- Penutupan Selat Hormuz, jalur pengangkutan minyak global, menyebabkan krisis energi di beberapa negara. Singapura, sebagai salah satu pusat minyak di kawasan Asia Tenggara, mengalami dampak yang sangat berat. Namun, ternyata Spanyol terkena dampak lebih parah daripada Singapura.
Krisis di Selat Hormuz yang disebabkan oleh konflik Iran kembali menunjukkan ketidakstabilan pasokan energi negara-negara Asia. Gangguan distribusi energi global akibat penutupan jalur penting tersebut meningkatkan kebutuhan untuk segera mempercepat peralihan menuju sumber energi bersih.
Tindakan ini dianggap penting tidak hanya untuk mengurangi pengaruh kenaikan harga energi global terhadap perekonomian dalam negeri, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan energi jangka panjang.
Dalam laporan terbaru Komisi Transisi Energi atau Energy Transitions Commission (ETC) dengan judul Lessons on Energy Security after the Hormuz Crisis: How Accelerating the Clean Energy Transition Builds Resilience Against Future Price Shocks, disampaikan bahwa krisis ini berbeda dibandingkan dengan krisis energi sebelumnya.
Beberapa negara kini mulai memiliki persiapan sistem energi alternatif yang lebih mudah diterapkan. ETC memprediksi percepatan penggunaan energi alternatif berpotensi mengurangi permintaan minyak dan gas global lebih dari 20 persen pada 2035.
Perbedaan dampak krisis terlihat jelas antar negara. Spanyol, misalnya, yang telah memanfaatkan energi terbarukan hingga 57 persen dalam sistem kelistrikannya, hanya mengalami kenaikan tarif listrik sekitar USD 50 per megawatt-hour (MWh), yang terendah di Eropa. Di sisi lain, Singapura yang sekitar 95 persen pembangkit listriknya masih bergantung pada gas menghadapi tekanan harga yang lebih besar, yaitu melebihi USD 200 per MWh.
"Krisis saat ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil bukan hanya menjadi ancaman iklim, tetapi juga kerentanan ekonomi dan strategis. Sistem energi bersih lebih tersebar, lebih efisien, serta kurang rentan terhadap fluktuasi harga yang disebabkan oleh ketergantungan berkelanjutan terhadap bahan bakar yang diperdagangkan," ujar Adair Turner, Co-Chair ETC dalam pernyataannya.
ETC mencatat, dampak terbesar dari krisis energi saat ini dirasakan oleh negara-negara berkembang dan negara yang mengimpor energi. Penutupan Selat Hormuz mengganggu distribusi sekitar 18,4 juta barel minyak per hari serta 110 miliar meter kubik LNG per hari. Dari keseluruhan pasokan yang melewati jalur tersebut, sekitar 84 persen minyak mentah dan lebih dari 80 persen LNG ditujukan ke pasar Asia.
Akibat gangguan tersebut, harga minyak patokan Asia melonjak dari kisaran USD 70 per barel menjadi sekitar USD 90 hingga USD 120 per barel pada bulan Maret. Harga LNG juga mengalami kenaikan tajam dari sebelumnya sekitar USD 10–12 per MMBtu menjadi lebih dari USD 25 per MMBtu.
Lonjakan harga energi langsung memengaruhi sektor transportasi, biaya pangan, penggunaan listrik rumah tangga, serta kegiatan industri. ETC memprediksi bahwa jika krisis berlangsung lebih lama, beban pengeluaran bahan bakar terhadap perekonomian global bisa naik hingga USD 1–2 triliun selama tahun 2026.
"Selama beberapa dekade, kami telah menciptakan sistem energi yang boros, tidak aman, dan rentan terhadap perubahan. Tiga perempat penduduk dunia bergantung pada bahan bakar yang tidak mereka kuasai, dengan harga yang ditentukan oleh pasar yang tidak mereka kendalikan, serta rentan terhadap gejolak yang tidak bisa mereka hindari. Pertanyaan krusial saat ini adalah apakah pemerintah akan bertindak untuk membangun sistem yang lebih tangguh atau justru mempertahankan sistem yang sudah rentan terhadap gangguan," kata Jules Kortenhorst, Co-Chair ETC.
Beberapa negara Asia mulai menanggapi situasi ini dengan kebijakan efisiensi energi. Indonesia termasuk yang mengambil tindakan pengendalian penggunaan melalui pembatasan pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan pribadi. Pemerintah juga berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan mencari sumber minyak dan gas alternatif, termasuk dari Rusia. Namun, Strategis Kebijakan CERAH, M. Dwiki Mahendra, menilai tindakan pemerintah hingga saat ini masih cenderung bersifat jangka pendek.
Menurut Dwiki, kerja sama bilateral yang selama ini dilakukan Indonesia seharusnya juga ditujukan untuk mempercepat peralihan menuju energi bersih, khususnya melalui transfer teknologi energi terbarukan, pendanaan yang murah, serta penguatan industri hijau di tingkat nasional.
"Seharusnya pendekatan kerja sama bilateral yang telah dilakukan bisa diterapkan lebih intensif oleh Pemerintah Indonesia dalam mendorong proses transisi menuju energi terbarukan, khususnya dalam situasi krisis saat ini. Dengan langkah tersebut, percepatan penggunaan energi terbarukan, kendaraan listrik, PLTS atap, serta elektrifikasi rumah tangga dianggap sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor yang harganya sangat tidak stabil," ujar Dwiki.
Ia juga menilai bahwa forum multilateral seperti G20, ASEAN, serta berbagai skema pendanaan iklim perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk menggaet pendanaan hijau. Dukungan ini dinilai sangat penting dalam mendukung target pemerintah membangun kapasitas energi surya hingga 100 gigawatt (GW) sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.
"Krisis Hormuz telah menunjukkan bahwa energi fosil rentan terhadap peristiwa geopolitik yang memengaruhi ketergantungan pada jalur pasok yang tetap. Ketidakstabilan ini hanya bisa diatasi secara permanen melalui peralihan energi," tambah Dwiki.
Dalam laporan mereka, ETC juga menyatakan bahwa mempertahankan sistem energi yang bergantung pada bahan bakar fosil dan distribusi komoditas global akan berdampak pada biaya yang lebih besar di masa depan. Sebaliknya, sistem energi bersih memang memerlukan investasi awal yang besar, sekitar 70–90 persen dari keseluruhan biaya.
Namun, setelah infrastruktur seperti energi matahari, angin, baterai, dan jaringan listrik dibangun, pasokan energi dapat dihasilkan dalam jangka panjang tanpa terlalu dipengaruhi oleh ketidakstabilan pasar global.
