Pemprov DKI Jakarta melaksanakan program sekolah gratis di lembaga pendidikan swasta sebagai tindakan nyata untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi warga.
Pada tahun ini, berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025, terdapat 103 sekolah swasta yang masuk dalam program tersebut dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 253.625.139.600.
Sebanyak 40 sekolah swasta yang telah menerima pendanaan sebelumnya akan mendapatkan dana selama 12 bulan, mulai dari Januari hingga Desember 2026. Di sisi lain, 63 sekolah swasta yang baru mendapatkan bantuan akan menerima pendanaan selama enam bulan, yaitu dari Juli hingga Desember 2026.
Program sekolah swasta yang gratis mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK, serta SLB yang terdapat di lima wilayah kota administrasi Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kebijakan ini sebagai bentuk komitmen Pemprov DKI dalam memastikan anak-anak Jakarta tetap mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk untuk keluarga yang memiliki keterbatasan finansial.
"Jakarta benar-benar mulai menyalurkan dana untuk sekolah swasta yang gratis. Semoga, tindakan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mampu memutus siklus kesulitan dalam keluarga yang kurang mampu," kata Pramono, Sabtu (26/4) dalam pernyataan resminya.
Selain program pendidikan gratis di sekolah swasta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan berbagai bentuk bantuan pendidikan lainnya tetap berjalan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta kebijakan penghapusan ijazah.
Pramono mengucapkan selamat kepada seluruh penerima manfaat, baik dari pihak sekolah maupun peserta program bantuan pendidikan. Ia berharap kebijakan-kebijakan ini menjadi awal yang baik dalam munculnya generasi Jakarta yang lebih berkembang melalui akses pendidikan yang inklusif, lengkap, dan bermutu.
