Ringkasan Berita:
- DPR menyebut kebijakan BGN tidak logis dan memiliki masalah etika
- 1.720 SPPG yang terhenti sementara masih mendapatkan insentif harian
- Kebijakan ini dinilai tidak selaras dengan upaya penghematan anggaran yang selama ini diusung pemerintah.
Kebijakan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menimbulkan perdebatan. Di tengah upaya peningkatan kualitas program Makan Bergizi Gratis, keputusan untuk tetap memberikan insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang justru sedang ditutup sementara mendapat kritik tajam dari anggota parlemen.
Poin paling menonjol datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Ia menganggap kebijakan tersebut tidak hanya aneh secara logika, tetapi juga memiliki masalah moral dalam penggunaan dana negara.
"Pernyataan Kepala BGN bahwa pihaknya tetap memberikan insentif sebesar Rp6 juta per hari kepada SPPG yang ditutup sementara bukan hanya sebuah kelemahan logika, tetapi juga sebuah skandal moral dan penghinaan terang-terangan terhadap pemikiran masyarakat," tegas Charles.
Kritik Pedas: Dianggap Bertentangan dengan Efisiensi Anggaran
Menurut Charles, kebijakan ini bertentangan dengan narasi efisiensi yang selama ini diumandangkan pemerintah. Di satu sisi, penghematan anggaran terus didorong di berbagai bidang.
Namun di sisi lain, dana negara tetap dialirkan ke unit yang tidak berfungsi akibat pelanggaran.
"Bagaimana mungkin pihak yang gagal hingga menyebabkan warga terkena dampak buruk dari kegagalan besar dalam pelayanan publik justru masih menerima dana sebesar Rp6 juta setiap hari?" katanya.
Ia bahkan memperingatkan risiko pemborosan dana yang besar jika kebijakan tersebut terus dilaksanakan tanpa evaluasi menyeluruh.
Dana Dikatakan Bisa Digunakan untuk Sektor yang Lebih Mendesak
Selanjutnya, Charles berpendapat bahwa anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pendidikan atau peningkatan kesejahteraan para tenaga medis.
"Uang tersebut seharusnya digunakan untuk program pendidikan atau meningkatkan kesejahteraan para tenaga kesehatan yang berada di garis depan, bukan justru dibuang sia-sia untuk membayar unit yang sedang diberi sanksi," katanya.
Ia juga menyatakan bahwa Komisi IX DPR RI akan mengajukan pertanyaan langsung kepada Kepala BGN dalam rapat kerja yang akan datang.
Penjelasan BGN: Insentif terkait Peningkatan dan Pelatihan
Di sisi lain, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan alasan yang berbeda. Ia menyebutkan bahwa insentif tetap diberikan bukan tanpa maksud, melainkan untuk mendukung proses perbaikan internal SPPG.
Menurutnya, dana sebesar Rp6 juta per hari dialokasikan untuk:
- Pelatihan karyawan
- Pemenuhan standar operasional
- Peningkatan fasilitas yang tidak memenuhi aturan yang berlaku
“Yang (ditutup) sementara tetap diberikan, karena mereka perlu menangani berbagai kebutuhan,” kata Dadan.
Ribuan SPPG Ditutup Sementara
Pada awal April 2026, sekitar 1.720 SPPG ditutup sementara. Penutupan ini biasanya terjadi karena belum memenuhi persyaratan teknis, antara lain:
- Sistem Pengolahan Air Buangan (IPAL)
- Sertifikat Kebersihan dan Kesehatan (SKKS)
Namun, Dadan mengatakan secara umum kualitas layanan SPPG tersebut cukup memadai dan hanya perlu menyelesaikan sisi administratif serta teknis.
"Karena kualitasnya baik, pelayanannya juga baik, serta menu yang disajikan menarik. Semoga sertifikatnya segera terbit dalam waktu sebulan," ujarnya.
Antara Tujuan Mulia dan Tata Kelola
Perdebatan ini menunjukkan dua pihak yang berlawanan:
- Pemerintah memandang insentif sebagai bentuk investasi untuk meningkatkan sistem.
- Dewan memandangnya sebagai potensi pemborosan dan isu etika
Di tengah perdebatan ini, satu hal yang menjadi fokus bersama adalah tujuan utama program Makanan Bergizi Gratis yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Tujuan dari Program Makan Bergizi Gratis adalah meningkatkan kualitas gizi anak, bukan untuk pembagian proyek.
Jangan sampai inti utamanya yaitu meningkatkan kesehatan gizi masyarakat justru disia-siakan oleh pengelolaan yang buruk," tutup Charles.
Masyarakat kini menantikan: apakah kebijakan ini akan diperbaiki, atau justru dipertahankan melalui sistem pengawasan yang lebih ketat.
***
(TribunTrends/Kompas)
