Oleh: Paskalis Semaun, SVD
Anggota INDOPAR, para Misionaris Ordo Firman Allah, tinggal dan bekerja di Paraguay, Amerika Latin.
- Demokrasi modern semakin mirip dengan panggung teater, di mana citra calon menjadi barang dagangan utama.
Baliho — sebuah papan iklan besar yang dipasang di area umum agar terlihat dengan jelas — digunakan untuk menampilkan wajah yang ramah dan menyenangkan, sementara media sosial menyediakan cerita yang menginspirasi yang telah dipilih secara cermat.
Rhetorika di televisi dan media digital sengaja dibuat untuk meyakinkan masyarakat bahwa kandidat tersebut merupakan tokoh yang hebat.
Seluruh unsur visual dan naratif ini membentuk kesan bahwa sistem meritokrasi berjalan secara adil, padahal kenyataannya jauh lebih rumit.
Di balik kesan estetika politik tersebut, terdapat paradoks yang mendasar. Semakin kuat citra sistem meritokrasi dipromosikan, semakin redup keadilan nyata yang seharusnya dijanjikan.
Masyarakat diberi kesan bahwa posisi kekuasaan bisa diraih hanya melalui kemampuan dan usaha keras, tanpa mempertimbangkan aspek struktural seperti akses pendidikan, jaringan sosial, atau ketidakseimbangan ekonomi.
Ilusi ini menyembunyikan ketidaksetaraan yang nyata dan mengalihkan fokus dari kebutuhan pokok masyarakat yang sering kali tidak dipertimbangkan.
Panggung citra ini juga menciptakan perilaku sosial yang berisiko. Pemilih cenderung menilai kandidat berdasarkan penampilan visual dan reputasi umum, bukan pada kemampuan nyata atau catatan dalam menangani isu sosial.
Akibatnya, politik berubah menjadi kompetisi estetika yang mengabaikan pengalaman hidup, pengetahuan lokal, dan kontribusi nyata.
Masyarakat kini bukan lagi pelaku demokrasi yang aktif, melainkan penonton yang terpikat oleh gambaran visual palsu.
Meritokrasi sebagai Ideologi Legitimasi
Keadilan, dalam pengertian tradisional, merupakan sistem yang menempatkan individu
di posisi kekuasaan atau kesempatan yang didasarkan pada kemampuan dan usaha yang nyata.
Secara teori, ia menyampaikan janji etis yang kuat: setiap individu seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan.
Namun, dalam praktik politik modern, makna dari sistem meritokrasi telah mengalami perubahan yang cukup besar.
Menurut Michael Sandel, seorang filsuf politik Amerika yang terkenal karena kritiknya terhadap konsep keadilan dan sistem meritokrasi kontemporer, sistem ini kini bukan hanya prinsip keadilan, tetapi sering kali digunakan sebagai alat untuk membenarkan struktur hierarki sosial yang sudah ada.
Masalah utama muncul ketika sistem meritokrasi yang modern tidak hanya mengatur pembagian sumber daya—seperti kekayaan dan kekuasaan—namun juga menentukan tingkat martabat sosial seseorang.
Orang-orang yang berada di puncak struktur sosial cenderung menganggap keberhasilan mereka sebagai tanda kemampuan dan kebajikan pribadi.
Sebaliknya, mereka yang berada dalam posisi yang tidak seberuntungnya diwajibkan mengalami kegagalan karena kekurangan yang dimiliki oleh diri mereka sendiri, bukan akibat dari kondisi struktural.
Oleh karena itu, ketimpangan sosial yang rumit disederhanakan menjadi cerita pribadi yang menyesatkan.
Dampak dari peristiwa ini bersifat menyeluruh. Ketidakseimbangan ekonomi berkembang menjadi ketidakadilan dalam pengakuan sosial. Kebanggaan kalangan atas bertemu dengan kekecewaan yang tersembunyi di masyarakat, menciptakan jurang emosional dan sosial yang semakin lebar.
Secara jangka panjang, dinamika ini menyebabkan perpecahan politik, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, serta melemahkan dasar-dasar demokrasi.
Distorsi Psikologis dan Pembagian Sosial
Sistem meritokrasi yang modern, menurut pendapat Michael Sandel, mampu menghasilkan apa yang disebut sebagai "distopia psikologis".
Orang-orang yang berhasil mencapai puncak struktur sosial merasa sepenuhnya layak mendapatkan posisi dan manfaat mereka, sementara mereka yang tertinggal merasa gagal karena kekurangan diri sendiri, bukan karena kondisi struktural.
Peristiwa ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga mengenai pembagian rasa hormat dan pengakuan.
Ketidakseimbangan psikologis ini memperdalam jurang sosial. Kesombongan kalangan atas bertemu dengan kekecewaan masyarakat, menghasilkan ketegangan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.
Jenis polarisasi ini mengikis rasa solidaritas di kalangan masyarakat, mengurangi kepercayaan terhadap lembaga-lembaga yang ada, serta menciptakan masyarakat yang terpecah—di mana para pemimpin dan warga biasa tinggal dalam dunia pandangan yang berbeda.
Selanjutnya, distopia ini menciptakan siklus ketidakadilan. Mereka yang berada di puncak semakin menjauh dari kenyataan kehidupan masyarakat umum, sementara mereka yang tertinggal semakin kehilangan kemampuan untuk bersuara atau terlibat secara bermakna.
Dengan demikian, sistem meritokrasi tidak lagi berperan sebagai alat keadilan, melainkan sebagai pembenaran bagi dominasi sosial yang sudah ada.
