, PASURUAN- Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Wilayah Permukiman (PKP) mempercepat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau renovasi rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat.
Proses verifikasi lapangan terus dipercepat agar renovasi bisa segera dimulai pada bulan September mendatang.
Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 Balai P3KP Jawa 4 Firdiansyah Fatoni mengungkapkan bahwa verifikasi lapangan yang dilakukan di Pasuruan hari ini bertujuan untuk memastikan bantuan diberikan secara tepat.
"Untuk Pasuruan, sudah ada 11 usulan dari Kemensos yang lulus verifikasi lapangan," katanya di Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (17/6/2026) kemarin.
Ia menjelaskan, Kota dan Kabupaten Pasuruan mendapatkan kuota sebanyak 225 titik sesuai usulan Kementerian Sosial.
Sementara di Jawa Timur, jumlah usulan perbaikan rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat mencapai 1.837 titik.
Di Pasuruan, tim melakukan pengecekan keempat lokasi untuk melihat kondisi rumah orang tua siswa Sekolah Rakyat.
Titik-titik yang dikunjungi adalah rumah Lilik Qomariyah di Desa Bajangan; Jirilia di Jajar Kebon, Desa Gondangwetan; Eko Musidi di Desa Tenggilisrejo Gondangwetan, serta Rahmat di Dusun Jajarkebon, Gondangwetan.
Bagi keluarga yang mendapatkan manfaat dari program ini, hadirnya harapan baru. Rahmat, salah seorang orang tua siswa di Sekolah Rakyat, menyatakan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah.
"Alhamdulillah, saya bersyukur mendapat perhatian dari pemerintah," katanya.
Pemeriksaan lapangan tidak hanya memperhatikan kondisi bangunan dan kebersihan rumah, tetapi juga kelengkapan dokumen kepemilikan rumah.
Bersama dalam kegiatan tersebut, Tenaga Ahli Menteri Sosial, Fajar WH. Ia menyampaikan bahwa saat ini terdapat tiga Sekolah Rakyat yang beroperasi di Pasuruan, yaitu Sekolah Rakyat Terintegrasi 48 Kabupaten Pasuruan, SRMP 28 Kota Pasuruan, dan SRT 3 Pasuruan.
Menurutnya, pendekatan Sekolah Rakyat tidak hanya mengutamakan pendidikan anak-anak, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.
Selain mendapatkan akses pendidikan yang gratis dan berkualitas, para orang tua siswa juga didorong untuk mengikuti berbagai program penguatan ekonomi agar mampu lepas dari keterpurukan kemiskinan.
"Anaknya diatur pendidikannya, orangtuanya diberi kemampuan, dan rumahnya yang tidak layak tinggal diperbaiki," katanya.
Secara nasional, pemerintah menetapkan target perbaikan 10.000 unit rumah yang tidak layak huni (RTLH) untuk para orang tua siswa Sekolah Rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian PKP dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem dengan melakukan perbaikan rumah keluarga siswa agar menjadi lebih layak ditempati.
Selain tim PKP, turut hadir dalam kegiatan verifikasi lapangan para pendamping PKH, kepala sekolah, dan guru dari Sekolah Rakyat.
