, JAKARTA — Skema subsidi energiyang tidak tepat sasaran menjadi perhatian di tengah kenaikan harga minyak global. Para ekonom menganggap desain subsidi berbasis komoditas menyebabkan konsumsi oleh kelompok yang mampu.
Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak mengatakanBBM bersubsidimasih bisa diakses tanpa batasan yang jelas. Keadaan ini menyebabkan pendistribusian subsidi tidak sepenuhnya dirasakan oleh kelompok yang berhak.
"Desain subsidi saat ini masih berbasis komoditas sehingga siapa saja dapat menggunakan Pertalite dan Solar subsidi," ujar Ishak kepadaBisnis, Senin (6/4/2026).
Ia menilai situasi tersebut berisiko menyebabkan ketidaksetaraan di lapangan. Kelompok seperti nelayan yang seharusnya berhak justru berpotensi mengalami kekurangan pasokan.
Peningkatan harga minyak global karena konflik internasional memberikan dampak berat terhadap kondisi keuangan negara Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor bahan bakar minyak. Kenaikan harga yang jauh melampaui asumsi APBN meningkatkan beban subsidi energi.
Ia menyoroti harga minyak yang telah melebihi asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Kenaikan hingga sekitar US$113 per barel menyebabkan tekanan besar terhadap anggaran negara.
"Ketika harga minyak naik menjadi US$113 per barel, yang berarti lebih dari 60% di atas asumsi APBN, tekanan fiskal langsung terlihat melalui meningkatnya subsidi dan kompensasi," kata Ishak.
Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah dinilai semakin terbatas dalam mengatasi ketidakstabilan tersebut. Kenaikan harga energi berpotensi memperbesar defisit jika tidak diimbangi dengan langkah efisiensi.
Ishak menilai penyesuaian harga BBMbukan pilihan yang ideal dalam jangka pendek. Kemampuan beli masyarakat masih rendah sehingga kebijakan tersebut berisiko memperparah tekanan ekonomi.
Sebagai pilihan lain, pemerintah diharapkan meningkatkan efisiensi pengeluaran dan mengalokasikan kembali anggaran. Tindakan ini dinilai lebih masuk akal dalam menjaga stabilitas keuangan negara di tengah kenaikan harga minyak global.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif PUSHEP Bisman Bakhtiar juga menganggap sebagian subsidi masih dimanfaatkan oleh sektor yang bukan prioritas. Pemerintah dianggap perlu segera merevisi kebijakan subsidi.
"Subsidi harus lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang benar-benar memerlukan," katanya kepadaBisnis.
Dalam jangka pendek, kombinasi kebijakan dianggap penting. Penyesuaian harga yang terbatas, efisiensi distribusi, serta pengendalian penggunaan menjadi pilihan yang masuk akal untuk mempertahankan beban keuangan negara.
Tindakan ini dianggap penting agar bantuan subsidi tetap berjalan efektif tanpa memberatkan keuangan negara secara berlebihan.
