JAKARTA - Partai politik kelas menengah diperkirakan akan bergabung ke koalisi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang berhasil memimpin dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 menurut hasil perhitungan cepat dari berbagai lembaga.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyampaikan bahwa partai kelas menengah nampaknya kurang siap untuk menghadapi perebutan kekuasaan. "Mereka juga tampaknya tidak bersedia menanggung risiko dan konsekuensi ekonomi-politik serta stabilitas internal partainya ketika harus menghadapi kehilangan kekuasaan," ujar Umam kepada Kompas.com, Senin (19/2/2024). Meskipun Prabowo-Gibran unggul jauh dalam Pilpres 2024, Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo berada di peringkat ketiga dalam pemilu legislatif (pileg) dengan perolehan suara sekitar 13 persen, tidak lebih tinggi dari PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Dengan demikian, Prabowo akan memiliki tingkat ketergantungan politik yang tinggi untuk menjaga stabilitas politik dan pemerintahannya selama fase transisi awal yang seringkali penuh turbulensi.
Untuk mengamankan hal ini, Prabowo perlu mengumpulkan setidaknya 70 persen kekuatan politik di parlemen. Oleh karena itu, Umam meyakini bahwa kubu Prabowo-Gibran saat ini sedang berusaha mendekati partai-partai di luar koalisi mereka. "Peluang ini seolah menjadi momen emas bagi partai-partai menengah dan medioker untuk beralih dari koalisi lama dan bergabung dengan pemenang," ungkap dosen Universitas Paramadina itu. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang perolehan suaranya semakin melemah, diprediksi akan bergabung dengan pemerintahan yang berkuasa. Sementara Partai Nasdem juga diperkirakan akan bergabung dengan kubu Prabowo, terutama setelah Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, baru-baru ini bertemu secara langsung dengan Presiden Joko Widodo. Adapun posisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum pasti, meskipun sering mengkritik pemerintah selama kampanye Pemilu 2024, partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar ini belum pernah menjadi oposisi. Begitu pula dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meskipun pernah bersahabat dengan Gerindra pada pemerintahan Jokowi periode pertama, namun selama ini, partai yang dikelola oleh Ahmad Syaikhu selalu berlawanan dengan pemerintahan Jokowi.
Tidak hanya merayu partai menengah, kubu Prabowo juga diyakini sedang mengupayakan pendekatan terhadap partai-partai besar, termasuk PDI-P. Dalam situasi ini, PDI-P memiliki peluang untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo, tetapi juga tidak menutup kemungkinan menjadi oposisi. Sebagai pemimpin partai, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani diyakini memiliki fleksibilitas lebih dan potensi untuk membuka ruang negosiasi dengan kubu lawan. Meskipun demikian, langkah partai banteng ini bergantung pada keputusan ibu Puan, yang juga Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
