KORAN-PIKIRAN RAKYAT –Ekonomi demokrasi merupakan keharusan. Namun, demokrasi setelah Indonesia merdeka semakin bergerak menuju demokrasi politik yang hanya menguntungkan sekelompok elit.Itu disampaikan oleh Dewan Pakar Majelis Musyawarah Sunda (MMS) serta Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 2018 Yudi Latif, Ph.D dalam pidato kebangsaan "Merevolusikan Pancasila: Demi Persatuan dan Keadilan" di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Senin 1 Juni 2026.
Menurut Yudi, revolusi Pancasila bukanlah pergerakan yang penuh darah atau kekerasan, tetapi merupakan proses untuk mewujudkan simbol kehidupan sehari-hari, yaitu persatuan yang harus seimbang dengan komitmen dalam membangun keadilan. Tanpa keadilan, persatuan akan menjadi rapuh.
Ia menyampaikan, revolusi Pancasila terbaru diperlukan dalam mencapai kesetaraan keadilan ekonomi di negeri ini. Selain itu, pemahaman tentang Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda, harus muncul secara sukarela bukan karena paksaan atau sekadar upacara belaka.
Yudi mengatakan, demokrasi pasca-kemerdekaan Indonesia semakin cenderung berupa demokrasi politik yang hanya menguntungkan sekelompok elit. Bahkan, setelah lebih dari 25 tahun reformasi, demokrasi di Indonesia dapat dinilai dari semangat Pancasila, apakah memperkuat persatuan nasional atau justru menyebabkan fragmentasi antara elit dan kepentingan-kepentingan tertentu.
"Jika demokrasi tidak mampu menciptakan persatuan dan keadilan sosial, berarti terdapat kendala dalam penerapannya. Peringatan Hari Pancasila 2026 perlu menghasilkan demokrasi ekonomi yang lebih adil di negara ini, bukan justru memperlebar ketimpangan," ujar Yudi.
Yudi memberikan peringatan tajam mengenai situasi ekonomi Indonesia saat ini. Ketika aktivitas perdagangan dan ekonomi berubah menjadi tidak adil, disebabkan oleh praktik eksploitasi, dominasi, serta pengucilan, maka komersialisme berubah menjadi alat yang memecah belah bangsa. Kesenjangan ekonomi yang semakin dalam akhirnya menimbulkan rasa ketidakpercayaan dan rasa iri yang semakin kuat di tengah masyarakat.
Menurut Yudi, untuk mencapai persatuan, bangsa ini membutuhkan keadilan, dan demi keadilan itulah Indonesia memerlukan persatuan. Jika dulu Bung Karno mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, bangsa ini perlu "mem-Pancasilakan revolusi", kini tantangannya telah berbeda.
Untuk mewujudkan cita-cita kemanusiaan dan kebangsaan saat ini, Yudi menekankan, bangsa Indonesia perlu "merevolusi Pancasila".
Hanya persatuan saja, menurut Yudi, tidak cukup jika hanya menjadi ajakan dari kalangan elit. Oleh karena itu, Pancasila harus benar-benar "berfungsi" dan tidak boleh berhenti sebagai kata-kata hampa, tetapi mampu mengubah dan mereformasi nilai-nilai, tatanan hubungan sosial, lembaga politik, serta sistem ekonomi bangsa.
"Sebagai longgar kita hanya membayangkan Pancasila sebagai sekadar ajakan-ajakan persatuan, tetapi prasyarat radikalisasi di dalam tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera bertentangan dengan logika Pancasila, maka kita tidak akan mencapai kemerdekaan yang sempurna," kata Yudi.
Nilai universal
Yudi menekankan bahwa penting bagi generasi muda untuk memahami Pancasila sebagai nilai yang berlaku secara universal, bukan hanya sebagai kepentingan negara. Pembelajaran Pancasila harus membuat seseorang merasa memiliki, bukan sekadar kewajiban yang dipaksakan.
"Pancasila tidak boleh hanya menjadi istilah pemersatu yang diucapkan oleh para elit. Namun, harus diwujudkan secara menyeluruh dalam sistem ekonomi dan lembaga negara," ujar Yudi.
Ketua Badan Pagawe MMS Andri Perkasa Kantaprawira menyampaikan, pihaknya telah mendorong dua konsep utama dalam salah satu visi MMS, yakni merealisasikan agenda Sunda Sarakan dan Sunda Negara.
Pertama, melalui Pinisepuh I MMS Burhanuddin Abdullah yang memimpin penyusunan RUU mengenai Sistem Perekonomian Indonesia. Penyusunan dimulai dari Ayat 5 Pasal 33 UUD 1945 yang menentukan sistem perekonomian nasional dan pengelolaan sumber daya alam akan diatur lebih lanjut dalam sebuah undang-undang.
"Motivasi pemikiran kedua adalah melalui kegiatan ini, yaitu penerapan praktik sila kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta hari ini fokus pada sila keempat dengan menekankan pada sistem demokrasi. Acara hari ini bertujuan untuk memperkuat kembali sistem fungsional lembaga musyawarah dan perwakilan rakyat," ujar Andri.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menjelaskan bahwa Pancasila lahir dari Soekarno, antara lain setelah banyak berinteraksi dengan seseorang Sunda bernama Mei Karta. Namun, fakta yang terjadi saat ini justru Jawa Barat terus mengalami ketidakadilan fiskal karena jumlah kota/kabupaten yang sedikit. Alamsyah Saragih, Dewan Pakar MMS dan Ketua Komisi Informasi Pusat 2009-2013, menyatakan bahwa sejarah menunjukkan bahwa keadilan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh ideologi. Namun, juga oleh terbentuknya konsensus para elit mengenai bentuk dan cara operasional sebuah negara.
"Tanpa hal itu, kondisi akan menjadi tidak stabil dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam menyambut hari lahir Pancasila, suku Sunda perlu memperkuat posisi tawarnya agar tercapai kesepakatan yang adil dengan para elit di Jakarta," katanya.
