Jakarta, IDN Times— Pemerintah berencana melakukan penyesuaian prioritas anggaran dengan menerapkan efisiensi di kementerian dan lembaga sebagai bagian dari strategi menjaga disiplin keuangan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan defisit anggaran tetap berada di bawah ambang batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun ini. Namun, di balik langkah tersebut, tersirat tekanan yang berat.
Kemampuan fiskal pemerintah semakin terbatas, khususnya di tengah meningkatnya ancaman luar, seperti ketidakstabilan harga komoditas global dan ketidakpastian situasi politik internasional.
Kepala Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda memperingatkan, situasi ekonomi pada tahun ini berisiko mengalami kembali, bahkan melebihi tekanan yang terjadi di awal 2025. Pada masa itu, berbagai sektor mengalami penurunan yang signifikan karena gabungan kebijakan efisiensi dan pengurangan pengeluaran pemerintah.
"Kondisi ini menghambat peredaran uang dalam masyarakat dan pada akhirnya menyempitkan dasar pajak. Padahal, pada saat yang sama, pendapatan negara juga sedang menghadapi tekanan," kata Huda kepadaIDN Times, Jumat (27/3/2026).
1. Efisiensi anggaran dan pengaruh terhadap sektor nyata
Huda mengatakan, pengalaman tahun sebelumnya menjadi bukti nyata bagaimana kebijakan efisiensi anggaran bisa memberikan dampak yang luas terhadap sektor riil. Salah satu sektor yang paling terkena dampaknya adalah perhotelan, yang sangat bergantung pada aktivitas belanja pemerintah, seperti perjalanan dinas dan penyelenggaraan acara.
Selama tahun 2025, sektor perhotelan mengalami penurunan karena pengurangan anggaran yang signifikan. Selain itu, perlambatan ekonomi semakin memburuk akibat penundaan beberapa proyek pemerintah yang biasanya menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Akibatnya, dampak berantai tidak bisa dihindari. Kegiatan ekonomi yang melambat memengaruhi penurunan pendapatan para pelaku usaha, yang pada akhirnya menyebabkan penyusutan dasar pajak.
"Dasar pengenaan pajak akan berkurang, sementara kondisi penerimaan negara tidak dalam keadaan yang stabil," kata Huda.
Menurutnya, kombinasi antara penerimaan negara yang terbatas dan kebutuhan pengeluaran yang besar menciptakan situasi yang berisiko. Jika tidak segera ditangani, hal ini bisa memperbesar defisit anggaran melebihi target yang ditetapkan.
Dalam situasi tersebut, pemerintah berpotensi memperbesar pendanaan dengan menggunakan utang. Meskipun menjadi pilihan sementara, tindakan ini dianggap memiliki dampak serius terhadap kestabilan keuangan jangka panjang.
"Ketergantungan terhadap pinjaman dapat meningkat, dan hal ini berisiko terhadap kondisi keuangan di masa depan," katanya.
2. Kontribusi MBG terhadap perekonomian bersifat terbatas
Di tengah tekanan keuangan yang semakin mengencang, kebijakan pemerintah dalam menjaga program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa pengurangan dana mendapat perhatian khusus.
Menurut Huda, keputusan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kesadaran terhadap situasi keuangan yang sedang mengalami tekanan. Program yang memerlukan anggaran besar seharusnya dievaluasi, khususnya ketika pemerintah menghadapi tekanan terkait subsidi energi dan pendapatan negara yang terbatas.
"Menjalankan program dengan biaya tinggi di tengah tekanan keuangan bukanlah tindakan yang cerdas," ujar Huda.
Ia menilai, kontribusi MBG terhadap perekonomian cukup terbatas. Efek pengganda (multiplier effect) program ini dianggap tidak besar dan belum mampu memberikan dorongan yang nyata terhadap perkembangan ekonomi secara keseluruhan.
Di sini, Huda mengajak pemerintah untuk mempertimbangkan pengalihan anggaran ke sektor yang lebih mendesak, misalnya subsidi listrik. Tindakan ini dinilai krusial dalam menjaga kemampuan beli masyarakat, terutama di tengah ancaman kenaikan harga minyak global yang bisa memengaruhi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri.
