, BANGKA --Pemerintah Kabupaten Bangka mengambil tindakan keras untuk menjaga generasi muda dari pengaruh buruk perkembangan dunia digital yang semakin pesat.
Dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP TUNAS, Pemkab Bangka berharap mampu menghasilkan generasi yang memahami teknologi serta memiliki daya saing tinggi.
Kepala Staf Bupati Bangka di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Boy Yandra menyatakan bahwa peraturan ini merupakan wujud komitmen nyata pemerintah dalam melindungi anak-anak dari perkembangan informasi digital yang sangat pesat.
"Banyak anak saat ini terpapar permainan online secara berlebihan yang berdampak negatif pada semangat belajar, perkembangan motorik, hingga kehilangan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar," ujar Boy, Senin (20/4/2026).
Menurut Boy Yandra, pembatasan akses terhadap platform digital seperti media sosial dan permainan bagi anak yang belum berusia 16 tahun merupakan kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas generasi muda.
Sebagai tindakan nyata, Pemerintah Kabupaten Bangka akan segera mengeluarkan Surat Edaran Bupati yang ditujukan kepada seluruh institusi pendidikan mulai dari tingkat TK hingga SMP.
"Setelah surat edaran tersebut dikeluarkan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga bersama instansi terkait akan segera melakukan sosialisasi besar-besaran ke sekolah-sekolah serta para orang tua," ujarnya.
Boy Yandra menekankan bahwa keberhasilan aturan ini sangat tergantung pada dukungan penuh dari orang tua, mengingat peran keluarga sangat penting dalam memantau penggunaan perangkat digital di lingkungan rumah.
"Melalui kerja sama antara peraturan pemerintah dan pengawasan dari orang tua, Kabupaten Bangka berupaya memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat yang mendukung perkembangan tanpa mengorbankan perkembangan karakter dan kesehatan mental calon pemimpin bangsa Indonesia," katanya.(/Arya Bima Mahendra)
