Ringkasan Berita:
- Pemerintah mengadakan program percepatan pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkena dampak bencana di Sumatra.
- Menteri Usaha Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman memberikan keringanan pembiayaan serta kemudahan dalam KUR
- Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa Rencana Induk menjadi pedoman untuk rehabilitasi yang tetap.
- Realisasi penyaluran KUR di Aceh tercatat sebagai yang paling besar di kawasan yang terkena dampak
- Pemerintah telah menyusun berbagai program percepatan guna mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkena dampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar segera pulih dan kembali berproduksi.
Program tersebut merupakan bagian dari rencana pemulihan ekonomi masyarakat selama tahap pemulihan dan pembangunan kembali yang berkelanjutan, dengan penekanan pada penguatan akses pendanaan, perlindungan usaha, serta pengembangan kesempatan kerja.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada UMKM yang terkena dampak dalam tiga tahap masa pemulihan selama periode 2026–2028.
Rencana bantuan yang disusun mencakup pemberian masa tenggang bagi nasabah baru, penyederhanaan persyaratan pengajuan pembiayaan, pelonggaran jaminan tambahan, kelonggaran dalam keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, serta pengurangan tingkat bunga.
Menurut Maman, berbagai kemudahan ini disiapkan agar pelaku usaha yang terkena dampak bencana tidak kehilangan akses terhadap modal dan bisa lebih cepat memulai kembali kegiatan ekonominya.
"Ini bertujuan memastikan mekanisme pendistribusian kemudahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan dengan cepat dan tepat sasaran," ujar Maman saat memimpin Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Medan, beberapa waktu lalu.
Sebagai langkah jangka panjang, program bantuan UMKM telah dimasukkan dalam dokumen Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana Sumatera, khususnya pada strategi pemulihan sektor UMKM, koperasi, dan tenaga kerja.
Renduk Jadi Acuan
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa Renduk akan menjadi pedoman utama pemerintah dalam memantau proses pemulihan permanen di daerah yang terkena dampak selama tiga tahun mendatang.
"Saat ini proses menuju pemulihan permanen atau rehab-rekon sedang berlangsung. Kuncinya adalah data Renduk yang dikumpulkan dari kabupaten, kota, provinsi yang terkena dampak, serta kementerian/lembaga. Dokumen tersebut selanjutnya akan dipadukan oleh Bappenas dan diawasi oleh Satgas PRR," kata Tito setelah menghadiri rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Realisasi Penyaluran KUR Aceh Paling Tinggi
Sebagai bagian dari pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga terus mempercepat pendistribusian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tiga daerah yang terkena dampak.
Data Satgas PRR per 30 Mei 2026 menunjukkan bahwa penyaluran KUR telah sampai pada 193.703 debitur dengan jumlah utang yang masih tersisa mencapai Rp11,22 triliun.
Realisasi penyaluran terbesar tercatat di Aceh dengan jumlah debitur sebanyak 121.984 dan tagihan yang belum dibayar sebesar Rp7,15 triliun, diikuti Sumatera Utara yang memiliki 44.049 debitur dengan tagihan yang belum dibayar sebesar Rp2,43 triliun, serta Sumatera Barat dengan 27.670 debitur dan tagihan yang belum dibayar sebesar Rp1,64 triliun. (*)
