum memiliki konsep yang matang dan berpotensi memberatkan keuangan negara. Mereka menilai program tersebut sebaiknya ditinjau kembali secara menyeluruh sebelum diterapkan secara luas.
Selain itu, para pengunjuk rasa mengkritik kepemimpinan di Badan Gizi Nasional yang dinilai tidak berjalan dengan baik. Dalam tuntutan mereka, mereka menyebut Dadan Hindayana tidak pantas menjabat karena dianggap tidak memiliki latar belakang keahlian gizi, sehingga dianggap kurang kompeten dalam memimpin lembaga tersebut. Selain itu, masyarakat menilai bahwa kepemimpinan di Badan Gizi Nasional tidak berjalan secara efektif. Mereka menuding Dadan Hindayana tidak layak memegang jabatan karena tidak berasal dari bidang keahlian gizi, sehingga dianggap tidak memiliki kualifikasi yang sesuai untuk memimpin organisasi tersebut. Selain itu, massa mengkritik kinerja kepemimpinan di Badan Gizi Nasional yang dinilai tidak optimal. Dalam tuntutan mereka, mereka menyatakan bahwa Dadan Hindayana tidak cocok menjabat karena tidak memiliki latar belakang ahli gizi, sehingga dianggap tidak memiliki kemampuan yang sesuai untuk memimpin lembaga tersebut.
Selain itu, massa juga menyoroti dugaan pengalokasian dana yang dianggap tidak tepat sasaran, termasuk masalah pembelian kendaraan operasional. Mereka mengharapkan pemerintah membuka secara transparan penggunaan anggaran program MBG agar tidak menimbulkan prasangka di kalangan masyarakat.
Setelah menyampaikan keluhan dan mendengarkan jawaban dari ketua dewan, para peserta aksi membubarkan diri secara tertib. (map/azw)