Kenaikan harga bahan bakar minyak, menurutnya, akan langsung memberatkan pengeluaran rumah tangga, yang selama ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Efisiensi anggaran kementerian dan lembaga dijamin tidak mengganggu kinerja mereka
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sedang mempertimbangkan pengurangan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebesar 10 persen setelah usulan efisiensi yang sebelumnya diajukan tidak memberikan hasil yang memadai. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan pengeluaran negara berjalan sesuai jadwal tanpa mengganggu pos yang telah ditetapkan.
"Belanja pemerintah yang memang wajib direalisasikan akan tetap digunakan sesuai jadwal, bukan dipangkas. Secara prinsip, kita tetap akan mengikuti anggaran," kata Purbaya setelah salat Ied di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Sabtu (21/3).
Ia menjelaskan, sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta setiap K/L untuk mengajukan rencana penghematan sebesar 10 persen. Namun, dalam pelaksanaannya, beberapa K/L justru mengusulkan tambahan anggaran.
“Jadi gini, tadinya kita usulin mereka ngajuin10 persen. Namun, jika saya tawarkan kepada mereka, mereka tidak mengurangi malah terus menambah," kata Purbaya.
4. Pertumbuhan ekonomi dipastikan tidak akan mengalami hambatan
Di sisi lain, ia menekankan bahwa akan membatasi usulan anggaran baru dari K/L. Purbaya menyampaikan bahwa selama ini banyak menteri-menteri mengajukan penambahan anggaran hingga puluhan triliun rupiah.
"Menteri-menteri terus mengajukan berapa puluh triliun. Kami batasi, kami potong, jika yang lain kami sesuaikan," katanya.
Meskipun terdapat rencana penghematan, Purbaya memastikan kebijakan tersebut tidak akan menyebabkan dampak buruk terhadap perekonomian. Pemerintah juga akan mempertahankan stabilitas likuiditas.
"Tetapi tidak akan sampai memengaruhi perekonomian, dan kami juga memastikan likuiditas tetap terjaga dengan baik. Ini saya pantau mungkin setiap hari," katanya.
5. Diperlukan stabilitas penerimaan negara agar defisit tetap terkendali
Di sisi lain, Ketua Komisi Keuangan DPR, Muhammad Said Abdullah menegaskan, defisit APBN tahun ini dapat dikendalikan apabila pemerintah melakukan efisiensi pengeluaran, khususnya pada program-program yang tidak menjadi prioritas.
Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam mengelola anggaran secara efisien menjadi bekal yang penting untuk mempertahankan defisit di bawah 3 persen terhadap PDB.
"Jika pengeluaran dapat diatur, sejalan dengan realisasi penerimaan, insya Allah target defisit di bawah 3 persen bisa dipertahankan," ujar Said.
Ia menambahkan, upaya menjaga stabilitas penerimaan negara juga bisa dilakukan dengan memaksimalkan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax. Jika berjalan secara efisien, sistem ini akan meningkatkan pendapatan pajak. Selain itu, kenaikan harga komoditas ekspor seperti minyak bumi dan batu bara juga akan meningkatkan penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak.
Dari segi pendanaan, Said menekankan perlunya pengelolaan yang cermat, terutama di tengah tekanan penurunan peringkat kredit. Sampai saat ini, pemerintah belum mengajukan usulan perluasan defisit kepada Banggar.
"Setiap kebijakan perlu memiliki dasar, tujuan, dan strategi. Saya melihat pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk bertindak di bawah 3 persen dari PDB," katanya.
Said berharap pemerintah melibatkan para ahli ekonomi dalam analisis kebijakan ekonomi, sehingga setiap tindakan didasarkan pada dasar teknokrasi yang kuat dan risiko dapat diminimalkan.
Efisiensi Anggaran, Purbaya Memilih Mengalihkan Pegawai Daripada Merekrut Baru Prabowo Mengundang Menteri-Menteri Ekonomi untuk Membahas Efisiensi Anggaran Prabowo Menunjukkan Telah Melakukan Efisiensi Anggaran Lebih Dahulu Daripada Amerika Serikat
