TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU- Anggota DPRD Mamuju, H. Sugianto mengharapkan pemerintah provinsi Sulawesi Barat agar berhati-hati dalam menyerahkan pengelolaan elemen tanah jarang (REE) atau logam tanah langka (LTJ), yang terdapat di Kabupaten Mamuju.
BUMN yang dibentuk oleh Danantara, yaitu Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), rencananya akan mengelola proyek pilot hilirisasi logam tanah jarang (rare earth) di Mamuju.
Sehingga Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka diundang menghadiri rapat bersama di Sekretariat BIM Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bersama Badan Industri Mineral (BIM) serta PT Perminas.
LTJ yang kini menjadi incaran dunia karena diperlukan dalam industri pertahanan, elektronik, hingga baterai kendaraan listrik.
Sugianto menyampaikan, sebelum terjadi dampak apa pun, baik dari pengelolaan tambang maupun dampak sosialnya, sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Sulawesi Barat secara umum, khususnya warga Mamuju yang tinggal di sekitar area pertambangan tersebut.
Harap jelaskan secara rinci apa fungsi LTJ, bagaimana prosesnya nanti, siapa saja yang terlibat, apa saja dampak positif dan negatifnya serta bagaimana partisipasi masyarakat setempat.
"Intinya adalah terbuka, jangan ada yang disembunyikan, jangan ada yang tersembunyi," katanya.
Sugianto menganggap, saat ini masyarakat semakin pintar dalam memproses informasi.
Terlebih mengenai situs pertambangan yang jelas akan berdampak sosial maupun lingkungan.
"Karena pemikiran masyarakat kita sekarang jauh lebih cepat," kata Sugianto.
Isu pertambangan LTJ menurutnya, sangat berpotensi memicu keributan jika pemerintah tidak mampu memberikan penjelasan dan jaminan terkait perlindungan ekosistem lingkungan kepada masyarakat.
Ia mencontohkan tambang pasir di muara sungai saja di wilayah Sulawesi Barat, sering menimbulkan penolakan dari masyarakat. "Apalagi jika LTJ dengan skala yang lebih besar," katanya.
Klaim Kedepankan Aspek Lingkungan
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, yang turut serta dalam pertemuan bersama Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menekankan agar rencana pengelolaan LTJ di Sulbar tetap memperhatikan aspek lingkungan, kepentingan masyarakat, serta kesejahteraan penduduk, khususnya warga yang tinggal di sekitar area pengelolaan.
"Pak Gubernur berharap rencana tata kelola LTJ nanti harus memprioritaskan aspek lingkungan, kepentingan, dan kesejahteraan masyarakat Sulbar secara keseluruhan, terutama kepentingan warga di sekitar wilayah yang dikelola," katanya saat dimintai konfirmasi, Kamis (14/5/2026).
Ia menjelaskan, proyek hilirisasi tersebut juga perlu sesuai dengan tujuan strategis pembangunan Sulawesi Barat. Pemerintah Provinsi Sulbar menegaskan bahwa pengembangan industri LTJ harus memperhatikan keamanan lingkungan dan masyarakat secara menyeluruh.
Selain itu, pengolahan lanjut logam tanah jarang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap wilayah, mulai dari pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, hingga penyerapan tenaga kerja setempat.
Potensi logam tanah jarang di Sulawesi Barat dianggap memiliki nilai strategis yang besar dalam situasi meningkatnya kebutuhan dunia akan bahan baku untuk industri teknologi canggih dan energi terbarukan. (*)
