Gagalnya negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat (AS) di Islamabad, Pakistan, tidak hanya menunjukkan ketegangan dalam kepentingan masing-masing pihak, tetapi juga mengungkap perbedaan keseimbangan dalam susunan delegasi kedua negara tersebut.
Negosiasi yang berlangsung di Hotel Serena dilaksanakan setelah lebih dari sebulan sejak pecahnya konflik akibat operasi militer "Operation Epic Fury" yang dilakukan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026.
Meski berlangsung secara terus-menerus selama sekitar 21 jam, usaha diplomasi tersebut berakhir tanpa mencapai kesepakatan.
Vice Presiden Amerika Serikat, JD Vance, menyatakan bahwa negosiasi tidak berhasil karena Iran menolak tawaran yang diajukan oleh pihaknya. Ia memastikan bahwa Amerika Serikat telah memberikan batasan yang jelas, termasuk usulan penghentian tetap program nuklir Iran.
"Kami telah menjelaskan secara jelas batasan kami, serta hal-hal apa saja yang siap kami terima dari mereka. Mereka memilih untuk tidak menerima persyaratan kami," ujar JD Vance.
Di sisi lain, Iran tidak memandang kegagalan ini sebagai akhir dari jalur diplomasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghei, menyatakan bahwa komunikasi antar negara akan tetap berlangsung.
"Perdamaian tidak pernah berakhir," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa Iran akan tetap melakukan diskusi dengan Pakistan serta negara-negara mitra dan tetangga untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya.
Proses negosiasi ini merupakan bagian dari perjanjian gencatan senjata selama dua minggu yang diadakan dengan bantuan beberapa negara, seperti Pakistan, Turki, Tiongkok, Arab Saudi, dan Mesir.
Namun di balik kegagalan tersebut, fokus berpindah pada perbedaan kualitas utusan yang dikirim oleh kedua negara. Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, menganggap Iran tampil dengan penuh kekuatan melalui susunan tokoh yang berpengalaman.
Ia menyoroti kehadiran Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf yang memiliki latar belakang militer kuat dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), serta Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Akbar Ahmadian yang juga merupakan mantan anggota IRGC dengan latar belakang akademik strategis.
Selain itu, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi yang terkenal sebagai akademisi dan diplomat berpengalaman, serta Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati, turut memperkuat posisi Iran dalam meja negosiasi.
"Saya mengamati delegasi Iran ini sangat luar biasa," ujar Teuku Rezasyah.
Menurutnya, komposisi tersebut menunjukkan kesiapan Iran dalam menghadapi negosiasi yang rumit, baik dari segi militer, diplomasi, maupun ekonomi.
Sebaliknya, ia menganggap delegasi Amerika Serikat tidak menunjukkan kekuatan yang seimbang. Meskipun dipimpin oleh JD Vance, dua tokoh lainnya justru berasal dari kalangan pengusaha, yaitu Steve Witkoff dan Jared Kushner.
"Mereka hanya menghadirkan tokoh seperti JD Vance, lalu Steve Witkoff dan Jared Kushner," katanya.
Ia mengakui bahwa JD Vance memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, tetapi menilai latar belakang dua delegasi lainnya sebagai pengusaha memengaruhi cara mereka berunding.
Berdasarkan pendapat Teuku Rezasyah, perbedaan latar belakang tersebut memengaruhi perspektif dalam negosiasi. Delegasi Iran dianggap lebih memahami kerumitan geopolitik dan diplomasi, sedangkan delegasi Amerika Serikat cenderung mengadopsi pendekatan transaksional.
"Jika seorang pengusaha, pikirannya selalu tentang untung dan rugi. 'Anda tidak setuju dengan nomor dua, nomor tiga oke, kita batalkan saja,'" katanya.
Ia menekankan bahwa negosiasi damai sebaiknya menggunakan pendekatan nasional, bukan hanya perhitungan keuntungan politik atau ekonomi.
Dalam konteks ini, ia memperhatikan adanya perbedaan pola pikir yang menyebabkan terhambatnya komunikasi.
"Padahal, negosiasi ini adalah sesuatu yang harus mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, karena tak ingin dianggap sebagai penyebab masalah yang mengancam dunia," katanya.
Perbedaan pendekatan ini dianggap sebagai salah satu faktor utama kegagalan negosiasi, meskipun ada harapan dunia akan penyelesaian konflik yang lebih damai dan berkelanjutan.
Sejarah perundingan antara Amerika dan Iran tidak selalu berjalan lancar dan sering kali berakhir dengan kegagalan.
Salah satu negosiasi paling penting antara Amerika Serikat dan Iran yang tidak berhasil mencapai kesepakatan adalah upaya untuk memulihkan kembali perjanjian nuklir JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) yang berlangsung sejak April 2021 di Wina, Austria.
Meskipun diatur oleh Uni Eropa dan melalui berbagai putaran pembicaraan yang intensif, negosiasi ini mengalami kebuntuan pada akhir tahun 2022.
Kegagalan ini terutama disebabkan oleh perbedaan yang signifikan mengenai tuntutan Iran agar Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menghentikan penyelidikan terhadap jejak uranium di beberapa lokasi yang tidak diumumkan, serta penolakan Amerika Serikat untuk mencabut sanksi terorisme terhadap Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran.
Proses negosiasi lanjutan yang dilakukan di Doha, Qatar pada bulan Juni 2022 juga tidak menghasilkan kemajuan signifikan, sehingga kesepakatan tersebut tidak tercapai dan membiarkan kondisi program nuklir Iran serta sanksi ekonomi Amerika Serikat tetap dalam keadaan tidak terselesaikan.
