.CO –Sosok mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj, MA, memberikan pendapat terkini mengenai isu konsesi pertambangan yang diberikan pemerintah kepada PBNU.
Pada pertemuan di Pesantren Tebuireng, Jombang, hari Sabtu, 6 Desember 2025, ia menyatakan bahwa izin tambang untuk PBNU sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah agar menghindari kerugian yang semakin besar bagi organisasi tersebut.
KH Said Aqil menyampaikan, pendirian ini diambil setelah melakukan peninjauan mendalam terhadap perubahan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Menurutnya, perpecahan internal, perdebatan tentang tata kelola, serta isu-isu publik yang berkembang luas telah menciptakan kegaduhan yang merusak reputasi NU.
"Saya menghargai upaya pemerintah karena ini merupakan bentuk apresiasi yang positif. Namun, melihat kejadian terbaru, konflik semakin membesar, dan hal tersebut justru menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya, jadi langkah terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah," katanya.
Akses tambang bagi PBNU bisa menjadi kesempatan untuk memperkuat kemandirian ekonomi NU, asalkan dikelola dengan sistem yang baik dan memberikan manfaat nyata kepada anggota NU. Namun perkembangan terkini menunjukkan arah yang berbeda.
Persoalan izin pertambangan justru memicu perselisihan di dalam tubuh PBNU, perdebatan terkait pengelolaan izin tambang, isu yang menyebar ke masyarakat luas, serta merusak reputasi PBNU.
"NU adalah rumah besar bagi umat. Jangan sampai terlibat dalam masalah yang menyebabkan kekacauan dan menjauhkan kita dari prinsip dasar pendirian. Jika suatu urusan menimbulkan kerugian, sebaiknya tinggalkan," tegasnya.
Menurutnya, terdapat lima alasan mengapa izin pertambangan sebaiknya dipulangkan. Pertama, untuk mencegah konflik internal dan perpecahan di kalangan anggota, serta menjaga martabat dan kemandirian organisasi.
"Selain itu, menghindari pandangan negatif masyarakat, mengurangi tarikan bisnis dan politik yang berpotensi merugikan, serta mempertahankan perhatian NU pada bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat," katanya.
Ia menyampaikan, kemandirian Nahdlatul Ulama (NU) tidak perlu bergantung pada proyek pertambangan. Perkembangan organisasi dinilai lebih efektif dapat diraih dengan memperkuat pendidikan pesantren, ekonomi rakyat, beasiswa, kesehatan, serta digitalisasi pelayanan kepada umat.
"Berkah NU berasal dari ketulusan, amanah, dan keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa berkembang tanpa semuanya," tutupnya.
