.CO.ID, JAKARTA -- Pentagon mengajukan permohonan kepada Kongres Amerika Serikat agar menyetujui perubahan nama menjadi "Departemen Perang", tindakan simbolis yang dianggap sebagai penekanan kembali terhadap misi militer negara tersebut.
Dalam usulan legislatifnya, Pentagon menyebutkan bahwa proses perubahan nama diperkirakan memerlukan biaya sekitar 52 juta dolar AS dan tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap anggaran pertahanan yang diajukan Presiden Donald Trump untuk tahun fiskal 2027. Departemen Pertahanan mengatakan bahwa perkiraan biaya tersebut masih dalam tahap awal.
"Biaya sebenarnya sedang dikumpulkan selama pelaksanaan dan akan tersedia setelah perubahan nama selesai dilaksanakan pada tahun fiskal berjalan," demikian pernyataan resmi yang disampaikan, sebagaimana dilaporkan oleh beberapa kantor berita Amerika.
Data anggaran menunjukkan bahwa sekitar 3,5 juta dolar AS dialokasikan kepada departemen militer, 3 juta dolar AS untuk kantor Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Markas Besar Washington, serta 400 ribu dolar AS untuk Staf Gabungan dan komando terkait.
Di sisi lain, porsi terbesar yaitu sekitar 44,6 juta dolar AS akan dialokasikan kepada Departemen Pertahanan serta berbagai aktivitas di lapangan. Dalam dokumen yang memiliki 92 halaman tersebut, pejabat pertahanan menyatakan bahwa perubahan nama memiliki makna strategis.
"Perubahan terhadap nama Departemen ini bertujuan sebagai pengingat mendasar akan pentingnya dan rasa hormat terhadap misi inti kita, yaitu berperang dan memenangkan pertempuran," tulis mereka.
Usulan tersebut akan memberikan dampak yang luas dalam hal administrasi, termasuk sekitar 7.600 perubahan pada undang-undang federal. Selain itu, jabatan Menteri Pertahanan akan diubah menjadi Menteri Perang, sesuai dengan penyesuaian nomenklatur lainnya. Tindakan ini dianggap sebagai tindak lanjut dari perintah eksekutif yang dikeluarkan Trump pada bulan September tahun lalu.
Namun, perkiraan biaya dari Pentagon lebih rendah dibandingkan perhitungan Congressional Budget Office sebelumnya yang memperkirakan total pengeluaran bisa mencapai 125 juta dolar AS, tergantung pada tingkat penerapan. Rancangan undang-undang untuk menyetujui perubahan nama tersebut telah diajukan oleh Greg Steube di Dewan Perwakilan Rakyat dan Mike Lee di Senat.
Sebagai bagian dari penerapan awal, Pentagon dilaporkan telah memulai perubahan pada situs web resmi dan akun media sosialnya untuk mencerminkan nama yang baru. Bahkan, plakat di kantor Menteri Pertahanan telah diperbarui menjadi "Menteri Perang".
Cara Negara Ingin Dipersepsikan
Secara historis, istilah Departemen Perang bukanlah hal yang asing dalam struktur pemerintahan Amerika Serikat. Lembaga ini pertama kali dibentuk oleh George Washington pada tahun 1789, kemudian berubah menjadi Departemen Pertahanan pada tahun 1949 sebagai bagian dari proses perombakan setelah perang.
Perubahan nama dari "Departemen Pertahanan" menjadi "Departemen Perang" memunculkan pertanyaan yang lebih mendalam daripada sekadar masalah administratif: apakah ini hanya tanda simbolis, atau justru pesan strategis yang sengaja disampaikan Washington kepada dunia? Dalam tradisi politik Amerika Serikat, istilah bukan hanya sekadar label, melainkan gambaran arah kebijakan dan cara negara ingin dianggap oleh masyarakat dalam negeri maupun lawan-lawannya di panggung internasional.
Menghidupkan kembali istilah "Perang" tidak tanpa makna sejarah. Nama ini terakhir digunakan sebelum proses perombakan besar setelah perang dunia pada tahun 1949, ketika Amerika Serikat mengubah pendekatannya menuju "pertahanan" yang lebih bersifat defensif dan terarah.
Sekarang, ketika istilah lama tersebut kembali muncul, banyak pakar menganggapnya sebagai tanda perubahan psikologis dalam pandangan Washington terhadap perannya: dari hanya menjaga stabilitas, berpindah ke kesiapan menghadapi konflik besar secara terbuka.
Di tingkat internasional, perubahan ini bisa dianggap sebagai pesan jelas kepada lawan utama seperti Tiongkok dan Rusia. Dalam situasi persaingan antar kekuatan besar, simbol-simbol semacam ini memiliki makna komunikasi yang sangat penting. Ia tidak hanya menyampaikan pesan kepada rakyat Amerika, tetapi juga kepada negara-negara lain yang mengamati arah kebijakan militer Washington. Perubahan istilah dari "pertahanan" menjadi "perang" menciptakan kesan bahwa Amerika Serikat ingin menunjukkan kesiapan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga memenangkan konflik bila diperlukan.
