– Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengharapkan pemerintah melibatkan para pedagang dalam penyusunan Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang akan menerapkan standarisasi kemasan rokok melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) mengenai pencantuman peringatan kesehatan. Aturan ini dinilai akan berdampak langsung terhadap usaha ritel kecil.
Ketua Umum APKLI, Ali Mahsun, mengkritik tidak adanya perwakilan pedagang dalam Konsultasi Publik RPMK yang diadakan Kemenkes pada 25 Mei lalu.
Menurutnya, aturan standarisasi kemasan berisiko membuat pedagang kesulitan membedakan rokok yang sah dan tidak sah di pasar.
Ali menganggap aturan yang mengatur penggunaan warna seragam, seperti Pantone 448C, serta penyamaan huruf dan desain kemasan rokok bisa menimbulkan masalah baru di lapangan.
"Para pedagang mengalami kerugian besar ketika tidak ada perbedaan produk. Memaksa kemasan rokok tanpa desain dengan warna Pantone 448C, penyeragaman huruf, bentuk, dan gambar, akan menyebabkan penjualan rokok legal menurun karena maraknya rokok ilegal," katanya kepada wartawan, Minggu (31/5).
Jutaan Pedagang Disebut Terdampak
APKLI menyebutkan sekitar 3,9 juta pedagang keliling dan pengusaha kecil berpotensi terkena dampak aturan tersebut. Mereka meliputi penjual warung kelontong, pedagang asongan, PKL serta UMKM lain yang mengandalkan penghasilan dari penjualan harian.
Menurut Ali, produk rokok memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan para pedagang kecil. Di beberapa toko kelontong, penjualan rokok disebutkan mencapai lebih dari 50 persen dari total penjualan.
Soroti Arah RPMK
Ali juga meragukan mengapa RPMK yang awalnya fokus pada pemasangan peringatan kesehatan berkembang hingga mencakup aturan standardisasi kemasan rokok.
Menurutnya, aturan tersebut seharusnya mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perokokan.
"RPMK ini seharusnya menjadi alat penyeimbang antara kepentingan sistem kesehatan dan sistem ekonomi rakyat dalam pengelolaan ekosistem pertembakauan di Indonesia," ujar Ali.
Minta Pembahasan Lebih Proporsional
APKLI mengharapkan penyusunan RPMK dilakukan dengan bijak dan seimbang dengan melibatkan kelompok yang terkena dampak langsung. Ali menilai situasi ekonomi masyarakat yang masih lemah serta kemampuan belanja yang belum pulih perlu menjadi perhatian pemerintah.
Ia menyampaikan, sektor perokok dianggap memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak dan cukai serta menyerap jutaan tenaga kerja dari hulu hingga hilir.
"Jangan mengabaikan peran ekosistem pertembakauan di Indonesia yang sangat besar dan penting dalam tata kelola negara," tutup Ali.
