PRESIDEN PrabowoSubianto menyoroti tindakan aparat di Indonesia yang sering melindungi pelaku pelanggaran hukum. Ia menyebutkan adanya petugas berpakaian hijau dan cokelat, yaitu warna seragam tentara dan polisi, yang menjadi pelindung para pencuri kekayaan negara.
Ketua Umum Partai Gerindra ini menyampaikan pendapatnya saat berbicara dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Rabu, 20 Mei 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan bahwa orang-orang yang bersikap korup biasanya memiliki pihak yang melindungi mereka.
Biasanya mereka-mereka itu memiliki pendukungnya. Pendukungnya biasanya berpakaian seragam.enggak ijo, ya cokelat," ujar Prabowo saat berpidato di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.
Prabowo menyatakan dirinya, yang juga mantan jenderal tentara, tidak menginginkan keadaan tersebut terus berlangsung. Ia menegaskan tidak akan ragu dalam membersihkan aparat yang tidak disiplin. “Saya sebagai senior, alumnienggak ragu,” tuturnya.
Pemimpin bekas Menteri Pertahanan ini menyampaikan bahwa anggota militer dan polisi tidak boleh merusak reputasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. “Jangan merusak TNI-Polri. TNI-Polri adalah milik rakyat, harus berjuang demi rakyat,” kata Prabowo.
Ia menyatakan bahwa rakyat Indonesia bukanlah orang yang tidak cerdas. Masyarakat, menurut Prabowo, mampu mengenali apabila ada aparat yang membantu pelanggar hukum.
Prabowo juga mengizinkan masyarakat untuk merekam tindakan petugas yang tidak sesuai dan melaporkannya kepada Presiden. "Jika ada tindakan petugas yang tidak benar, saya berharap rakyat membuat video," katanya.
Prabowo hadir dalam rapat paripurna DPR kali ini guna menyampaikan kerangka ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF). Prabowo menjadi presiden pertama yang secara langsung menyampaikan KEM-PPKF kepada lembaga legislatif.
Dalam pidatinya, Prabowo menetapkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar AS dalam KEM-PPKF tahun anggaran 2027. "Strategi fiskal dan moneter kita harus mampu menjaga stabilitas nilai tukar kita terhadap mata uang global," kata Prabowo.
Dari segi kebijakan fiskal, pemerintah menetapkan defisit APBN 2027 berada dalam kisaran 1,8 hingga maksimal 2,4 persen dari PDB. Angka ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk terus mengurangi dan memangkas angka defisit anggaran tersebut, mengingat realisasi defisit APBN 2025 mencapai 2,92 persen atau 0,8 lebih rendah dari ambang batas maksimum 3 persen.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, biasanya penyampaian kerangka ekonomi dan dasar kebijakan fiskal dilakukan oleh Menteri Keuangan mewakili Presiden. "Hari ini disampaikan langsung oleh Bapak Presiden, hal ini menjadi sebuah tradisi baru," ujarnya di kompleks DPR, Senayan, Rabu, 20 Mei 2026.
Alfitria Nefi Pratiwi berperan dalam penyusunan artikel ini.