Dalam kerangka strategi militer, perubahan ini juga dapat dikaitkan dengan pergeseran dari posisi pertahanan menuju posisi perang. Dalam dua dekade terakhir, fokus militer Amerika banyak dihabiskan untuk operasi anti-terorisme dan konflik yang tidak seimbang. Namun kini, dokumen strategis terbaru menempatkan kembali persaingan antar negara besar sebagai prioritas utama.
Penggunaan istilah "Perang" bisa diartikan sebagai gambaran dari pergeseran fokus tersebut, dari ancaman yang tidak bersifat negara menuju kemungkinan konflik antar kekuatan besar.
Di sisi dalam negeri, aspek politik tidak dapat diabaikan. Retorika yang lebih keras dan konfrontatif sering kali memiliki dampak kuat terhadap kelompok pemilih tertentu, khususnya mereka yang mendukung penguatan militer serta sikap tegas terhadap lawan global. Dalam konteks ini, perubahan nama juga bisa dipandang sebagai bagian dari strategi komunikasi politik, yang menegaskan posisi pemerintah dalam masalah keamanan nasional.
Namun, tindakan ini tetap meninggalkan ruang untuk perdebatan. Sebagian pihak berpendapat bahwa perubahan nama tidak langsung mengubah inti kebijakan. Ada yang melihatnya sebagai tindakan simbolis yang berpotensi memperkuat persepsi peningkatan ketegangan secara global. Dalam lingkungan geopolitik yang rentan terhadap sinyal apa pun, bahkan perubahan nama bisa memicu berbagai interpretasi.
Pada akhirnya, "Departemen Perang" tidak hanya menggambarkan struktur birokrasi, tetapi juga mencerminkan bagaimana Amerika Serikat ingin ditampilkan dan bagaimana negara tersebut menempatkan dirinya dalam lingkungan global yang semakin kompetitif. Di antara simbol-simbol dan strategi-strategi yang ada, perubahan ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia politik internasional, bahasa sering kali menjadi bagian dari kekuatan itu sendiri.
Rp 830 Miliar untuk Penggantian Nama
Di tengah perhatian terhadap rencana perubahan nama menjadi "Departemen Perang", muncul pertanyaan lain yang tidak kalah penting, yaitu seberapa layak pengeluaran sekitar Rp830 miliar untuk proses perubahan identitas institusi militer. Dalam konteks anggaran pertahanan Amerika Serikat yang mencapai ratusan miliar dolar, jumlah ini memang tergolong kecil.
Namun dari sudut pandang kebijakan publik, setiap pengeluaran tetap memerlukan alasan yang jelas, terutama jika manfaatnya lebih bersifat simbolis daripada fungsional.
Pemerintah menganggap perubahan nama ini sebagai bagian dari penguatan misi inti militer, yaitu bertempur dan memenangkan pertempuran. Argumen ini menjadikan rebranding sebagai investasi strategis dalam membentuk identitas lembaga. Namun di sisi lain, muncul kritik bahwa perubahan nama tidak langsung meningkatkan kesiapan tempur, kemampuan teknologi, atau kesejahteraan prajurit, yang justru menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika keamanan global.
Perdebatan ini mencerminkan masalah lama antara efisiensi dan simbolisme. Di satu sisi, simbol memiliki kekuatan psikologis dan politik yang tidak bisa diabaikan. Ia membentuk pandangan, memperkuat cerita, serta menyampaikan pesan baik dalam maupun luar negeri. Namun di sisi lain, masyarakat cenderung menilai kebijakan berdasarkan dampak nyata yang terasa. Ketika miliaran rupiah dialokasikan untuk perubahan nama, pertanyaan yang muncul adalah apakah manfaat simbolis tersebut sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Di tingkat dalam negeri, isu ini berpotensi memicu kritik, khususnya dari pihak yang menginginkan transparansi anggaran. Dalam kondisi di mana pemerintah juga menghadapi berbagai kebutuhan lain, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga bantuan bagi veteran, pengalokasian dana untuk rebranding bisa dianggap sebagai prioritas yang tidak terlalu mendesak. Perbandingan semacam ini sering menjadi topik perdebatan dalam proses pembuatan undang-undang di Kongres.
Selain itu, perbedaan estimasi biaya antara Pentagon dan Kantor Anggaran Kongres memperkenalkan aspek baru dalam pembahasan. Perkiraan dari Pentagon sebesar 52 juta dolar AS lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan lembaga legislatif yang bisa mencapai 125 juta dolar AS. Perbedaan ini menunjukkan ketidakpastian dalam pelaksanaan, sekaligus memberi ruang untuk penilaian lebih lanjut mengenai efisiensi anggaran.
Meskipun demikian, pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa biaya tersebut merupakan investasi jangka panjang dalam membangun arah strategis militer. Mereka menganggap rebranding bukan hanya sekadar perubahan nama, tetapi bagian dari upaya untuk memperkuat identitas dan tujuan institusi di tengah perubahan kondisi keamanan global.
Perdebatan ini bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang prioritas. Apakah simbol yang kuat dapat dibenarkan dengan biaya besar, atau justru sebaliknya, kebijakan publik seharusnya lebih fokus pada dampak langsung yang bisa diukur. Dalam situasi ini, rebranding militer Amerika Serikat mencerminkan bagaimana sebuah negara menyeimbangkan pesan yang ingin disampaikan dengan sumber daya yang dimiliki.
