Ringkasan Berita:
- Pemerintah Kabupaten Sikka, Flores Timur, dan Lembata bekerja sama dengan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan Pertemuan Tingkat Tinggi (HLM) Komite Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Komite Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)
- HLM menjadi kesempatan penting untuk memperkuat keterpaduan dan kerja sama antara TPID dan TP2DD di wilayah Flores bagian timur.
- Pengaturan inflasi merupakan hal krusial dalam menjaga kestabilan ekonomi wilayah serta menjaga kemampuan beli masyarakat.
Laporan Wartawan, Yuan Lulan
, KUPANG– Pemerintah Kabupaten Sikka, Flores Timur, dan Lembata bersama Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan Rapat Tingkat Tinggi (HLM) Komite Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Komite Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), pada hari Rabu (1/4/2026).
Berdasarkan rilis yang diterima oleh , Senin (6/4/2026), Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, menyatakan HLM menjadi kesempatan penting untuk memperkuat keterlibatan dan kerja sama antara TPID dan TP2DD di wilayah Flores bagian timur.
"Diharapkan adanya keterlibatan yang kuat dapat mendorong kebijakan strategis dalam menjaga kelancaran harga, memperkuat ketahanan ekonomi wilayah, serta mempercepat perubahan digital dalam sistem pemerintahan," katanya.
Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan hal krusial dalam menjaga kestabilan ekonomi wilayah serta melindungi kemampuan belanja masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah terus berupaya mempercepat dan memperluas proses digitalisasi sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, mengungkapkan bahwa tingkat inflasi Kabupaten Sikka pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,38 persen (year on year).
Pada Februari 2026, tingkat inflasi naik menjadi 3,05 persen (yoy), dipengaruhi oleh normalisasi tarif listrik setelah adanya insentif diskon pada bulan Januari–Februari 2025.
Menurutnya, berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, tekanan inflasi biasanya muncul selama periode perayaan keagamaan seperti Paskah. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pengendalian seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilengkapi subsidi biaya transportasi, pemeriksaan pasar, ajakan untuk berbelanja secara bijak, serta penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dalam bentuk kerja sama bisnis antar perusahaan dan pengembangan klaster komoditas pangan berbasis tokoh lokal.
Selain itu, Bank Indonesia juga mencatat bahwa penerimaan pajak dan retribusi di Kabupaten Sikka, Flores Timur, dan Lembata selama tahun 2025 secara umum mengalami peningkatan. Namun, pemanfaatan saluran digital belanja daerah, khususnya di Flores Timur dan Lembata, masih perlu ditingkatkan.
Oleh karena itu, diajukan beberapa langkah strategis seperti perluasan penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada segmen pemerintah, peningkatan penggunaan saluran pembayaran digital seperti QRIS, penerapan SP2D secara online, serta penguatan sosialisasi dan pendidikan mengenai digitalisasi secara terus-menerus.
Kegiatan HLM ini dihadiri oleh perwakilan Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD) dari tiga kabupaten, BULOG Kabupaten Sikka, KADIN Kabupaten Sikka, pimpinan bank, serta para akademisi dari Universitas Nusa Nipa.
Melalui ajang ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank Indonesia Provinsi NTT menegaskan komitmen untuk terus berkolaborasi dalam menjaga kestabilan inflasi serta mempercepat proses digitalisasi wilayah demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.(uan)
Lihat berita lain di GOOGLE NEWS
