, JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak mendapat subsidi pada April 2026 belum sepenuhnya memberatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebaliknya, lonjakan harga plastikjustru menjadi sumber tekanan utama terhadap biaya produksi dan margin usaha.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menganggap dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi terhadap UMKM cukup terbatas karena sebagian besar pelaku usaha memanfaatkan energi yang didukung subsidi.
Jika BBM nonsubsidi, hampir seluruh UMKM menggunakan BBM subsidi, baik itu solar subsidi, maupun Pertalite, serta LPG. Jadi menurut saya, seharusnya untuk UMKM, dalam konteks bahan bakar energi, BBM subsidi tidak perlu adaimpak," kata Maman saat diwawancarai di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Ia menambahkan, pemerintah berupaya menjaga harga energi subsidi tetap stabil meskipun menghadapi perubahan global agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil. Namun, keluhan terbanyak yang diterima pemerintah justru datang dari kenaikan harga plastik.
" Sampai saat ini, aspirasi yang masuk hanya berupa plastik. Jadi rata-rata teman-teman UMKM mengeluhkan tentang kenaikan harga plastik. Oleh karena itu, segera kita tindak lanjuti," katanya.
Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga plastik yang terjadi bersamaan dengan gangguan pasokan bahan baku global, termasuk minyak bumi, yang terpengaruh oleh konflik politik global.
Pemerintah merespons dengan membuka akses impor bahan baku dari negara-negara alternatif seperti Afrika, India, dan Amerika Serikat (AS) agar dapat menjaga kelancaran pasokan dalam waktu singkat. Selain itu, pilihan pengganti bahan baku berupa singkong dan rumput laut juga mulai diteliti untuk jangka panjang.
"Secara jangka panjang, kami mulai mendorong penggantian sumber lain, seperti singkong dan rumput laut. Saat ini sedang dalam proses penyusunan seluruh kajiannya. Namun, hal ini tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat karena memerlukan studi jangka panjang," ujar Maman.
Dalam keterangannya terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan, kenaikan harga BBM non subsidi memang tidak terlalu dirasakan oleh pelaku UMKM.
Bahkan jika terjadi kenaikan pada BBM, khususnya untuk yang tidak termasuk subsidi,impakdia masih belum terlalu terbebani terhadap pelaku UMKM. Karena secara umum pelaku UMKM menggunakan yang didanai subsidi," kata Edy saat dihubungiBisnis, Senin (27/4/2026).
Sebaliknya, ia menilai kenaikan harga plastik memiliki dampak yang cukup besar, terutama bagi pelaku usaha yang mengandalkan plastik sebagai bahan baku utama. Menurutnya, untuk UMKM yang menggunakan plastik sebagai kemasan, dampaknya masih bisa diatasi, misalnya dengan menambahkan biaya kantong plastik kepada pelanggan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menganggapPeningkatan harga plastik memberikan dampak signifikan karena hampir seluruh sektor bisnis, mulai dari industri, ritel, hingga usaha kecil dan menengah, memerlukan bahan ini sehingga berisiko menaikkan biaya produksi.
Selain itu, besarnya pengaruh terhadap struktur biaya UMKM juga tergantung pada jenis usaha. Di sektor industri yang memproduksi dan mendistribusikan barang, kenaikan harga plastik menjadi komponen utama dalam biaya produksi. Sementara itu, untuk usaha perdagangan, menurutnya, dampaknya lebih sedikit karena plastik biasanya hanya digunakan sebagai kemasan.
Tekanan Inflasi
Setara dengan tiga uang, Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menganggap kenaikan harga BBM non subsidi tidak terlalu berdampak pada perekonomian, termasuk UMKM, karena pengaruhnya terhadap inflasi cukup terbatas. Sebaliknya, kenaikan harga plastik akan terasa jelas bagi sektor bisnis.
Huda menjelaskan, komponen plastik dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mencapai 10%–15% dari biaya produksi, meliputi berbagai bidang mulai darilaundry, makanan, hingga ritel. Bahkan, sektor makanan dan minuman dianggap akan mengalami dampak negatif, dengan kenaikan harga minyak goreng yang telah mencapai sekitar 5% dan berpotensi meningkat hingga 20% jika tidak dapat dikendalikan.
