Jakarta - Pada Rabu siang, 21 Februari 2024, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko tidak terlihat di Istana Negara, Jakarta, saat Presiden Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang yang merangkap Badan Pertanahan Nasional.
Berbeda dengan sejumlah pejabat negara yang hadir dalam pelantikan, Moeldoko tidak tampak di barisan tersebut. Beberapa di antara mereka adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Tampak pula hadir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Budi Arie Setiadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Hingga pukul 14.00 WIB, Moeldoko belum memberikan jawaban terkait alasan ketidakhadirannya dalam pelantikan tersebut, meski telah dikonfirmasi oleh Tempo. Sebaliknya, AHY, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, menyatakan rasa syukurnya karena partainya kembali masuk dalam struktur pemerintahan.
Dalam keterangannya, AHY menyampaikan komitmennya untuk menjalankan tugas di sisa masa pemerintahan Joko Widodo yang dijadwalkan berakhir pada 20 Oktober 2024. Partai Demokrat, yang dipimpin oleh AHY, sebelumnya berada di luar pemerintahan selama hampir 10 tahun selama kepemimpinan Jokowi.
Penting untuk dicatat bahwa Demokrat baru bergabung dengan partai pendukung yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, dalam Pemilihan Presiden 2024. Hal ini menciptakan momentum bersejarah bagi AHY, yang menyatakan bahwa perjuangan partainya selama ini dapat lebih direalisasikan.
Perlu dicatat pula bahwa Moeldoko dan AHY memiliki sejarah perselisihan internal di Partai Demokrat. Moeldoko, mantan Panglima TNI, pernah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) pada 5 Maret 2021. KLB tersebut diinisiasi oleh sejumlah politikus Demokrat yang tidak setuju dengan kepemimpinan AHY. Sengketa ini bahkan berlanjut hingga ke jalur hukum, di mana Mahkamah Agung menolak kasasi Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat pada 3 Oktober 2022. Meskipun Moeldoko sempat mengajukan peninjauan kembali (PK), MA kembali menolaknya pada 10 Agustus 2023.
Sementara AHY melanjutkan kepemimpinannya di Demokrat, partai tersebut akhirnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu Serentak 2024.