Kredensialisme: Politik sebagai Persaingan Simbolis
Paham kredensial menekankan keunggulan simbol-simbol resmi dibandingkan kemampuan nyata. Ijazah, sertifikat, atau keterkaitan dengan institusi digunakan sebagai patokan untuk menilai kelayakan seseorang, sedangkan pengalaman langsung dan pemahaman lokal sering kali tidak dipertimbangkan.
Dalam konteks ini, politik berubah menjadi medan persaingan simbolis di mana penampilan lebih utama daripada isi.
Paham kredensial memperdalam ketimpangan sosial. Orang-orang yang tidak memiliki akses pendidikan resmi atau jaringan elit sering diabaikan, meskipun memiliki kemampuan nyata untuk memimpin.
Legitimasi politik berada di tangan sekelompok elit, memperkuat struktur hierarki yang ada, serta melemahkan perwakilan rakyat.
Peristiwa ini juga berdampak pada kualitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Calon yang memiliki reputasi baik dan gelar akademis mungkin kurang memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi masalah pendidikan, kesehatan, atau ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, kredensialisme tidak hanya mengurangi makna demokrasi, tetapi juga merusak efisiensi pengelolaan pemerintahan.
Mitos Kesempatan yang Setara
Pandangan liberal klasik menganggap bahwa jika kesempatan tersedia secara merata, hasilnya akan mencerminkan usaha pribadi. Namun Sandel menekankan bahwa asumsi ini terlalu sederhana.
Faktor-faktor seperti keberuntungan, situasi historis, dan kondisi kelahiran berpengaruh signifikan terhadap kesempatan yang dimiliki seseorang.
Tidak ada seorang pun yang memilih awal dari kehidupannya. Ketidakseimbangan dalam pendidikan, akses ekonomi, dan jaringan sosial sering kali menentukan siapa yang memiliki kesempatan untuk mencapai posisi yang tinggi sebelum usaha individu dihitung.
Oleh karena itu, pernyataan bahwa sistem meritokrasi saat ini adil secara substansial tidak lagi dapat dipertahankan.
Mitologi kesempatan yang sama ini juga berperan sebagai cerita yang menenangkan.
Ia mempercepat kesulitan struktural dan mengalihkan tanggung jawab sistemik menjadi kesalahan pribadi.
Akibatnya, kritik mengenai ketidaksetaraan sosial sering kali dianggap sebagai ucapan kosong, bukan ajakan untuk perubahan nyata.
Kekosongan Retorika Politik
Paus Fransiskus menekankan bahwa tindakan politik harus berada di pihak manusia, khususnya bagi mereka yang paling rentan.
Politik yang sebenarnya bukan hanya sekadar sistem pemilihan elit atau persaingan kekuasaan, melainkan tindakan etis yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara nyata.
Pandangan moral dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi dasar dari sahnya politik, bukan hanya sekadar citra atau pidato kosong.
Pernyataan Agavitus Rahu, seorang ayah rumah tangga dan petani kemiri di Manggarai, yang pernah menghadiri ribuan kampanye politik di desanya, menyentil kenyataan ini: "selesai berbicara, selesai mendengar, selesai".
Kritik yang sederhana tetapi mendalam ini mengungkap kekosongan politik yang berhenti pada ucapan-ucapan.
Kampanye yang penuh janji tetapi tidak diikuti dengan tindakan nyata menghasilkan kesan partisipasi, memperdalam ketidakterlibatan masyarakat, dan memperlebar jarak antara para elit politik dengan rakyat yang seharusnya mereka bantu. Ketika ucapan menggantikan tindakan nyata, demokrasi kehilangan maknanya.
Politik kini berubah menjadi sebuah pertunjukan visual di mana keabsahan dibentuk melalui persepsi dan popularitas, bukan dari kinerja dan pelayanan.
Masyarakat kini tidak lagi menjadi subjek yang aktif dan berdaya, tetapi menjadi penonton pasif yang diabaikan dari proses pengambilan keputusan yang seharusnya mendukung mereka.
Rekonstruksi Meritokrasi Politik
Yang diperlukan bukanlah penolakan sepenuhnya terhadap sistem merit, tetapi perubahan kembali.
Kemampuan harus dijauhkan dari kesombongan etis dan dikaitkan dengan tanggung jawab masyarakat. Kebahagiaan tidak hanya dianggap sebagai pencapaian pribadi, tetapi sebagai hasil dari kondisi sosial yang mendukung.
Demokrasi mengharapkan lebih dari sekadar persaingan: ia memerlukan diskusi, kebersamaan, dan kerja sama. Politik perlu berpindah dari estetika citra menuju pelayanan yang nyata.
Seorang pemimpin seharusnya dievaluasi berdasarkan kemampuan nyata dalam menyelesaikan masalah masyarakat, bukan hanya dari gelar atau tingkat popularitasnya.
Melalui rekonstruksi seperti ini, sistem meritokrasi bisa kembali menjadi alat keadilan, bukan sekadar alat pembenaran bagi kalangan elit.
Politik mampu berpindah dari panggung pertunjukan menuju layanan, memastikan rakyat menjadi tokoh utama, bukan hanya sebagai latar visual.
Dari Estetika Menuju Pelayanan Nyata
Tanpa perubahan ini, demokrasi berisiko menjadi ajang pameran, di mana keabsahan dibentuk melalui pandangan, bukan hasil kerja. Rakyat tidak lagi menjadi pelaku politik, tetapi hanya sebagai penonton.
Pertanyaan krusial: Apakah politik akan tetap menjadi tontonan, atau kembali menjadi layanan nyata bagi masyarakat?
Jawaban terhadap pertanyaan ini akan menentukan masa depan demokrasi itu sendiri. (*)
Ikuti terus informasi, cerita pendek, dan tulisan pandangan di Google News
