Isu pembelian motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) masih menjadi perhatian masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yahya Zaini, menyatakan bahwa pembelian sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah dan mendapatkan persetujuan pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan.
Badan Nutrisi Nasional (BNN) merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab atas masalah nutrisi masyarakat, termasuk program intervensi yang berbasis kesehatan dan pangan.
Menurut Yahya, masyarakat perlu menyadari bahwa program ini bukan kebijakan yang tiba-tiba, tetapi merupakan bagian dari perencanaan anggaran negara untuk tahun 2025.
"Pengadaan sepeda motor listrik ini termasuk dalam anggaran tahun 2025 yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jadi seluruh prosesnya sudah mengikuti prosedur yang berlaku," katanya dalam pernyataannya, Sabtu (11/4/2026).
Yahya menjelaskan, proses pengadaan dilakukan secara bertahap setelah melalui berbagai tahap perencanaan dan diskusi lintas pihak.
Pemesanan kendaraan dimulai pada Juni 2025, setelah proses administratif dan anggaran selesai diproses.
"Pemesanan kendaraan sudah dimulai sejak Juni 2025. Hal ini menunjukkan bahwa prosesnya telah direncanakan sejak awal dan bukan keputusan yang diambil secara mendadak," katanya.
Selanjutnya, Yahya menekankan bahwa pembelian kendaraan tersebut tetap berkontribusi terhadap sektor industri lokal.
Meskipun komponen berasal dari luar negeri, tahapan perakitan dilakukan di dalam negeri.
"Kendaraan tersebut diimpor dalam bentuk CKD atau completely knock down dari Tiongkok dan diproduksi di Indonesia. Artinya, tetap terdapat partisipasi industri lokal dalam prosesnya," katanya.
Diketahui bahwa pengadaan kendaraan roda dua ini dilakukan melalui satu pihak penyedia, yaitu PT Yasa Putra Tri Manunggal, dengan sistem pengadaan berbasis katalog elektronik serta melalui tahapan perencanaan, evaluasi, dan penyesuaian kebutuhan program.
Menteri Keuangan Purbaya Mengakui Pernah Menolak
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengakui pernah menolak usulan serupa di tahun sebelumnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah maraknya beredarnya deretan sepeda motor listrik yang memiliki stiker dari Badan Gizi Nasional (BGN) di media sosial.
Purbaya menegaskan, dirinya tidak menyetujui permohonan pembelian kendaraan operasional tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan prioritas utama program.
Menurutnya, anggaran MBG seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi masyarakat, bukan untuk keperluan pendukung seperti kendaraan operasional.
“Bukan berarti tidak boleh, kita tidak tahu bentuk programnya seperti apa. Tapi seharusnya prioritasnya adalah untuk kebutuhan makanan,” kata Purbaya.
Fokus ini menjadi lebih tajam mengingat munculnya bersamaan dengan situasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedang mengalami defisit.
Hingga bulan Maret 2026, defisit yang tercatat mencapai Rp240,1 triliun, setara dengan 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya mengakui bahwa pengeluaran Badan Gizi Nasional merupakan salah satu komponen yang cukup signifikan dalam struktur anggaran negara.
Jumlah anggaran yang besar menyebabkan setiap komponen pengeluaran di dalamnya harus dipantau dengan sangat ketat.
Ia juga mempertanyakan bagaimana usulan pembelian motor yang sebelumnya ditolak bisa terealisasi dalam jumlah besar pada anggaran tahun berikutnya.
"Saya kira tahun lalu juga pernah diajukan untuk motor dan komputer, tetapi ditolak. Yang tahun ini saya tidak tahu, nanti saya akan mengecek lagi," katanya.
Di sisi lain, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan mengenai isu yang sedang diperdebatkan.
Ia mengakui adanya pembelian motor listrik, tetapi menyangkal jumlahnya mencapai 70.000 unit seperti yang beredar di media sosial.
Berdasarkan informasi Dadan, jumlah motor yang telah terealisasi saat ini mencapai 21.801 unit, sedangkan rencana pengadaannya sebanyak 25.000 unit pada anggaran tahun 2025.
Ia menjelaskan bahwa kendaraan tersebut akan digunakan untuk membantu kegiatan operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.
"Motor tersebut belum didistribusikan. Setelah semua lengkap, akan dicatat sebagai Barang Milik Negara sebelum dibagikan," katanya.
Dadan menambahkan, proses pengadaan dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025 untuk memastikan kesiapan teknis program di lapangan.
Namun, perbedaan pernyataan antara Kementerian Keuangan dan BGN menimbulkan pertanyaan mengenai keselarasan kebijakan anggaran pemerintah.
Purbaya menegaskan akan mengkaji kembali dokumen anggaran agar memastikan tidak ada celah dalam proses persetujuan.
Artikel ini sudah tayang di Tribunnews
(*/ )
Baca berita lain dari TRIBUN MEDAN di Google News
Ikuti pula informasi lainnya melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan Channel WA
Berita populer lainnya di Tribun Medan
