- Pemerintah kembali menegaskan langkah percepatan pembangunan ekonomi yang berbasis masyarakat melalui sektor strategis perikanan. Kabupaten Indramayu menjadi salah satu wilayah yang dituju untuk pengembangan kawasan industri terpadu yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal serta meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
Tindakan tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Joko Juliantono, yang langsung mengunjungi beberapa lokasi berpotensi di kawasan pesisir Indramayu, Kamis 16 April 2026.
Di dalam agenda tersebut, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyusun tindakan nyata untuk pengembangan ekonomi yang berbasis koperasi.
Ditemani Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, Menteri Koperasi melakukan inspeksi ke beberapa lokasi penting, seperti Desa Parean Girang dan Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur.
Kedua daerah tersebut dianggap memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi pusat industri perikanan terpadu.
Dalam pernyataannya, Ferry Joko Juliantono menyampaikan bahwa lahan yang tersedia di kawasan tersebut memiliki luas yang cukup besar, berkisar antara 20 hingga 60 hektar.
Lahan tersebut dijadwalkan akan dikembangkan menjadi kawasan industri perikanan yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung.
"Perkembangan ini akan terhubung dengan berbagai program lain, termasuk kampung nelayan merah putih, sehingga mampu membentuk ekosistem perikanan yang kuat dan berkelanjutan," katanya.
Menurutnya, konsep industri perikanan yang berlandaskan koperasi diharapkan mampu memperkuat posisi nelayan sebagai pelaku utama dalam perekonomian, bukan hanya sebagai objek pembangunan.
Dengan sistem koperasi, para nelayan akan mendapatkan akses yang lebih luas terhadap modal, distribusi, serta pemasaran hasil tangkapan mereka.
Selain pengembangan kawasan industri, pemerintah juga merencanakan pembangunan sarana pendukung berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di beberapa lokasi.
Diperkirakan, akan dibangun tiga hingga empat SPBUN guna mendukung kebutuhan operasional nelayan.
Fasilitas tersebut kelak dilengkapi dengan cold storage atau ruang penyimpanan ikan yang berpendingin. Keberadaan cold storage dianggap sangat penting dalam menjaga kualitas hasil tangkapan serta meningkatkan nilai jual produk perikanan.
Mengenai pendanaan, Ferry mengungkapkan bahwa pengembangan kawasan tersebut akan didukung melalui sistem pembiayaan koperasi yang bekerja sama dengan Badan Layanan Umum (BLU), khususnya Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
Rencana ini diharapkan mampu memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku usaha di bidang perikanan.
Di sisi lain, Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah merespons positif rencana tersebut dan siap memberikan dukungan sepenuhnya.
Ia menekankan pentingnya keselarasan antara rencana pusat dengan situasi di lapangan agar program dapat berjalan secara maksimal.
"Kami akan melakukan evaluasi lanjutan guna memastikan kesiapan lokasi serta kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan utamanya adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan nelayan," ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Indramayu, sebagai wilayah pesisir, memiliki potensi besar di bidang perikanan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karenanya, kehadiran program ini diharapkan mampu menjadi awal dari perubahan ekonomi daerah.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Menteri Koperasi ini merupakan langkah awal dalam kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong pengembangan ekonomi berdasarkan potensi lokal.
Menggunakan pendekatan yang terpadu dan berlandaskan koperasi, diharapkan sektor perikanan di Indramayu mampu tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan.
Selanjutnya, program ini diharapkan mampu menghasilkan lapangan kerja baru, meningkatkan kompetitifitas produk perikanan, serta memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat pesisir.
Jika dijalankan dengan baik, kawasan industri perikanan ini memiliki kemampuan untuk menjadi contoh pengembangan ekonomi rakyat di wilayah lain di Indonesia.
