PORTAL SULUT- Pada masa transformasi digital saat ini, tantangan dalam pengelolaan informasi publik semakin rumit. Kelajuan penyebaran informasi sering kali mengabaikan etika kebenaran dan fakta. Oleh karena itu, para pengelola komunikasi publik di lingkungan pemerintahan provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara dituntut memiliki kemampuan dan integritas yang memadai.
Hal ini seperti yang disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Yuyuk Andriati Iskak, dalam pidatinya pada workshop peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan stakeholders: "Pemanfaatan layanan komunikasi publik untuk pencegahan korupsi di pemerintahan daerah" yang diselenggarakan di ruang CJ Rantung, kantor Gubernur Sulut, Rabu 19 Agustus 2026.
Ia menjelaskan bahwa tugas utama Dinas Kominfo mampu menyampaikan apa yang dilakukan, serta dapat mengemas atau menyusun komunikasi publik yang lebih baik, khususnya di kalangan masyarakat Sulawesi Utara.
Komunikasi publik tidak boleh dianggap sebagai fungsi humas tradisional yang hanya bertugas menyebarkan agenda formal, tetapi komunikasi publik harus menjadi alat strategis dalam tata kelola pemerintahan yang transparan.
