, GORONTALO --Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan kepada pihak-pihak yang diduga menyokong aksi demonstrasi. Dalam pidatinya pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6), Prabowo menyatakan bahwa ia mengetahui identitas para pendana di balik kegiatan tersebut.
"Berhati-hatilah, saya memberi peringatan kepada mereka. Saya tahu siapa yang membayar demo tersebut. Saya mengetahuinya," kata Prabowo di hadapan ribuan peserta.
Pernyataan tersebut mendapat tepuk tangan dan sorakan dari para hadirin. Prabowo kemudian menyentuh isu para peserta demonstrasi yang, menurutnya, ikut aksi tanpa memahami maksud dari demonstrasi tersebut karena hanya tertarik pada imbalan uang.
"Ditanya anak-anak demo, tidak tahu. Ingin demo apa? 'Kami dibayar Rp200 ribu,' " katanya menirukan pengakuan yang disebut pernah diterimanya.
Kepala Negara memanggil masyarakat untuk mendukung usaha pembangunan nasional. Ia menyamakan Indonesia sebagai sebuah tim.
yang sedang bersaing dengan berbagai negara lain sehingga memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat.
"Negara kita sedang bersaing dengan berbagai negara. Seharusnya bangsa ini bersatu," katanya.
Prabowo menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap penting, tetapi sebaiknya disampaikan dengan cara yang konstruktif. Ia juga menyoroti peran TNI dan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari strategi menuju swasembada pangan.
"Hanya di Indonesia polisi menangani sektor pertanian. Hanya di Indonesia tentara sering terlihat berada di lahan persawahan. Hanya di Indonesia Angkatan Laut menanam kedelai, sedangkan Angkatan Udara menanam tebu," katanya.
Menurut Prabowo, tindakan ini adalah bagian dari usaha untuk mempercepat kemajuan negara.
"Kita akan bangkit menjadi sebuah negara yang kuat. Ada pihak yang tidak pernah menginginkan kita bangkit. Kita sudah mengetahui siapa mereka," ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, menyangkal tuduhan bahwa pemerintah memandu atau memengaruhi massa dalam mengikuti aksi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Menyangkut dugaan adanya intervensi pemerintah terhadap aksi yang mendukung MBG, saya pikir hal itu tidak benar. Pemerintah menghargai setiap pendapat masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menentang," ujar Kurnia di Jakarta.
Menurutnya, pemerintah menghargai hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Fokus pemerintah saat ini adalah memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan program MBG bersama jajaran Badan Gizi Nasional (BGN).(Kompas.com)
