PIKIRAN RAKYAT SULTENG- Komunitas internasional baru saja menciptakan sejarah baru dalam penerapan hukum global. Sebanyak 36 negara secara resmi menyatakan bergabung dalam inisiatif Tribunal Khusus yang dirancang khusus untuk membawa Presiden Rusia, Vladimir Putin, serta para elit militer negara tersebut ke meja peradilan. Kesepakatan besar ini tercapai dalam pertemuan menteri Dewan Eropa yang diadakan di ibu kota Moldova, Chișinău.
Menteri Luar Negeri Ukraina menyatakan bahwa momentum ini merupakan sebuahpoint of no returnatau titik tanpa jalan kembali bagi dunia internasional dalam mengejar keadilan. Tindakan bersama ini menandai berakhirnya tahap wacana diplomatik dan memulai tahap institusional yang nyata untuk mengadili apa yang disebut sebagai kejahatan agresi (crime of aggression).
Menambal Celah Hukum ICC
Sejauh ini, masyarakat sering bertanya mengapa kasus agresi Rusia tidak ditangani langsung oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang juga berada di Den Haag. Secara hukum, ICC memang memiliki wewenang untuk menuntut tindakan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Namun, ICC memiliki batasan hukum yang sangat mendasar dalam hal kejahatan agresi, yaitu tindakan suatu negara yang memulai perang ilegal terhadap negara lain yang berdaulat.
ICC hanya mampu menuntut tindakan agresi jika kedua pihak yang bersengketa merupakan anggota yang telah meratifikasi Statuta Roma, atau bila ada rujukan langsung dari Dewan Keamanan PBB. Mengingat Rusia bukan anggota ICC dan memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, Moskow bisa dengan mudah menghalangi setiap upaya hukum yang ditujukan terhadap mereka.
Karena itu, pengadilan khusus ini dibentuk di luar struktur PBB sebagai pengadilanad hocformal. Institusi ini mengadopsi prinsip historis Pengadilan Nuremberg yang digunakan untuk memproses pemimpin Nazi Jerman setelah Perang Dunia II. Fokus utama pengadilan ini adalah menargetkan tiga tokoh pucuk pimpinan di Kremlin (The Troika), yaitu Vladimir Putin (Presiden Rusia), Mikhail Mishustin (Perdana Menteri Rusia), dan Sergey Lavrov (Menteri Luar Negeri Rusia).
Rencana Kerja, Anggaran, dan Tantangan Kepemilikan Kekebalan Hukum
Pengadilan internasional ini direncanakan akan berada di Den Haag, Belanda, dan diharapkan mulai memproses kasus pertamanya secara penuh pada tahun 2027. Untuk mendukung operasional awal, Uni Eropa telah menyediakan dana sebesar €10 juta, dengan perkiraan anggaran tahunan mencapai €30 hingga €40 juta setelah struktur pengadilan sepenuhnya terbentuk. Proses pemilihan dan perekrutan hakim internasional dijadwalkan selesai pada akhir tahun ini.
Meskipun tindakan ini dianggap sebagai keberhasilan diplomasi yang luar biasa, para ahli hukum internasional mengingatkan adanya tantangan yang nyata. Berdasarkan hukum internasional yang berlaku saat ini, seorang pemimpin negara yang aktif masih memiliki perlindungan hukum dari yurisdiksi luar negeri.
Berdasarkan informasi dari sumber diplomatik Eropa, Pengadilan Khusus ini kemungkinan besar tidak akan mampu menyelenggarakan peradilan secarain absentia(tidak hadirnya terdakwa) selama Vladimir Putin masih menjabat sebagai presiden aktif dan berada di wilayah Rusia. Prosedur peradilan resmi hanya dapat berjalan secara efisien jika para terdakwa keluar dari kekuasaan atau terjadi perubahan politik di dalam Rusia, para terdakwa secara fisik berhasil ditangkap atau diekstradisi ketika berada di luar negeri.
Meskipun demikian, dukungan dari negara-negara besar, termasuk partisipasi aktif Amerika Serikat dalam menyusun struktur pengadilan ini, memberikan pesan psikologis yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa ruang gerak diplomatik bagi para pemimpin Rusia di masa depan akan semakin terbatas.
Komite Klaim Ganti Rugi Meminta Triliunan Dolar
Selain menitikberatkan pada aspek hukum pidana, kesepakatan yang dicapai di Chișinău juga menghasilkan perjanjian sejajar yang sangat penting, yaitu pembentukan Komisi Klaim Internasional (International Claims Commission) Institusi ini dibuat untuk menerima, memverifikasi, dan menilai permintaan kompensasi finansial terkait kerusakan besar yang terjadi di Ukraina.
Komite ini akan menangani tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tiga kelompok, yaitu warga sipil yang kehilangan tempat tinggal atau anggota keluarga mereka, sektor bisnis/swasta yang asetnya rusak akibat invasi, serta Pemerintah Ukraina secara institusional untuk mendanai proses pemulihan pasca-perang.
Salah satu poin utama yang sedang disiapkan oleh Kyiv adalah permintaan ganti rugi akibat hancurnya Bendungan Kakhovka pada tahun 2023. Menurut evaluasi bersama antara Pemerintah Ukraina, PBB, Bank Dunia, dan Uni Eropa, kerugian dari bencana lingkungan dan infrastruktur ini diperkirakan mencapai $14 miliar (sekitar 218 triliun rupiah). Komisi Klaim ini diharapkan dapat menggunakan aset-aset Rusia yang saat ini dibekukan di berbagai bank Barat sebagai sumber pendanaan untuk kompensasi.
Dengan menggabungkan pengadilan pidana dan komisi ganti rugi keuangan, masyarakat internasional berharap agar pertanggungjawaban atas perang agresi ini tidak lagi bersifat umum, tetapi menjadi wajib dan bisa ditegakkan secara hukum di masa depan.