Selanjutnya, Huda mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak goreng, seperti yang terjadi pada tahun 2023, bisa memicu inflasi hingga 0,2%. Dengan tingkat inflasi saat ini sekitar 3,48%, kenaikan ini berpotensi meningkatkan angka inflasi menjadi 3,68%, terutama jika diikuti oleh kenaikan harga barang lain yang menggunakan kemasan plastik.
"Maka ini akan mengurangi daya beli masyarakat akibat adanya inflasi yang muncul dari biaya. UMKM yang bergerak di bidang penjualan makanan dan minuman pasti terkena dampak," kata Huda.
Ia menambahkan, keadaan ini juga akan mengurangi kemampuan belanja masyarakat dan berdampak langsung terhadap UMKM, khususnya di bidang makanan, minuman, dan ritel.
Oleh karena itu, Celios menganggap pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah pencegahan, mulai dari memastikan kelengkapan pasokan bahan baku plastik serta menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng melalui operasi pasar, khususnya untuk keluarga dengan pendapatan rendah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Di sisi lain, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menganggap kenaikan harga energi dan bahan baku, seperti BBM, LPG, serta plastik atau kemasan, memberikan tekanan besar terhadap kinerja UMKM, khususnya dalam kondisi penurunan kemampuan beli masyarakat.
Ia menganggap situasi ini berpotensi mengurangi margin keuntungan, sehingga efisiensi menjadi kewajiban bagi pelaku usaha. Menurutnya, hampir semua segmen UMKM terpengaruh. Namun, tekanan terbesar dirasakan oleh bisnis yang bergantung pada transportasi, logistik, dan pengemasan.
Selain itu, sektor makanan dan kuliner mengalami dampak terbesar, diikuti oleh industri kerajinan yang menggunakan bahan plastik atau resin, serta ritel makanan dalam kemasan.
"Pemerintah perlu memberikan bantuan melalui insentif harga energi, pengurangan pajak, kemudahan dalam proses formalisasi, serta mendorong regulasi yang menggabungkan ekosistem ojol, e-commerce, dan UMKM," tegasnya.
Insentif Disiapkan
Di sisi lain, pemerintah sedang menyiapkan paket bantuan untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan baku plastik yang semakin memberatkan pelaku industri hulu maupun konsumen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah menyadari beban besar yang sedang dialami oleh sektor usaha yang bergantung pada komoditas plastik. Oleh karena itu, pihaknya akan segera mengadakan rapat khusus untuk merancang skema insentif serta mengidentifikasi hambatan yang ada.debottlenecking).
"Besok kita akan membahas rapat bersama tim Satgas di sini. Satgas Percepatan Ekonomi Nasional, termasuk untukdebottlenecking, kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Mengenai besaran bantuan yang akan diberikan pemerintah kepada para pengusaha yang menggunakan plastik, Airlangga belum bersedia menjelaskan secara rinci. Ia mengajak masyarakat dan pelaku pasar untuk menunggu hasil diskusi antar lembaga terkait.
Selain itu, wacana pemberian pelampung stimulus muncul di tengah kenaikan harga plastik akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah setelah serangan Israel-AS terhadap Iran pada akhir Februari lalu.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier mengungkapkan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah telah mengganggu rantai pasok plastik global, sehingga kini mulai berdampak langsung terhadap para konsumen.
"Kantong-kantong kertas saja yang sebelumnya harganya berapa, sekarang sudah naik hampir 50%," ujar Henry kepadaBisnis, Rabu (8/4/2026).
Ia memperingatkan bahwa fenomena ini berisiko meningkatkan laju inflasi secara menyeluruh, situasi yang sangat merugikan ketika daya beli masyarakat sedang menurun. Kenaikan harga bahan baku plastik secara otomatis menaikkan struktur biaya produksi di industri hilir, yang akhirnya berdampak pada kenaikan harga produk akhir, seperti kemasan makanan dan minuman (mamin) hingga produk farmasi.
