– Kelompok Masyarakat Sipil menyelenggarakan kegiatan menonton bersama dan diskusi mengenai film Pesta Babi yang membahas topik eksploitasi lingkungan di Papua. Sutradara film tersebut, Dandhy Dwi Laksono, hadir secara langsung sebagai narasumber dalam sesi diskusi.
Selain Dandhy, beberapa aktivis dan tokoh nasional juga hadir dalam acara tersebut, seperti Sudirman Said, Todung Mulya Lubis, Lukman Hakim Saifuddin, serta Beka Ulung Hapsara.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menganggap terjadi perubahan arah kekuasaan yang semakin menjauhi kepentingan rakyat. Ia menyebutkan bahwa kebijakan publik dan pengangkatan pejabat kini lebih ditujukan untuk kepentingan politik daripada pelayanan masyarakat.
"Ada gejala akut, negara yang awalnya alat pembagi kemakmuran dan pencipta keadilan, berkurang menjadi mesin elektoral," ujar Sudirman, Kamis (21/5).
Sudirman juga mengkritik arah penggunaan anggaran negara yang dianggapnya tidak lagi adil dalam memperhatikan rakyat. Ia menyentuh kerusakan lingkungan di Papua yang terjadi dengan dalih pembangunan.
"Mengapa terjadi kerusakan alam di Papua seperti yang terlihat dalam film 'Pesta Babi'? Anggaran APBN dibagi, tetapi tidak semua rakyat mendapat manfaatnya. Pejabat ditunjuk, bukan untuk melayani rakyat," tegas Sudirman.
Menurutnya, banyak lembaga resmi seperti DPR dan partai politik sudah tidak lagi peka terhadap kritik masyarakat. Oleh karena itu, ia memanggil masyarakat sipil dan generasi muda untuk memperkuat persatuan.
"Kita menerima? Jangan sampai. Bukan dengan berlawanan, tetapi dengan mengatur diri dan mempersiapkan diri. DPR lumpuh, partai lumpuh, ini menjadi peringatan bagi masyarakat sipil untuk bangkit dan bersatu. Melalui forum ini, saatnya menata diri," tegasnya.
Di sisi lain, mantan Direktur Eksekutif Perludem, Annisa Nur Agustyati, menyoroti biaya politik yang tinggi yang memicu tindakan eksploitasi sumber daya alam untuk keuntungan elite dan para pendana politik.
"Kita dapat melihat secara elektoral, bagaimana para elit politik memperoleh pendanaan. Karena tingginya biaya politik, tindakan-tindakan eksploitatif dan ekstraktif dilakukan. Dana politik dari pengusaha yang tidak gratis tersebut dikembalikan oleh politisi dalam bentuk layanan kepada pihak yang menyediakan dana," kata Annisa.
Ia menilai dampak hubungan antara kekuasaan politik dan modal paling terasa di wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti Papua.
"Alih-alih memperoleh keadilan dalam distribusi kesejahteraan, masyarakat Papua justru menghadapi militerisasi dan eksploitasi yang tidak terkendali," katanya.
Pada kesempatan yang sama, aktivis hukum senior, Todung Mulya Lubis, menganggap pendekatan keamanan yang mendominasi di Papua mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada masyarakat.
"Militer kini hadir di berbagai tempat. Dari presiden ke presiden, terasa jelas adanya benih kolonialisme di Papua. Kita sering lupa, Papua merupakan bagian dari Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, mantan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, juga menggarisbawahi ketidaksetaraan yang masih berlangsung di Papua meskipun ada eksploitasi sumber daya alam yang terus-menerus.
"SDA menghilang ke mana saja, meninggalkan mereka dalam ketidakadilan. Belum cukup, mereka terus-menerus dieksploitasi. Saya rasa kita perlu mengatakan 'cukup' terhadap penderitaan Papua," kata Beka.
Di sisi lain, arsitek dan tokoh perencana kota Marco Kusumawijaya mengkritik kebijakan pembangunan yang justru merusak alam dan menyatakan diri sebagai kepentingan masyarakat. Ia memanggil masyarakat untuk menolak secara terbuka.
"Mereka bertindak atas nama kita. Oleh karena itu, kita harus menyatakan bahwa kita tidak membutuhkan hal-hal tersebut. Sampaikan dengan tegas. Jika tidak, kita akan malu sebagai warga Indonesia," kata Marco.
Menutup diskusi, mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyoroti pentingnya mengembalikan peran negara sebagai pihak yang membagikan keadilan. Ia menekankan perlunya memperbaiki hubungan antara manusia dengan alam.
"Kita pada dasarnya hanyalah penjaga alam, bukan pemiliknya," ujarnya.
