Pemerintahan Presiden B. J. Habibie berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis moneter tahun 1998 dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, apakah cara yang ditempuh Habibie masih cocok untuk memulihkan rupiah yang saat ini mencapai 17.700 per dolar AS?
Pada puncak krisis tahun 1998, nilai tukar rupiah hampir mencapai 17.000 per dolar AS, kemudian akhirnya pulih dan kembali stabil sekitar Rp6.500 per dolar AS.
Kini, rupiah kembali mengalami tekanan. Tindakan intervensi Bank Indonesia serta kenaikan suku bunga acuan dinilai belum mampu memberikan dorongan yang signifikan terhadap penguatan rupiah.
Berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah pada minggu ini berakhir melemah sebesar 0,28% menjadi 17.717 per dolar AS. Kurs rupiah sempat menguat ke angka 17.600 pada Rabu (20/5) saat kebijakan suku bunga Bank Indonesia diumumkan, namun kembali ke posisi 17.700 pada hari berikutnya.
- Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berpotensi Melebihi 3% dari PDB Jika Pemerintah Tidak Menghiraukan Masalah Fiskal
- Asing Keluar Dana Sebesar 807 Miliar Rupiah Saat IHSG Turun 8% Dalam Pekan Ini, Saham Mana yang Dijual?
Sepanjang tahun ini, rupiah mengalami penurunan sebesar 6,22% dan kehilangan lebih dari 14% nilainya dibandingkan dolar AS sejak pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada Oktober 2024.
Anggota Aliansi Ekonom Indonesia Dwiwulan menyatakan, penurunan nilai tukar rupiah saat ini memiliki ciri yang berbeda dibanding krisis pada tahun 1998.
"Pak Habibie pada masa itu menghadapi Krisis Keuangan Asia dan melakukan restrukturisasi perbankan. Sedangkan saat ini, isu yang dihadapinya jauh lebih rumit," ujar Wulan dalam diskusi terbuka bersama Aliansi Ekonom Indonesia di Jakarta, Sabtu (23/5).
Pada krisis Asia tahun 1997-1998, penurunan nilai mata uang terjadi secara luas, mulai dari rupiah, baht Thailand, peso Filipina, hingga won Korea Selatan. Namun kali ini, rupiah mengalami pelemahan meskipun sejumlah mata uang negara berkembang lainnya cenderung menguat.
Oleh karena itu, menurut Wulan, tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini tidak hanya bisa dijelaskan oleh isu-isu geopolitik global yang sering disampaikan pemerintah dan Bank Indonesia. Ia menganggap ada masalah struktural dalam negeri yang membuat para investor enggan menyimpan aset mereka dalam rupiah.
"Resep pemulihan rupiah saat ini lebih panjang dibanding masa Pak Habibie," katanya.
Bagaimana Habibie Memulihkan Rupiah?
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) serta Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, sebelumnya menegaskan bahwa keberhasilan Habibie dalam memulihkan nilai rupiah didukung oleh pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui proses reformasi institusi dan demokratisasi.
Menurut Didik, krisis tahun 1998 bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga merupakan krisis kepercayaan dan institusi.
Beberapa langkah penting yang diambil pemerintahan Habibie pada masa itu mencakup perubahan politik, kebebasan media, pembebasan tahanan politik, percepatan pelaksanaan pemilu, serta perbaikan di bidang keuangan dan perbankan.
Pemerintah terus melakukan penyehatan dan peningkatan modal perbankan dengan mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), serta menggabungkan beberapa bank menjadi Bank Mandiri.
Selain itu, Habibie memperkuat kemandirian Bank Indonesia melalui UU Nomor 23 Tahun 1999.
"Reformasi institusi moneter dan sektor keuangan menjadi faktor utama sehingga masa pemerintahan Habibie yang singkat menjadi dasar bagi pemerintahan berikutnya," ujar Didik dalam pernyataan resmi.
Fokus pada Perbaikan Struktural
Menurut Wulan, tekanan terhadap rupiah saat ini menggambarkan masalah struktural dalam perekonomian negara. Salah satu buktinya terlihat dari posisi neraca pembayaran Indonesia.
Neraca transaksi berjalan biasanya mengalami defisit, sehingga Indonesia bergantung pada kelebihan transaksi modal dan keuangan. Namun saat ini, aliran modal dan keuangan juga mulai menunjukkan penurunan.
Wulan menganggap terdapat ketidakseimbangan antara tabungan masyarakat dan kebutuhan investasi jangka panjang dalam pembangunan.
“Ada mismatchantara tabungan yang bisa diambil kapan saja dengan kebutuhan investasi jangka panjang selama 10-20 tahun," katanya.
Oleh karena itu, Indonesia memerlukan pendanaan luar negeri untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh faktor musiman seperti pengeluaran pemerintah, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para investor terhadap kelanjutannya.
Usaha Bank Indonesia Dianggap Masih Kurang Maksimal
Wulan juga menganggap tindakan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan rupiah masih terbatas dan belum menyentuh akar masalah.
Saat ini, Bank Indonesia telah meningkatkan suku bunga acuan sebesar 50 poin dasar menjadi 5,25% serta melakukan tindakan pengaturan di pasar valuta asing.
Namun, kenaikan bunga dapat memperbesar biaya modal yang dialami sektor bisnis di tengah penurunan permintaan.
"Kenaikan suku bunga BI juga berpotensi membawa risiko terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan," ujar Wulan.
Di sisi lain, intervensi di pasar valuta asing dianggap berpotensi meningkatkan volume uang yang beredar dan memicu kenaikan harga.
Oleh karena itu, menurut Wulan, solusi utama tetap berada pada perbaikan kondisi dalam negeri, termasuk perubahan institusi Bank Indonesia agar kembali independen.
Ia menilai kebijakan burden sharingyang tetap berlangsung setelah wabah menjadi salah satu alasan pentingnya reformasi tersebut.
Kita sekarang dapat melihat di dalam Dewan Gubernur sudah masukpolitical interest,” ujarnya.
