.CO.ID, JAKARTA -- Pakar migas Hadi Ismoyo menganggap PT Pertamina (Persero) tidak memiliki banyak ruang untuk mempertahankan harga Pertamax di tengah kenaikan harga minyak mentah global dan penurunan nilai tukar rupiah. Menurutnya, tekanan biaya yang terus meningkat membuat penyesuaian harga BBM non subsidi sulit untuk dihindari.
Perusahaan Pertamina Patra Niaga pada Selasa (9/6/2026) malam waktu Indonesia barat, mengumumkan perubahan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter yang berlaku sejak 10 Juni 2026. Harga Pertalite dan Biosolar yang didukung subsidi tetap dijaga masing-masing pada angka Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter.
"Oleh karena itu, keputusan Pertamina diambil karena tidak ada pilihan lain, sementara dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026, juga memberikan tugas kepada Pertamina dan BLU lainnya untuk memastikan pasokan energi dengan segala langkah yang diperlukan," ujar Hadi kepada .co.id, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) memiliki hubungan langsung dengan pergerakan harga minyak mentah global. Ketegangan geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dalam beberapa bulan terakhir turut memperberat beban pengadaan energi di dalam negeri.
Menurut Hadi, Pertamina menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus. Di satu sisi, harga minyak mentah meningkat tajam, sedangkan di sisi lain, melemahnya rupiah menyebabkan biaya impor energi semakin tinggi.
"Harga bahan bakar minyak berkaitan langsung dengan kenaikan harga minyak mentah global. Sejak awal perang, harga mengalami fluktuasi di kisaran 30 hingga 50 persen. Pertamina terkena dampak dari dua sisi sekaligus, yaitu kenaikan harga minyak mentah dan kenaikan nilai tukar dolar yang membuat rupiah terus melemah," katanya.
Hadi juga menyoroti beban yang selama ini diemban oleh Pertamina dalam menjaga harga Pertamax di bawah tingkat ekonomis. Dengan konsumsi Pertamax sekitar 12 juta kiloliter per tahun, selisih harga yang ditanggung perusahaan disebut mencapai puluhan triliun rupiah.
"Untuk BBM Pertamax, Pertamina sebelumnya telah menanggung kerugian rata-rata sekitar 4500 IDR per liter. Konsumsi Pertamax mencapai sekitar 12 juta kiloliter per tahun. Artinya, Pertamina harus menanggung kerugian sebesar 54 triliun IDR per tahun dalam laporan keuangan Pertamina," katanya.
Ia menambahkan bahwa belum ada kepastian apakah perbedaan harga tersebut akan ditanggung pemerintah melalui APBN. Kondisi ini menyebabkan Pertamina harus mempertahankan keseimbangan keuangan perusahaan agar pasokan energi tetap terjaga.
Menurut Hadi, menjaga arus kas menjadi hal yang krusial karena Pertamina perlu memastikan ketersediaan minyak mentah, BBM, dan LPG guna mendukung ketahanan energi nasional. Dalam situasi beban biaya yang semakin tinggi, kemampuan perusahaan dalam menjaga pasokan dianggap tidak boleh terganggu.
Sampai saat ini belum ada petunjuk yang jelas dari Pemerintah mengenai alokasi APBN apakah selisih harga tersebut akan diambil alih oleh pemerintah atau tidak? Sementara itu, Pertamina membutuhkan arus kas untuk menjaga pasokan minyak mentah, BBM, dan LPG dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional," kata tokoh yang merupakan anggota Dewan Penasehat Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI).
Hadi mengakui bahwa kenaikan harga Pertamax berpotensi membuat sebagian pengguna beralih ke Pertalite. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap penyaluran BBM bersubsidi perlu diperkuat agar distribusinya tetap tepat sasaran.
Mengenai perpindahan konsumen Pertamax ke Pertalite, hal tersebut bisa saja terjadi. Oleh karena itu, pentingnya kerja sama dengan aparat dalam penegakan hukum agar subsidi dapat diberikan secara tepat. Sekali lagi, Pertamax bukanlah bahan bakar yang mendapat subsidi," katanya.
Ia mengajak aparat dan pihak terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan BBM subsidi. Tindakan tegas diperlukan terhadap kendaraan yang tidak berhak menggunakan Pertalite agar beban subsidi negara tidak semakin bertambah.
"Benar. Perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan BBM subsidi agar harus tegas dalam menindak pelanggaran terhadap kendaraan-kendaraan yang seharusnya tidak berhak antri di jalur Pertalite," ujar Hadi.
Pertamina Patra Niaga mengungkapkan bahwa penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melakukan evaluasi rutin sesuai dengan formula yang ditetapkan pemerintah serta bekerja sama dengan regulator. Perusahaan menjamin ketersediaan BBM tetap stabil dan layanan kepada masyarakat berjalan lancar di seluruh jaringan SPBU Pertamina.
Sementara itu, harga Pertalite dan Biosolar yang mendapat subsidi tetap tidak berubah. Harga masing-masing tetap ditetapkan sebesar Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter.
