, JAKARTA — Pemerintah Indonesia memberikan pernyataan mengenai usulanFilipina untuk menerapkan pakta AseanPerjanjian Keamanan Minyak (APSA) yang memberikan mekanismeberbagi minyak (fuel sharing) antara negara-negara anggota.
Diketahui, pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. pada hari Rabu (15/4/2026) dalam kapasitasnya sebagai Ketua Asean (Asean Chair) 2026. Filipina juga merupakan negara yang telah mengumumkan keadaan darurat bahan bakar minyak akibat krisis energi yang dipicu oleh konflik di kawasan Timur Tengah.
Pada press briefing, Kamis (16/4/2026), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia mengakui adanya diskusi terkait prosedurfuel sharingdi forum kepemimpinan ASEAN. Ini adalah mekanisme yang disiapkan oleh forum untuk menghadapi situasi krisis terkait pasokan energi, atau isu lainnya. hal ini memang sedang dibahas.
"Saya kira tidak hanya minyak dan gas, tetapi juga pangan, beras. Saya rasa ini menjadi salah satu topik utama yang dibahas di tingkat ASEAN. Jadi secara kebetulan, Filipina menjadi Ketua ASEAN tahun ini, [isu ini] menjadi penting bagi ASEAN di bawah kepemimpinan mereka," ujar Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl kepada para jurnalis, dilaporkan pada Jumat (17/4/2026).
Namun, Vahd tidak bersedia menyampaikan bagaimana sikap resmi Indonesia terhadap permintaan Filipina tersebut. Sikap resmi Indonesia akan diumumkan dalam forum Asean.
"Apakah akan berbagi atau tidak di Asean dibahas di sana," kata Vahd.
Di dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto justru melakukan tindakan aktif untuk memastikan pasokan minyak dari Rusia. Setelah pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Indonesia dilaporkan telah memperkuat kerja sama dalam bidang ketahanan energi yang mencakup minyak dan LPG.
Vahd menyebutkan bahwa upaya Indonesia dalam memastikan pasokan minyak telah sesuai dengan kepentingan nasional.
"Kita mengetahui bahwa konteksnya adalah mengenai diversifikasi sumber untuk memastikan ketersediaan energi. Oleh karena itu, kepentingan nasional menjadi prioritas," katanya.
Adapun, dilansir dari Philippine News AgencyPresiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr., atau Bongbong Marcos, menyampaikan proposalnya saat mengikuti forum Asia Zero Emission Community (AZEC) Plus Online Summit yang diadakan oleh Jepang.
Bongbong menekankan kerentanan negaranya terhadap gangguan pasokan minyak akibat gangguan di Selat Hormuz. Terlebih lagi, negara kepulauan seperti Filipina diakui sangat bergantung pada impor minyak.
Di Filipina, ia mengatakan kenaikan harga solar dan LPG juga telah memberi tekanan pada transportasi, pasokan makanan, industri, serta memicu inflasi impor.
Namun, ia menekankan bahwa tidak ada satu pun negara di Asia yang mampu menghadapi kenaikan harga minyak secara mandiri. Oleh karena itu, di tingkat regional, ia mendorong penerapan APSA.
"Tidak ada satu pun negara di Asia yang mengisolasi dirinya sendiri dari dampak gangguan rantai pasok dalam skala sebesar ini," katanya.
